Jakarta, Teritorial.Com – Komitmen Kepolisian dalam mensukseskan penyelengaraan Pilkada serentak 2018 nampaknya sedikit tercoreng dengan sikap Wakapolda Maluku Brigjen Hasanudin yang terduga kuat mendukung salah satu paslon yang akan bertarung dalam Pilgub Maluku mendatang.
Tak segan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Brigjen Hasanudin dari jabatannya lantaran telah membantu kampanye Irjen (Purn) Murad Ismail yang merupakan mantan Kakor Brimob Polri yang kini menjadi cagub Maluku.
Pencopotan Brigjen Hasanudin itu terutang dalam telegram rahasia (TR) Polri nomor ST/1535/VI/Kep/2018 tanggal 20 Juni 2018. Di dalam TR itu disebutkan, Hasanudin dimutasi ke Mabes Polri sebagai analis kebijakan utama di Lemdiklat Polri.
Wakapolri Komjen Pol Syafruddin membenarkan pihaknya mencopot Brigjen Hasanuddin lantaran diduga ikut mengkampanyekan Irjen (Pur) Murad Ismail dalam Pilgub 2018.
“Semalam sudah saya perintahkan Asisten SDM Polri untuk mengganti perwira tingi yang diduga tidak netral dengan Pati dari Mabes,” kata Syafruddin kepada wartawan, Kamis (21/6/2018).
Menurut Syafruddin, pencopotan tersebut dilakukan guna menjaga profesionalisme dan netralitas Polri pada Pilkada Serentak 2018. “Semua itu demi menjaga nama baik Polri yang sejak awal ingin menjaga profesionalitas dalam pilkada langsung 27 Juni di seluruh wilayah Indonesia,” bebernya..
Apalagi Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah mengarahkan kepada seluruh anggotanya untuk tetap netral meski terdapat beberapa purnawirawan Polri yang ikut berkontestasi dalam Pilkada 2018.
“Sebelumnya juga sudah ada arahan kepada semua jajaran melalui video conference oleh kapolri bahwa semua perwira polri harus netral. Tidak boleh berpihak. Akan ada sanksi tegas bila terduga kuat memihak,” jelasnya.
Sikap Polri ini mendapat apresiasi dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, Polri menjaga sikap profesional dan independensinya dalam Pilkada 2018.
Kini IPW sendiri sudah membentuk tim untuk memantau netralitas polisi di Pilkada 2018. Pasalnya banyak laporan dari masyarakat tentang indikasi ketidaknetralan polisi menjelang Pilkada 2018, terutama di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Maluku.
Lebih lanjut, IPW berharap Kapolri senantiasa bisa menjaga netralitas kepolisian selama berlangsungnya Pilkada Serentak 2018. “Kapolri jangan segan-segan untuk mencopotnya. IPW dan masyarakat akan mendukung dan berada di belakang Kapolri,” tutupnya. (SON)
