TERITORIAL.COM, JAKARTA – Masyarakat pengguna bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi harus bersiap menghadapi kenaikan biaya transportasi setelah PT Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga sejumlah produk BBM mulai Rabu, 10 Juni 2026. Dua produk yang mengalami perubahan tarif adalah Pertamax dan Pertamax Green 95.
Dalam kebijakan terbaru tersebut, harga Pertamax yang sebelumnya dijual Rp12.300 per liter kini meningkat menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 yang sebelumnya dibanderol Rp12.900 per liter naik menjadi Rp17.000 per liter.
Kedua jenis BBM tersebut merupakan produk non-subsidi sehingga harga jualnya mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah. Berbeda dengan Pertalite maupun Biosolar yang masih memperoleh subsidi atau penugasan khusus dari negara.
Pertamina Sebut Penyesuaian Harga Mengacu Kondisi Pasar
Manajemen Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa keputusan menaikkan harga dilakukan setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk perkembangan harga minyak mentah global dan kondisi harga keekonomian yang berlaku saat ini.
Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah mengikuti formula harga yang telah ditetapkan pemerintah dan dilakukan melalui koordinasi dengan regulator terkait.
“Kebijakan kenaikan harga BBM itu ‘sudah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator’.”
Selain menyesuaikan harga, Pertamina juga memastikan distribusi BBM tetap berjalan normal. Perusahaan menjamin stok Pertamax maupun Pertamax Green tersedia di seluruh jaringan SPBU sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pasokan.
Sementara itu, harga beberapa produk lainnya dipastikan tidak mengalami perubahan. Pertalite masih dijual Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter, Pertamax Turbo Rp20.750 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter.
Pengamat Khawatir Kelas Menengah Semakin Tertekan
Kenaikan harga BBM non-subsidi ini memunculkan kekhawatiran dari kalangan ekonom dan pengamat energi. Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menilai kelompok masyarakat yang paling berpotensi merasakan dampaknya adalah kalangan calon kelas menengah dan kelas menengah rentan.
Menurutnya, kelompok ini berada pada posisi yang tidak mudah. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menikmati subsidi energi, tetapi juga belum memiliki kemampuan ekonomi yang cukup kuat untuk menghadapi lonjakan harga barang dan jasa secara berulang.
Andri menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi dapat memicu perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Sebagian pengguna produk non-subsidi diperkirakan akan berupaya beralih ke barang atau layanan yang masih mendapatkan subsidi demi menekan pengeluaran rumah tangga.
Jika tren tersebut berlangsung dalam waktu lama dan terjadi secara masif, tekanan terhadap konsumsi BBM bersubsidi berpotensi meningkat. Kondisi itu dikhawatirkan dapat memengaruhi keseimbangan pasokan di lapangan dan meningkatkan beban anggaran negara untuk subsidi energi.
“Yang paling sering jadi playbook-nya pemerintah adalah ketika ingin mengurangi beban subsidi, barang yang disubsidi itu akan berkurang. Jadi walaupun harga tidak naik, tapi barangnya jadi langka,” jelas Andri.
Karena itu, sejumlah pengamat menilai pemerintah perlu mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga energi agar tidak memperbesar tekanan terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama konsumsi domestik.
