Jakarta, Teritorial.Com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp 4.418,30 triliun. Angka ini setara 29,98% dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun masih di dalam batas yang ditetapkan yaitu 60% dari PDB.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan meski utang pemerintah besar, tetapi pengelolaan utang dilakukan secara prudent dan akuntabel ditengah kondisi pasar tahun 2018 yang volatile. Rasio utang pemerintah terkendali, sebesar 29,98% terhadap PDB.
“Pengelolaan pembiayaan utang semakin membaik. Hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi utang yang hingga akhir tahun 2018 semakin menurun, baik untuk Surat Berharga Negara (Neto) maupun untuk Pinjaman (Neto) serta diluncurkannya program dan format baru pembiayaan,” jelas Sri Mulyani seperti dikutip APBN Kita, Selasa (22/1/2019).
Lanjut dia, pemerintah akan melunasi utang dengan salah satu program pembiayaan yang diluncurkan pada tahun 2018, yaitu penerbitan Green Global Sukuk di bulan Februari 2018. “Green Global Sukuk merupakan program pembiayaan untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup. Green Global Sukuk dimanfaatkan untuk proyek-proyek yang berwawasan lingkungan di 4 Kementerian dan Lembaga yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” katanya.
Sebagai informasi, posisi utang hingga akhir tahun lalu itu berasal dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp6,57 triliun dan dari luar negeri sebesar Rp805,62 triliun. Kemudian dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak Rp3.612,69 triliun.
Adapun utang dari penerbitan SBN dominasi Rupiah mencapai Rp2.601,63 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp2.168,01 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp433,63 triliun. Sementara itu, SBN denominasi valuta asing (valas) mencapai Rp1.011,05 triliun. Terdiri dari penjualan valas SUN sebanyak Rp799,63 triliun dan valas SBSN sebesar Rp211,42 triliun.
