Jakarta, TERITORIAL.COM – Wacana pemindahan sebagian populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai polemik. Rencana tersebut mendapat sorotan dari sejumlah pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga anggota DPR RI.
Gagasan pemindahan ini pertama kali disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, penyebaran populasi badak jawa ke habitat lain diperlukan untuk mengantisipasi ancaman bencana alam yang berpotensi menyebabkan kepunahan satwa langka tersebut.
Hashim menyoroti keberadaan Gunung Anak Krakatau yang berada di kawasan Selat Sunda. Aktivitas vulkanik maupun gempa bumi di wilayah tersebut dinilai berpotensi memicu tsunami yang dapat mengancam populasi badak jawa di Ujung Kulon.
“Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan bisa tsunami. Kalau ada tsunami, badak jawa kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak jawa ke Alas Purwo,” kata Hashim saat ditemui dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turkiye, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, Hashim menegaskan gagasan tersebut belum menjadi keputusan pemerintah. Rencana pemindahan masih membutuhkan kajian, persiapan teknis, serta dukungan pendanaan.
Kemenhut: Alas Purwo Masih Calon Habitat Kedua
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo masih sebatas wacana. Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan lokasi maupun memutuskan pelaksanaan relokasi.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan Alas Purwo merupakan salah satu kawasan yang dinilai potensial untuk dikaji sebagai habitat kedua badak jawa.
Menurut Ristianto, gagasan membangun habitat kedua sebenarnya sudah berkembang sejak dekade 1980-an. Upaya tersebut bertujuan mengurangi risiko kepunahan akibat seluruh populasi badak jawa yang saat ini terkonsentrasi di satu kawasan.
Apabila terjadi bencana alam, penyebaran penyakit, atau kerusakan habitat di Ujung Kulon, seluruh populasi badak jawa berpotensi terdampak secara bersamaan.
Namun, penentuan lokasi habitat kedua tidak bisa dilakukan sembarangan. Pemerintah perlu memastikan kawasan yang dipilih benar-benar mampu memenuhi kebutuhan hidup badak jawa.
Beberapa aspek yang harus dikaji meliputi ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, tempat berkubang, luas habitat efektif, serta ruang jelajah yang sesuai dengan kebutuhan biologis satwa tersebut.
Selain itu, kajian juga harus memperhitungkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar, interaksi dengan satwa lain, persaingan sumber daya, risiko penularan penyakit, hingga dampaknya terhadap keseimbangan ekosistem.
Ristianto menegaskan, penilaian Alas Purwo sebagai kawasan potensial tidak otomatis berarti lokasi tersebut sudah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi habitat badak jawa.
Pemerintah Pastikan Tidak Terburu-buru Memindahkan Badak
Penegasan serupa disampaikan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhamad Hidayat, pada Selasa (17/11/2026).
Hidayat mengatakan keselamatan setiap individu badak jawa menjadi prioritas pemerintah. Karena itu, tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan kesiapan kawasan tujuan.
Pemerintah harus membuktikan bahwa habitat baru memiliki ketersediaan pakan, air, tempat berkubang, ruang jelajah, serta tingkat keamanan yang memadai.
Kajian juga perlu memperhatikan kemungkinan persaingan sumber daya dengan satwa lain, terutama banteng, serta potensi konflik dengan masyarakat di sekitar kawasan.
Selama penelitian berlangsung, pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan dan patroli di Taman Nasional Ujung Kulon sebagai habitat utama badak jawa.
Hidayat menegaskan keputusan teknis mengenai kemungkinan pemindahan sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan berdasarkan rekomendasi para ahli.
Dengan demikian, Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama badak jawa. Alas Purwo baru dapat dipertimbangkan sebagai habitat kedua apabila seluruh persyaratan ekologis dan keamanannya terbukti melalui kajian ilmiah.
Gubernur Banten Tolak Wacana Pemindahan
Di tengah rencana pengembangan habitat kedua tersebut, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan penolakan terhadap wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon.
Pemerintah Provinsi Banten meminta agar rencana uji coba pemindahan satwa langka tersebut ke luar habitat aslinya tidak dilakukan.
Andra menilai keberadaan Taman Nasional Ujung Kulon merupakan bagian penting dari upaya konservasi untuk melindungi kekayaan alam Indonesia yang juga menjadi aset dunia.
Menurutnya, badak bercula satu telah menjadi bagian penting dari ekosistem Ujung Kulon. Karena itu, upaya pelestarian seharusnya difokuskan pada perlindungan habitat aslinya.
“Kita harus memahami bahwa tujuan adanya Taman Nasional Ujung Kulon adalah sebagai bagian dari upaya konservasi dan menjaga aset-aset negara, aset-aset dunia, salah satunya adalah badak jawa atau badak bercula satu,” ujar Andra kepada wartawan di Serang.
DPR Ingatkan Risiko Penolakan Internasional
Penolakan terhadap wacana tersebut juga datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman.
Alex mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil keputusan terkait pemindahan badak jawa tanpa kajian ilmiah yang menyeluruh. Menurutnya, wacana relokasi yang disampaikan tanpa dasar penelitian memadai berpotensi menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat internasional.
“Lempar wacana pemindahan habitat hewan langka tanpa kajian mendalam, akan memicu kemarahan dunia,” kata Alex dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Dia menjelaskan, badak jawa merupakan salah satu satwa paling langka di dunia. Status konservasinya bahkan masuk kategori Critically Endangered atau kritis dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Selain itu, Taman Nasional Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991. Kawasan tersebut menjadi habitat alami terakhir badak jawa yang masih bertahan di alam liar.
Alex juga mengingatkan bahwa perlindungan badak jawa telah diatur dalam berbagai regulasi nasional, salah satunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Karena itu, dia meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengambilan keputusan relokasi sampai seluruh kajian ilmiah, risiko ekologis, serta kebutuhan pendanaannya disampaikan secara terbuka kepada publik.
Populasi Badak Jawa Masih Menghadapi Ancaman Kepunahan
Badak jawa merupakan salah satu spesies paling langka di dunia. Seluruh populasi alaminya saat ini hanya ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.
Kondisi tersebut membuat keberlangsungan spesies ini sangat bergantung pada keamanan satu kawasan. Ancaman bencana alam, perburuan, penyakit, hingga rendahnya keragaman genetik menjadi tantangan dalam upaya pelestariannya.
Meski menghadapi berbagai ancaman, perkembangan reproduksi badak jawa di Ujung Kulon masih menunjukkan harapan.
Kementerian Kehutanan pada 2 November 2026 mengumumkan kelahiran seekor anak badak jawa yang terekam kamera jebak pada 10 Oktober 2026. Anak badak tersebut terlihat bersama induknya yang bernama Desy di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Anak tersebut merupakan anak kelima yang dilahirkan Desy dalam delapan tahun terakhir. Temuan ini menjadi salah satu perkembangan positif dalam upaya konservasi badak jawa.
Sementara itu, International Union for Conservation of Nature (IUCN) melalui kelompok spesialis badak Asia masih menempatkan badak jawa dalam kategori Critically Endangered atau kritis.
UNESCO juga mencatat Taman Nasional Ujung Kulon sebagai kawasan yang memiliki nilai penting bagi kelangsungan hidup spesies tersebut karena menjadi habitat alami terakhir badak jawa di dunia.
Dengan berbagai ancaman yang dihadapi, pengembangan habitat kedua dinilai dapat menjadi salah satu strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko kepunahan. Namun, rencana tersebut tetap harus didasarkan pada penelitian mendalam agar tidak justru membahayakan kelangsungan hidup badak jawa.
Hingga kini, pemerintah masih menempatkan perlindungan habitat di Ujung Kulon sebagai prioritas, sementara Alas Purwo baru sebatas calon lokasi yang akan dikaji lebih lanjut.

