Cirebon, Teritorial.com – Gerakan boikot produk pro Israel menjadi aksi yang terus digaungkan di Indonesia. Gerakan tersebut terus disuarakan sebagai bentuk dukungan dan simpati terhadap warga Gaza yang menjadi korban genosida oleh Israel.
Namun, masyarakat Tanah Air diminta lebih bijak dalam melakukan gerakan boikot tersebut. Hal ini dinilai penting agar gerakan boikot produk pro Israel itu tidak salah sasaran yang dapat merugikan banyak pihak, terutama bagi masyarakat Indonesia sendiri.
Demikian disampaikan oleh Associate Professor Melbourne Law School, The University of Melbourne Australia, Prof Nadirsyah Hosen saat mengisi seminar di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Kamis (5/12/2024). Puluhan mahasiswa hadir dalam seminar tersebut.
Dalam kesempatan itu, Gus Nadir menyatakan sepakat dengan sikap masyarakat Indonesia yang mengecam kekejaman Israel melalui aksi boikot tersebut.
“Posisi saya adalah, saya harus klarifikasi dari awal, saya setuju dengan boikot. Tetapi boikot yang cerdas, boikot yang tidak salah sasaran. Saya setuju dengan boikot karena kejahatan kemanusiaan Israel itu luar biasa,” kata Gus Nadir.
Namun, ia menekankan pentingnya mengedepankan sikap bijak dalam melakukan gerakan boikot tersebut. Ia meminta masyarakat bisa berpikir jernih dan mengedepankan verifikasi.
Sejauh ini, kata dia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang berisi tentang dukungan terhadap Palestina dan mengecam aksi kekejaman Israel. “Ini saya sepakat,” kata Gus Nadir.
Hanya saja, ia menyebut MUI belum secara rinci menyerukan gerakan boikot terhadap produk-produk pro Israel dalam fatwa yang telah dikeluarkan.
“(Dalam fatwa MUI) mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Tidak ada kata-kata boikot di sini,” kata dia.
“Masalahnya pada kata-kata langsung maupun tidak langsung. Apa kriteria langsung atau tidak langsung. Apa yang dimaksud? MUI tidak mengeluarkan daftar produk yang mau diboikot,” kata dia.
Untuk itu, ia mendorong MUI, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menyikapi hal tersebut. Ia meminta MUI membuat daftar produk pro Israel yang perlu diboikot.
“MUI tidak bisa lepas tangan, pemerintah juga tidak bisa lepas tangan. Karena yang di-PHK itu luar biasa. Ini dampak sosial dan dampak ekonominya luar biasa. Jadi MUI menurut saya harus menginisiasi dengan ormas Islam lainnya duduk bersama cari solusi,” kata Gus Nadir.
Menurutnya jangan sampai gerakan boikot produk pro Israel yang terus disuarakan ini justru salah sasaran dan menjadi ‘boomerang’ bagi masyarakat Indonesia.
“Karena yang terdampak umat kita sendiri. Kita mau kesel dengan pihak sana, tapi yang kena justru saudara-saudara kita sendiri. Jangan sampai jadi boomerang,” ucap dia.
“Maka perlu dibuatkan daftar itu (produk pro Israel) secara resmi dan harus jelas kriterianya. Bukan cuma itu, dibuatkan juga aplikasi untuk memudahkan konsumen. Kalau memang boikotnya mau efektif,” sambung dia.
