TERITORIAL.COM, JAKARTA – Pemerintah semakin serius dalam menindak pakaian bekas impor ilegal. Terlebih Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tampak paling keras memberantas hal ini. Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan dan penindakan terhadap masuknya barang ilegal ke Indonesia. Ia juga menolak anggapan bahwa persoalan thrifting berkaitan dengan pajak. Menurutnya, ini masalah […]
TERITORIAL.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang mengkaji kemungkinan menerapkn cukai pada sejumlah produk sehari-hari, termasuk popok sekali pakai (diapers) dan tisu basah. Rencana kajian itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029. Dokumen tersebut menegaskan upaya menggali potensi penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, […]
TERITORIAL.COM, JAKARTA — Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04 persen pada kuartal III tahun 2025 menjadi bukti nyata bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dikelola secara efektif. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong investasi dan ekspor di tengah […]
TERITORIAL.COM, JAKARTA – Pemerintah membuka peluang kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kemungkinan tersebut masih ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan arah kebijakan nasional tahun depan. Kenaikan Berdasarkan Kondisi Ekonomi Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk […]
TERITORIAL.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian properti hingga akhir tahun 2027. Pemerintah menjadikan langkah ini sebagai bagian dari strateginya untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor properti di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak. Kemenkeu Umumkan Skema Baru Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan […]
TERITORIAL.COM,JAKARTA– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana pemerintah untuk mengejar 200 wajib pajak yang memiliki tunggakan dalam jumlah besar. Langkah ini diperkirakan dapat memberikan kontribusi bagi kas negara dengan potensi pendapatan mencapai Rp50-60 triliun. Dalam konferensi pers terkait APBN KiTA yang diselenggarakan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/9), Menteri Purbaya menyatakan bahwa daftar […]
Banyumas, Teritorial.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan menambah anggaran pupuk subsidi sebesar Rp 14 triliun tahun 2024. Penambahan ini bertujuan untuk menambal kekurangan selama ini di lapangan. Demikian disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para petani dan penyuluh se Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas, Selasa (2/1). “Saya sudah ngomong ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar […]
Jakarta, Teritorial.com – Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menilai outstanding utang Indonesia yang mencapai Rp8.041 triliun per November 2023 masih aman. “Namun tentu kita tidak sekadar melihat nominal, kalau kita melihat berbagai indikator portofolio utang kita, justru kinerja utang termasuk risiko, utang kita itu lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” kata Suminto […]
Jakarta, Teritorial.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas transaksi mencurigakan Rp300 triliun yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). “PPATK yang diekspos itu TPPU atau bukan? Yang 300 (triliun) itu TPPU?” tanya Desmond […]
Jakarta, Teritorial.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti aliran dana pajak senilai triliunan rupiah di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mantan Ketua Umum PSSI itu mendesak pemerintah agar mengusut skandal tersebut secara transparan. Karena menurut LaNyalla, permasalahan tersebut bisa menghilangkan kepercayaan (trust) masyarakat kepada pemerintah. Apalagi jika ada pernyataan, “Kalau tidak bayar pajak nanti […]
