TERITORIAL.COM, JAKARTA – Otoritas Palestina kembali meminta Amerika Serikat untuk mengambil langkah lebih tegas dalam menghentikan tindakan Israel yang dinilai terus memperluas penguasaan atas wilayah Palestina. Permintaan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran komunitas internasional terkait aktivitas aneksasi dan perluasan permukiman yang terus berlangsung di sejumlah kawasan Palestina.
Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Riyad Mansour, menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki pengaruh yang cukup besar untuk menghentikan langkah-langkah yang dilakukan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
“Saya mengetahui bahwa Presiden Trump mampu, dan dia memiliki sarana untuk menghentikan Netanyahu, agar seluruh kawasan tidak terus berada dalam kekacauan…dan untuk bergerak ke arah perdamaian dan keadilan, itulah sebabnya sebagian besar dari kita bekerja sama dengan mereka,” kata Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Riyad Mansour kepada pers, seperti dilansir AFP, Jumat (5/6/2026).
Menurut Mansour, Washington memiliki posisi strategis dalam memengaruhi kebijakan Israel, termasuk dalam upaya mencegah perluasan wilayah yang dianggap melanggar hukum internasional. Ia menilai penghentian kebijakan tersebut dapat menjadi langkah penting untuk menciptakan stabilitas kawasan dan membuka jalan menuju penyelesaian konflik yang lebih berkelanjutan.
Negara Arab dan OKI Soroti Meningkatnya Tekanan terhadap Palestina
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah negara anggota kelompok Arab di PBB menyatakan keprihatinan terhadap meningkatnya aktivitas pemukim Israel dan operasi militer yang berlangsung di wilayah Palestina. Mereka menilai situasi tersebut semakin memperburuk kondisi kemanusiaan sekaligus mempersempit peluang terciptanya solusi damai.
Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdulaziz Alwasil, menyampaikan pernyataan atas nama Arab Group yang menyoroti adanya percepatan kebijakan aneksasi serta berbagai tindakan yang dinilai mengurangi hak-hak rakyat Palestina.
“Israel terus menerapkan kebijakan yang sama dengan aneksasi yang dipercepat dan perlucutan sistematis hak-hak Palestina,” kata Duta Besar Arab Saudi, Abdulaziz Alwasil, atas nama blok tersebut.
Menurut kelompok tersebut, langkah-langkah yang dilakukan Israel bukan sekadar peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk memperkuat kendali atas wilayah Palestina. Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi mengubah komposisi demografis dan geografis yang selama ini menjadi dasar pembahasan solusi dua negara.
Dewan Keamanan PBB Didorong Ambil Tindakan
Selain negara-negara Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Organisasi tersebut meminta komunitas internasional mengambil langkah konkret untuk menghentikan berbagai aktivitas yang dianggap melanggar hukum internasional, termasuk perluasan permukiman, pengusiran warga sipil, dan pencaplokan wilayah.
Atas nama OKI, Wakil Duta Besar Turki untuk PBB, Fikriye Asli Guven, mendesak Dewan Keamanan PBB agar segera bertindak dalam merespons perkembangan situasi di lapangan.
Ia menyerukan adanya langkah yang lebih efektif untuk menghentikan aktivitas aneksasi di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk di Yerusalem Timur. Selain itu, OKI juga menekankan pentingnya mekanisme pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum internasional.
Seruan tersebut muncul di tengah berlanjutnya ketegangan di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Berbagai pihak berharap keterlibatan aktif komunitas internasional dapat membantu mencegah eskalasi konflik yang lebih luas serta membuka peluang bagi proses perdamaian yang berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.
