Mojekerto, Teritorial.Com – Musim haji tahun ini kembali diwarnai banyaknya calon jamaah (calhaj) yang gagal berangkat lantaran tak melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIP). Dipastikan, sebanyak 355 calhaj asal Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur batal berangkat ke Tanah Suci lantaran tak melunasi BIPH. Tahun lalu, masalah ini juga menjadi masalah serius yang menjadi atensi Pemkab Mojokerto.
Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi mengatakan, tahun lalu jumlah calhaj yang tak melunasi BPIH sebanyak 500 orang lebih. Jumlah itu setelah pihaknya melakukan penekanan kepada Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Mojokerto agar melakukan koordinasi kepada seluruh jamaah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing kecamatan dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.
”Dan sayangnya, yang tak lunasi BPIH tidak bisa diganti dengan calhaj urutan di bawahnya, sehingga kuota kami berkurang,” kata Pungkasiadi, ditulis, Rabu, (4/7/2018).
Masalah seperti ini, lanjut Pungkasiadi, akan terus berlanjut dan mengurangi kuota calhaj di wilayahnya. Karena itu, pihaknya bakal melakukan koordinasi dengan Kemenag Jatim agar jumlah calhaj yang gagal berangkat lantaran tak melunasi BPIH tidak memengaruhi kuota jamaah yang diberangkatkan.
Kami sudah berupaya agar semua calhaj melunasi. Tapi minimal, kuota ini tak berubah dengan menaikkan nomor antrean,” tandasnya.
Sementara Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto Mukti Ali mengatakan, pelunasan BPIH dilakukan calhaj sejak tanggal 16 April hingga tanggal 4 Mei lalu. Di batas terakkhir pelunasan, ada 355 orang yang tak bisa melunasi dengan berbagai alasan.
”Kuota ini (yang gagal melunasi BIPH) menjadi kuota Jatim. Hanya bisa diisi dengan penggabungan mahram di tahap kedua pengisian kuota. Kabupaten Mojokerto lolos 85 calhaj dari 120 calhaj yang diusulkan,” terang Mukti Ali.
Ditegaskannya, jauh hari sebelum masa pelunasan BPIH, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan semua jamaah yang masuk dalam kuota keberangkatan tahun ini, yakni sebanyak 1.378 calhaj. Selain mengumpulkan seluruh calhaj yang masuk dalam kuota, kantor KUA di masing-masing kecamatan juga sudah melakukan koordinasi kepada semua calhaj, termasuk kepada KBIH.
”Yang tidak melunasi BPIH kami minta membuat surat pernyataan. Kami sudah berupaya agar semua kuota terisi,” tukasnya.
