Bali, Teritorial.com – Perekonomian Indonesia sebagian besar didukung oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56% dan didominasi oleh penyerapan tenaga kerja untuk sektor UMKM sebesar 67% dimana 70% pelakunya adalah perempuan. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Agustina Erni menegaskan peran perempuan dalam sektor ekonomi saat ini cukup kuat, namun demikian, keberadaan perempuan yang mayoritas bergerak pada skala usaha mikro tersebut masih kurang mendapat perhatian. Tantangan besar yang harus mereka hadapi salah satunya akses modal dan pelatihan keterampilan.
“Berbagai upaya terus dilakukan Kemen PPPA salah satunya dengan mengembangkan model atau proyek percontohan untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan Industri Rumahan (IR) sejak 2016. Melalui pendekatan ini, Kemen PPPA telah memfasilitasi lebih dari 3.000 IR yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk membangun kerja yang kuat dan sinergi pada pengembangan IR antara lembaga pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya,” ungkap Agustina Erni saat membuka Colombo Plan dengan tema “Sharing Best Practices on Women’s Economic Empowerment in Indonesia” di Bali, Senin (16/9).
Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukan hanya sebagai salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), akan tetapi juga manjadi bagian integral dari semua dimensi pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Kebijakan pengembangan IR sejalan dengan program prioritas Kemen PPPA yang disebut dengan 3 Akhiri atau Three End, yakni; 1) Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak; 2) Akhiri perdagangan manusia; dan 3) Akhiri kesenjangan akses ekonomi untuk perempuan.
Direktur Urusan Gender Colombo Plan, Tooba Mayel menerangkan Colombo Plan merupakan organisasi regional yang bertujuan untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya di kawasan Asia-Pasifik. Fokus utama dari program Colombo Plan adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di negara-negara anggota di kawasan ini.
“Saat ini, Colombo Plan sudah memiliki 27 anggota mulai dari negara berkembang hingga negara maju. Tahun ini, tema yang diangkat adalah berbagi praktik terbaik dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia. Tujuannya untuk memberikan pemahaman yang lebih banyak tentang pengalaman Indonesia dalam implementasi pemberdayaan ekonomi perempuan pada Negara yang tergabung dengan Colombo Plan. Besar harapan agar hasil dari pertemuan dan kunjungan lapangan kali ini dapat di implementasikan langsung di masing-masing negara dari perserta yang hadir,” tambah Mayel.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Luh Ayu Ariyani mengatakan sejak 2016 Kemen PPPA telah mengembangkan 21 Kabupaten/Kota sebagai daerah percontohan pengembangan Industri Rumahan (IR). Salah satu lokasi praktik terbaik untuk pengembangan IR berada di Kabupaten Gianyar yang terletak di sebelah timur Provinsi Bali dan terkenal dengan julukan Kota Seni. Kesenian bagi masyarakat Gianyar telah mendarah daging karena sejak lahir mereka telah memiliki bakat seni yang lebih bervariasi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bali.
“Saat ini tingkat partisipasi perempuan Bali dalam hal pemberdayaan ekonomi sudah sangat baik, terlihat dari angka pendapatan perempuan Bali yang mencapai 37% dimana angka tersebut diatas rata-rata nasional. Program IR perempuan Bali juga sudah cukup baik, beberapa diantaranya fokus pada kerajinan tangan, kesehatan dan kecantikan, tenun ikat dan makanan khas Bali,” tambah Ayu.
“Perempuan sebagai pelaku ekonomi memiliki potensi besar dalam berkontribusi membangun ketahanan ekonomi. Kita harus memberi perempuan lebih banyak akses untuk membangun dan menciptakan peluang bisnis, dan untuk memperkuat keterampilan dan kapasitas mereka. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dapat saling bPerempuan sebagai pelaku ekonomi memiliki potensi besar dalam berkontribusi membangun ketahanan ekonomi. Kita harus memberi perempuan lebih banyak akses untuk membangun dan menciptakan peluang bisnis, dan untuk memperkuat keterampilan dan kapasitas mereka.erbagi praktik pengalaman terbaik dalam hal percepatan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam pertemuan Colombo Plan ini. Besar harapan agar pertemuan ini dapat menjadi wadah berbagi pengalaman tersebut pada negara-negara anggota Colombo Plan yang hadir dan dapat mengimplementasikan hasilnya di Negara mereka masing-masing,” ujar Erni.
Kegiatan Sharing Best Practices on Women’s Economic Empowerment in Indonesia ini termasuk dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KTSST) yang merupakan hasil kerjasama Kemen PPPA dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Sekretariat Colombo Plan. Memasuki tahun kelima penyelenggaraannya, pertemuan Colombo Plan di Bali diikuti perwakilan 13 negara anggota, yakni; Bangladesh, Bhutan, Indonesia, Iran, Laos, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, dan Vietnam. Rencananya kegiatan ini akan berlangsung sejak 16-21 September 2019 di Bali dan akan ada sesi kunjungan lapangan untuk melihat langsung praktik Industri Rumahan di beberapa Desa di Kabupaten Gianyar, Bali serta penutupan yang menghasilkan sebuat rencana aksi bagi peserta Colombo Plan yang hadir.
