TERITORIAL.COM, JAKARTA – Penemuan perkebunan kelapa sawit seluas 6,5 hektare di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, membuat Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Cirebon terperanjat. Pasalnya, wilayah tersebut merupakan kawasan hutan konservasi dan penyangga mata air yang seharusnya steril dari komoditas sawit.
Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Distan Kabupaten Cirebon, Durahman, mengaku pihaknya kecolongan. Ia menegaskan bahwa sawit bukanlah tanaman yang masuk dalam peta komoditas unggulan maupun strategis di wilayahnya.
“Kami benar-benar kaget, tiba-tiba sudah ada hamparan sawit seluas 6,5 hektare. Ini tidak sesuai dengan perencanaan agroekologi dan daya dukung lingkungan di Cirebon,” ujar Durahman, Jumat (2/1/2026).
Langkah tegas kini diambil menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat yang secara resmi melarang pengembangan sawit di tanah Pasundan. Berdasarkan aturan tersebut, lahan-lahan yang telanjur ditanami sawit diwajibkan untuk:
- Alih Komoditas: Mengganti tanaman sawit secara bertahap dengan tanaman perkebunan unggulan daerah.
- Inventarisasi: Pendataan ulang seluruh titik lahan sawit yang ada.
- Restorasi Fungsi: Mengembalikan fungsi ekologis lahan guna menjaga cadangan air dan mencegah kerusakan lingkungan.
Distan Cirebon menjadwalkan proses inventarisasi ulang di Desa Cigobang pada pekan depan. Selama proses ini berlangsung, seluruh aktivitas di kebun sawit tersebut dihentikan total.
Kehadiran kebun sawit di perbukitan Cigobang selama empat bulan terakhir memang telah memicu keresahan warga. Warga khawatir tanaman sawit yang dikenal rakus air akan merusak sumber mata air desa, apalagi penanaman dilakukan di area hutan asri.
Kepala Desa Cigobang, Muhammad Abdul Zei, menyambut baik ketegasan Pemerintah Provinsi. Baginya, SE Gubernur tersebut menjadi “senjata” hukum bagi desa untuk menolak tekanan dari pihak mana pun, baik individu maupun korporasi.
“Selama ini kami dilematis karena tekanan ekonomi. Tapi sekarang sudah jelas, tidak ada alasan lagi bagi siapa pun untuk menanam sawit di sini. Kami akan segera sosialisasikan agar pihak pengelola paham dan patuh,” tegas Abdul Zei.
(*)
