Jakarta, TERITORIAL.COM – Sejumlah mahasiswa dari sembilan perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar aksi untuk menyuarakan persoalan yang mereka nilai belum tertangani selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi pada Selasa (20/10/2026) ini bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Isu yang disoroti mencakup kenaikan biaya hidup, korupsi, kebebasan berpendapat, kerusakan lingkungan, hingga persoalan pendidikan dan pelayanan publik.
Sebelum aksi, Komite Sadar menghimpun pendapat 560 responden dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Hasil survei tersebut digunakan untuk memetakan persoalan yang dirasakan masyarakat dalam lima sektor utama.
Sembilan kelompok mahasiswa yang terlibat berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga, dan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya.
Dalam unggahan akun Instagram @bemui_official, mahasiswa menyebut telah menghimpun aspirasi masyarakat melalui forum bertajuk tuntutan rakyat.
“Sepekan lalu, melalui forum tuntutan rakyat kami bersama-sama menghimpun keresahan masyarakat,” demikian keterangan yang diunggah akun tersebut.
Hasil Survei Komite Sadar: Lima Masalah yang Disoroti
Survei Komite Sadar membagi persoalan yang dirasakan responden ke dalam lima sektor, yakni ekonomi dan keuangan, HAM dan demokrasi, hukum dan tata kelola pemerintahan, lingkungan, serta pelayanan publik.
Berikut rincian hasil survei yang disampaikan mahasiswa.
1. Ekonomi dan keuangan
Dalam sektor ekonomi, persoalan harga kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu sorotan utama. Sebanyak 71 persen responden menilai harga kebutuhan pokok, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM) semakin mahal.
Selain itu, 57,2 persen responden merasa penghasilan mereka tidak cukup untuk menutupi biaya hidup. Mereka juga menyoroti beban cicilan, pajak, dan pungutan yang dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan.
Sementara itu, 39,6 persen responden menilai anggaran negara maupun daerah masih berpotensi digunakan secara boros dan tidak tepat sasaran.
Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi yang disoroti tidak hanya berkaitan dengan harga barang, tetapi juga kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan anggaran.
2. HAM dan demokrasi
Pada sektor hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, sebanyak 62,80 persen responden menyoroti pembatasan dalam menyampaikan pendapat atau kritik. Persoalan yang disebut mencakup tindakan pelaporan hingga pembubaran kegiatan penyampaian pendapat.
Sebanyak 45,40 persen responden juga menyoroti meluasnya peran militer dan aparat dalam urusan sipil.
Adapun 44,30 persen responden menganggap intimidasi, peretasan, atau penyebaran data pribadi terhadap pihak yang menyampaikan kritik sebagai masalah yang perlu mendapat perhatian.
Isu tersebut menjadi bagian dari kekhawatiran mahasiswa mengenai ruang kebebasan sipil dan perlindungan terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat.
3. Hukum dan tata kelola pemerintahan
Persoalan korupsi dan penegakan hukum menjadi sorotan besar dalam survei ini.
Sebanyak 76,76 persen responden menilai korupsi dan penyalahgunaan anggaran sebagai masalah. Kemudian, 75,50 persen menyoroti anggapan bahwa hukum lebih keras terhadap kelompok masyarakat bawah dibandingkan kelompok yang memiliki kekuasaan atau sumber daya lebih besar.
Selain itu, 64,14 persen responden menilai pembagian jabatan berdasarkan kedekatan, hubungan keluarga, atau balas jasa sebagai persoalan dalam tata kelola pemerintahan.
Hasil tersebut menggambarkan persepsi responden mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil.
4. Lingkungan
Di sektor lingkungan, sebanyak 83,51 persen responden menyoroti penebangan atau pembakaran hutan untuk pembukaan lahan.
Sebanyak 63,98 persen responden juga mempermasalahkan pencemaran udara, air, atau tanah yang dikaitkan dengan aktivitas industri, pertambangan, dan fasilitas pengolahan mineral atau smelter.
Sementara itu, 44,27 persen responden menyoroti proyek strategis, seperti proyek energi, pusat data, dan kawasan industri, yang dinilai berisiko berjalan tanpa kajian lingkungan yang memadai serta keterlibatan masyarakat terdampak.
Isu lingkungan menjadi salah satu perhatian dalam survei karena kerusakan ekosistem dan pencemaran dapat memengaruhi kesehatan, sumber penghidupan, serta kondisi tempat tinggal masyarakat.
5. Pelayanan publik
Pada sektor pelayanan publik, biaya pendidikan menjadi persoalan yang banyak disoroti. Sebanyak 67,21 persen responden menilai biaya pendidikan, termasuk uang kuliah tunggal (UKT), seragam, dan bimbingan belajar, masih mahal. Mereka juga menyoroti ketimpangan akses pendidikan.
Sebanyak 52,07 persen responden menilai kesejahteraan dan kualitas guru maupun dosen sebagai persoalan yang perlu diperhatikan.
Sementara itu, 44,32 persen responden menyoroti pelaksanaan program pemerintah di lapangan, terutama terkait kualitas, ketepatan sasaran, dan keamanan.
Mahasiswa menempatkan persoalan tersebut sebagai bagian dari evaluasi terhadap layanan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Perlu dicatat, angka-angka tersebut merupakan hasil survei Komite Sadar terhadap 560 responden. Tanpa informasi lebih lengkap mengenai metode pengambilan sampel, karakteristik responden, dan instrumen survei, hasilnya tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh penduduk Indonesia.
Dishub DKI Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Enam Titik
Bersamaan dengan rencana aksi, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Aksi dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB di enam kawasan, yakni Monas, Tugu Tani, DPR/MPR, UKI Cawang, Bundaran Senayan, dan Rawamangun.
Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin mengimbau pengguna jalan menghindari lokasi kegiatan jika tidak memiliki keperluan mendesak serta menggunakan jalur alternatif sesuai tujuan perjalanan.
“Diimbau kepada pengguna jalan untuk menghindari titik kegiatan penyampaian pendapat dengan menggunakan rute alternatif,” kata Budi.
Dishub DKI juga menyiagakan 60 petugas untuk membantu mengatur arus kendaraan selama aksi berlangsung.
Rute alternatif kawasan Monas dan Tugu Tani
Pengendara dari Harmoni menuju Monas atau Stasiun Gambir dapat melewati Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Pos, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jalan Taman Pejambon, Jalan Pejambon, hingga Jalan Medan Merdeka Timur.
Untuk perjalanan dari Harmoni menuju Kemayoran atau Pulo Gadung, pengendara dapat menggunakan Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Pos, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Gunung Sahari, hingga Jalan Angkasa.
Sementara itu, pengendara dari Tanah Abang menuju Harmoni dapat melewati Jalan Jatibaru Raya, Jalan Abdul Muis, dan Jalan Majapahit.
Jika menuju Kemayoran atau Pulo Gadung dari Tanah Abang, rute yang disarankan adalah Jalan Jatibaru Raya, Jalan Abdul Muis, Jalan Majapahit, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Pos, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Gunung Sahari, hingga Jalan Angkasa.
Adapun pengendara dari Senen menuju Harmoni dapat melewati Jalan Gunung Sahari, Jalan Budi Utomo, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Katedral, hingga Jalan Veteran.
Untuk perjalanan dari Senen menuju Tanah Abang, pengendara dapat menggunakan Jalan Gunung Sahari, Jalan Budi Utomo, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Katedral, Jalan Veteran, Jalan Suryopranoto, Jalan Balikpapan, hingga Jalan Cideng Timur.
Rute alternatif kawasan DPR/MPR dan Bundaran Senayan
Pengendara dari Cawang menuju Slipi atau Tomang dapat melewati Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Patal Senayan, Jalan Patal Senayan I, Jalan Permata Hijau, Jalan Tentara Pelajar, hingga Jalan S. Parman.
Sementara itu, pengendara dari Blok M menuju Slipi atau Tomang dapat menggunakan Jalan Kyai Maja, Jalan Kebayoran Baru, dan Jalan Sultan Iskandar Muda. Pengendara dapat berputar balik di depan Gandaria City, lalu melanjutkan perjalanan melalui Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Teuku Nyak Arief, Jalan Tentara Pelajar, hingga Jalan S. Parman.
Bagi pengendara dari Blok M menuju Harmoni, jalur alternatif yang disarankan adalah Jalan Trunojoyo, Jalan Gunawarman, Jalan Senopati, Jalan Suryo, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Kapten Tendean, Jalan Terusan HR Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto, Simpang Susun Semanggi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan KH Mas Mansyur, Jalan Cideng Barat, Jalan Balikpapan, hingga Jalan Suryopranoto.
Rute alternatif kawasan UKI Cawang
Pengendara dari Kramat Jati menuju Tanjung Priok dapat melewati Jalan Raya Bogor, Jalan Dewi Sartika, Jalan MT Haryono, hingga Jalan DI Panjaitan.
Jika hendak menuju Pancoran dari Kramat Jati, pengendara dapat menggunakan Jalan Raya Bogor, Jalan Dewi Sartika, dan Jalan MT Haryono.
Sebaliknya, pengendara dari Tanjung Priok menuju Kramat Jati dapat melewati Jalan DI Panjaitan dan Jalan Mayjen Sutoyo sisi timur.
Pengendara dari pintu keluar Tol Jagorawi di Jalan Mayjen Sutoyo yang hendak menuju Pancoran dapat menggunakan Jalan Mayjen Sutoyo, Jalan Dewi Sartika, hingga Jalan MT Haryono.
Adapun pengendara dari Kramat Jati menuju Halim dapat melewati Jalan Raya Bogor, Jalan Cililitan Besar, hingga Jalan Komodor Halim Perdanakusuma.
Rute alternatif kawasan Rawamangun
Pengendara dari Jalan Pramuka menuju Rawamangun dapat menggunakan Jalan Pramuka, Jalan Pramuka Sari I, Jalan Rawasari Selatan, Jalan H Ten Raya, Jalan Bangunan Barat, Jalan Kayu Jati Raya, hingga Jalan Pemuda.
Sebaliknya, pengendara dari Rawamangun menuju Jalan Pramuka dapat melewati Jalan Velodrome, Jalan Bangunan Timur, Jalan Bangunan Barat, Jalan H Ten Raya, Jalan Rawasari Selatan, dan Jalan Pramuka Sari I.
Setelah itu, pengendara dapat berputar balik di Simpang Pramuka I sebelum melanjutkan perjalanan melalui Jalan Pramuka.
Transjakarta, MRT, dan LRT Tetap Beroperasi
Dishub DKI Jakarta menyatakan layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta tetap beroperasi normal selama aksi berlangsung.
Meski demikian, rute Transjakarta dapat mengalami penyesuaian apabila terdapat pengalihan arus kendaraan di sekitar lokasi demonstrasi. Penumpang disarankan memantau informasi operasional sebelum berangkat.
Budi juga mengimbau masyarakat, termasuk penumpang kereta api jarak jauh yang akan naik atau turun di Stasiun Gambir, untuk memperhitungkan waktu perjalanan dan memilih rute yang sesuai.
Masyarakat diminta mematuhi rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Pengendara yang tidak memiliki keperluan di sekitar lokasi aksi disarankan menghindari ruas jalan yang terdampak pengaturan lalu lintas.
Dengan adanya demonstrasi di sejumlah kawasan, pengguna jalan di Jakarta perlu mengantisipasi kemungkinan perubahan arus kendaraan sepanjang kegiatan berlangsung.
