JAKARTA, Teritorial.com – Bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai mengerucut pada sejumlah nama dari Partai Gerindra. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyebut tiga tokoh Gerindra yang belakangan mencuat dinilai memiliki pemahaman terhadap ideologi dan pemikiran Presiden Prabowo Subianto.
Ketiga tokoh tersebut adalah Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ketiganya merupakan kader Partai Gerindra yang telah lama bekerja bersama Prabowo.
Pernyataan Syahganda tersebut disampaikan saat ditemui wartawan di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). Ia mengaku belum menerima arahan khusus dari Presiden mengenai nama yang akan dipilih untuk mengisi posisi wakil presiden.
Menurut Syahganda, pengalaman bekerja bersama Prabowo menjadi salah satu hal yang membuat ketiga tokoh tersebut memahami pemikiran politik dan arah perjuangan Presiden.
“Saya pikir tiga-tiganya itu sebenarnya sudah orang yang sangat mengerti ideologi Bapak Presiden,” ujarnya.
Tiga Kader Gerindra Masuk Bursa Calon Wapres
Munculnya nama Ahmad Muzani, Sugiono, dan Sufmi Dasco Ahmad menambah dinamika politik menjelang penentuan wakil presiden pengganti Gibran. Ketiganya memiliki latar belakang jabatan dan pengalaman politik yang berbeda di lingkungan pemerintahan maupun Partai Gerindra.
Ahmad Muzani saat ini menjabat sebagai Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra. Pengalamannya di lembaga legislatif dan struktur partai menjadikannya salah satu figur penting dalam dinamika politik nasional.
Sementara itu, Sugiono menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ia juga mengemban posisi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Kedekatannya dengan Prabowo telah terbangun melalui perjalanan politik dan aktivitas kepartaian.
Adapun Sufmi Dasco Ahmad merupakan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Posisi tersebut membuatnya memiliki peran strategis dalam komunikasi politik partai, termasuk dalam hubungan dengan kekuatan politik di parlemen.
Meski demikian, ketiga nama tersebut masih sebatas figur yang beredar dalam pembicaraan politik. Belum ada pengumuman resmi dari Presiden Prabowo mengenai kandidat yang akan diajukan kepada MPR.
Keputusan Cawapres Tetap Menunggu Pertimbangan Koalisi
Syahganda menegaskan, penentuan calon wakil presiden tidak hanya mempertimbangkan kedekatan dan kesamaan pandangan dengan Presiden. Proses tersebut juga membutuhkan komunikasi dengan partai-partai politik pendukung pemerintah.
Ia menyebut partai-partai koalisi telah menyampaikan sikap untuk menyerahkan keputusan mengenai pengisian jabatan wakil presiden kepada Prabowo dan Partai Gerindra.
Karena itu, pembahasan bersama partai pendukung tetap menjadi bagian penting sebelum keputusan akhir ditetapkan.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kemunculan tiga nama kader Gerindra belum dapat dimaknai sebagai penetapan calon. Prabowo masih memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai masukan sebelum mengajukan dua kandidat kepada MPR.
Sidang Pemilihan Wakil Presiden Dijadwalkan 9 Desember
Di sisi lain, proses pengisian jabatan wakil presiden telah memasuki tahap persiapan di tingkat MPR. Sidang paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 resmi diundur menjadi 9 Desember 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, perubahan jadwal tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo meminta tambahan waktu untuk mempertimbangkan kandidat serta melakukan komunikasi dengan partai pengusung, partai koalisi, dan sejumlah tokoh.
Dengan perubahan jadwal tersebut, batas akhir penyerahan dua nama calon wakil presiden kepada MPR juga bergeser menjadi 25 November 2026.
Ketentuan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Aturan tersebut menyebutkan bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden, paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Mekanisme ini menempatkan Presiden sebagai pihak yang mengajukan kandidat, sedangkan MPR memiliki kewenangan untuk memilih satu nama yang akan menduduki jabatan wakil presiden hingga akhir masa jabatan.
Menanti Keputusan Prabowo
Dengan semakin seringnya tiga nama kader Gerindra disebut dalam pembicaraan politik, perhatian publik kini tertuju pada keputusan Prabowo dalam menentukan pendampingnya di pemerintahan.
Pengalaman politik, rekam jejak pemerintahan, serta hubungan kerja dengan Presiden menjadi sejumlah aspek yang melekat pada ketiga figur tersebut. Namun, sejauh ini belum ada kepastian mengenai siapa yang akan memperoleh kepercayaan untuk mengisi posisi tersebut.
Pernyataan Syahganda juga belum menjadi sinyal penetapan kandidat secara resmi. Proses politik masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut bersama partai-partai pendukung pemerintah.
Keputusan akhir akan terlihat setelah Prabowo menyampaikan dua nama kepada MPR. Dengan demikian, dinamika bursa calon wakil presiden masih terbuka hingga pengajuan kandidat dan pelaksanaan sidang paripurna pada Desember mendatang.

