Jakarta, Teritorial.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki ribuan ton sumber daya terukur bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga Kalimantan Barat.
Data tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 314.K/TL/01/MEM.L/2024 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang mengubah RUKN 2019-2038 sebelumnya melalui Kepmen ESDM Nomor 143 K/20/MEM/2019.
Berdasarkan Laporan Teknis Ringkas yang diterbitkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), potensi sumber daya logam radioaktif di Indonesia berupa thorium dan uranium mencapai jumlah signifikan. RUKN terbaru menyebutkan terdapat potensi sumber daya terukur thorium sekitar 4.729 ton dan uranium U308 sekitar 5.234 ton.
Sebaran potensi tersebut terpusat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kandungan uranium U308 sekitar 2.840 ton dan thorium sekitar 4.729 ton. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya uranium U308 sekitar 2.394 ton.
Dalam upaya diversifikasi pasokan tenaga listrik dan meningkatkan keandalan pasokan dari pembangkit baseload, pemerintah menargetkan PLTN pertama mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2032.
Pembangunan dan pengoperasian PLTN diwajibkan memenuhi persyaratan keselamatan (safety), keamanan (security), dan pengamanan (safeguards) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemilihan lokasi pembangunan PLTN mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain lokasi yang aman dari ancaman bencana geologi, daerah tidak padat penduduk, dan wilayah yang bukan merupakan lumbung pangan nasional.
Selain itu, pembangunan dan pengoperasian PLTN mensyaratkan jaminan pasokan bahan bakar nuklir serta pengelolaan limbah radioaktif yang memadai. Pencadangan sumber daya bahan galian nuklir nasional diperlukan untuk memastikan jaminan pasokan bahan bakar nuklir.
Teknologi PLTN yang akan dikembangkan mencakup small modular reactor, pressurized water reactor, dan teknologi PLTN lainnya yang terus berkembang. Pembangunan dan pengoperasian PLTN akan berdasarkan rekomendasi dari organisasi pelaksana program energi nuklir.
Untuk menjamin keselamatan dan keamanan, pembangunan serta pengoperasian PLTN harus mendapat persetujuan dari badan pengawas tenaga nuklir.
Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan hasil kajian rencana lokasi PLTN di Indonesia yang mencakup 29 lokasi potensial dengan total kapasitas mencapai 54 gigawatt (GW).
Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan Kalangan Akademisi, Agus Puji Prasetyono, menyatakan bahwa dari 29 lokasi potensial tersebut, DEN telah menyaring menjadi 4 lokasi prioritas untuk pembangunan PLTN. Keempat lokasi prioritas tersebut adalah Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan Halmahera di Maluku Utara.
Pemilihan lokasi prioritas mempertimbangkan kedekatan dengan sumber permintaan, seperti kawasan industri smelter.
Berdasarkan peta jalan pengembangan pembangkit nuklir dalam Revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN), pembangunan PLTN di Indonesia akan dilakukan secara bertahap.
Pada periode 2031-2035, PLTN pertama berkapasitas 250 MW ditargetkan mulai beroperasi. Selanjutnya, pada 2036-2040, kapasitas PLTN ditargetkan meningkat menjadi 8 GW.
Periode 2041-2050 menargetkan kapasitas PLTN mencapai 21 GW, sedangkan pada tahun 2060, kapasitas PLTN diproyeksikan dapat mencapai 45-54 GW sesuai dengan potensi maksimal yang telah diidentifikasi.
