Banyumas, Teritorial.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan menambah anggaran pupuk subsidi sebesar Rp 14 triliun tahun 2024. Penambahan ini bertujuan untuk menambal kekurangan selama ini di lapangan.
Demikian disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para petani dan penyuluh se Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas, Selasa (2/1).
“Saya sudah ngomong ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar subsidi pupuk ditambahkan, nilainya angka hitung-hitungan kita Rp 14 triliun. Rp 14 triliun harus ditambah untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan,” ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, pengajuan tambahan pupuk subsidi ini masih harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Saat ini, kata dia, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kemenkeu tengah berupaya agar tambahan tersebut segera direalisasikan.
“Tetapi supaya ini rakyat juga tahu, petani juga tahu bahwa pengajuan seperti itu harus mendapatkan persetujuan DPR. Nah, ini belum. Kita ini dari Kementerian Pertanian sudah mengajukan dan Kementerian Keuangan juga nanti akan mendorong agar segera direalisasikan,” ujarnya.
Jokowi mengatakan, rencana tambahan subsidi pupuk itu akan diupayakan untuk semester kedua 2024. Adapun untuk awal tahun ini, dia memastikan ketersediaan pupuk sangat aman, yakni sebanyak 1,7 juta ton, yang terdiri dari 1,2 juta ton pupuk subsidi dan 500 ribu ton pupuk nonsubsidi.
“Tetapi saya tadi panggil Pak Direktur Pupuk Indonesia stok untuk awal tahun ini seperti apa? Sangat siap untuk pupuk bersubsidi. Kita berusaha nanti yang semester II-nya. Artinya 14 triliun nanti yang untuk semester II-nya. Sekarang dari Pupuk Indonesia saya tanya langsung ada 1,7 juta ton pupuk, yang bersubsidi 1,2 juta ton, yang tidak bersubsid 500 ribu ton,” ujarnya.
Jokowi berharap petani Indonesia tidak lagi menghadapi masalah pupuk, terlebih pemerintah juga telah mempermudah para petani menebus pupuk, yakni bisa menggunakan Kartu Tani dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Inilah yang kita harapkan agar yang namanya pupuk subsidi tidak bermasalah lagi. Saya tidak ingin dengar itu. Tadi Pak Menteri Pertanian sudah bilang beli pupuk memakai kartu tani boleh, memakai KTP juga bisa. Karena target kita di Jawa Tengah ini kembali rangking ke dua lagi. Jadi agar produksi kita naik kembali,” kata Jokowi.
Sebagai informasi, anggaran pupuk selama ini besarannya hanya menjangkau petani secara terbatas dan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, mengingat anggaran yang tersedia sekitar Rp 25 triliun. Dengan anggaran tersebut, pemerintah hanya bisa mengalokasikan 7,8 juta ton pupuk bersubsidi, atau sepertiga dari usulan seluruh kebutuhan pupuk di kabupaten/kota di Indonesia.
