Papua, Teritorial.Com – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengancam bakal menembaki pesawat-pesawat sipil yang melintas di wilayah Papua. Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan ancaman dilayangkan karena pihaknya tidak ingin ada pesawat sipil yang mengangkut logistik untuk keperluan TNI/Polri di Bumi Cenderawasih.
“Kami siap, saya sudah perintahkan untuk semua pesawat sipil yang masuk siap tembak. Kami melihat TNI-Polri punya logistik makan, lain-lain dikirim pakai pesawat sipil,” kata Sebby melalui keterangan dalam rekaman video yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (28/9).
Dia juga mengatakan ancaman itu diberikan agar pesawat-pesawat sipil yang melintasi Papua itu tidak mengangkut personel dari TNI-Polri. Sebby mengklaim pasukan TPNPB-OPM sudah menyiapkan diri sebelum mengeluarkan peringatan tersebut. “Oleh karena itu kami berikan peringatan tegas lagi. Mereka (pasukan TPNPB) siap tembak,” kata dia.
Baku tembak antara aparat TNI-Polri dengan KKB/ TPNPB-OPM, bahkan mereka sempat menembaki rombongan polisi setelah mengantar Wakapolda Papua Brigjen Pol Matius D Fakhiri di Bandara Bilorai, Distrik Sugapa, Intan Jaya.
Rekaman video penembakan itu ramai dibagikan di media sosial seperti WhatsApp. Video berdurasi lima menit itu menunjukkan kontak tembak terjadi saat warga tengah menurunkan barang dari pesawat untuk dimasukkan ke dalam sebuah truk.
Warga dan pihak kepolisian yang berada di area tersebut lantas berlindung di balik truk. Petugas kepolisian yang mengamankan warga kemudian membalas tembakan sampai akhirnya terjadi kontak senjata dengan KKB.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal, aksi-aksi penembakan yang terekam dalam video itu juga turut membuat masyarakat sekitar menjadi panik dan ketakutan. Namun, hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap anggota KKB yang dituding bertanggung jawab atas rentetan penembakan di Papua dalam beberapa waktu terakhir.
Irjen Paulus Waterpauw bahkan menyebut akibat adanya aksi teror di wilayah Papua, menyebabkan sejumlah maskapai takut. Mereka akan berpikir dua kali sebelum mengangkut personel TNI/Polri. Maskapai tentu akan mempertimbangkan keselamatan kru mereka saat akan membawa anggota TNI/Polri. “Teror yang dilakukan KKB kini berimbas kepada penerbangan maskapai,” kata Paulus, Kamis (24/9). “Yang enggan mengangkut aparat keamanan TNI-Polri.”
TPNPB-OPM Putar Balik Fakta Penembakan Pendeta Yeremia
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah bertanggung jawab dalam insiden penembakan pendeta Yeremia Zanamban di Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Sabtu (21/9). Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menuding aparat TNI yang menembak pendeta Yeremia saat kontak senjata dengan prajuritnya di Intan Jaya. “Almarhum ditembak di depan umatnya oleh pasukan TNI/POLRI,” kata Sebby melalui keterangan resmi, Senin (21/9).
Menurut versi TPNPB-OPM, Insiden itu bermula saat personel TNI/Polri mendatangi Kampung Sugapa untuk memberikan penyuluhan kepada warga sekitar. Sebby menyebut pasukannya kemudian menembak ke arah pasukan TNI yang bertugas. Salah seorang prajurit TNI tewas. Setelah itu, kata Sebby, seorang komandan TNI menodong dan menyandera Yeremia. Mereka menuding pendeta Yeremia melaporkan kegiatan penyuluhan kepada TPNPB-OPM. “Komandan Kompi itu langsung melepaskan tembakan bidikan sebanyak enam kali membuat Bapak Pdt Yeremias Zanabani tergeletak di tempat,” ujarnya.
Sebby menegaskan penembakan itu dilakukan oleh aparat TNI di depan warga-warga yang berkumpul. Ia mengklaim bahwa pihak TNI juga menahan jasad pendeta Yeremia. Lebih lanjut, Sebby menyebut keesokan hari setelah penembakan, seluruh pimpinan gereja, kepalah suku, tokoh adat, tokoh masyarakat setempat berkumpul bersama keluarga korban untuk meminta jasadnya.
TPNPB-OPM Desak Pemerintah Setempat Hentikan Otonomi Khusus Papua Jilid II
TPNPB-OPM, Sebby Sambom, memperingatkan pejabat di struktur pemerintahan untuk menghentikan niat mereka memperpanjang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II. Ia menyebut otsus kedua setelah 20 tahun pertama itu tidak dikehendaki rakyat Papua. “Peringatan kami segera hentikan niat busuk anda untuk memperpanjang Otsus Jilid II karena itu bukan dikehendaki oleh rakyat bangsa Papua,” ujar Sebby Sambom.
Peringatan tersebut dia tujukan kepada mereka yang bekerja dengan pemerintah, mulai dari tingkat gubernur hingga tingkat kepala desa. Dalam video itu, Sebby mengaku berbicara atas nama panglima tinggi TPNPB, rakyat bangsa Papua, Tuhan, alam, dan nama leluhur bangsa papua. Dalam video berdurasi 114 detik itu pula, Sebby meminta Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, menghentikan perbuatannya menghalangi para demonstran damai. Paulus, kata dia, juga selalu mengejar, menangkap, menyiksa serta menahan para aktivis.
Sebby juga mengatakan, ia meminta Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo, untuk menghentikan niat bekerja sama dengan TNI-Polri membangun markas militer di seluruh tanah Papua Sebelumnya, mantan bupati Jayapura, Habel Suwae, mengatakan, Otsus Papua dibentuk agar Papua dapat mengejar ketertinggalannya dari daerah lain.
“Orang Papua asli di Indonesia ini memang tertinggal. Itu menurut UU Nomor 21 Tahun 2001. Berkaitan dengan itu, bagaimana orang asli Papua (OAP) itu bisa maju maka dalam UU Otsus itu ada tiga roh,” jelas.
Habel dalam diskusi daring, Kamis (13/8). Roh yang ia maksud adalah pembentukan program dengan memerhatikan tiga hal. Pertama, yakni program apapun yang dilakukan di tanah Papua harus bersifat keberpihakan untuk OAP.
Kedua, program-program yang dibentuk harus bersifat melindungi orang Papua. Ketiga, program yang harus memberdayakan masyarakat. Namun, ia menilai, tujuan mengejar ketertinggalan dari UU Otsus Papua tersebut tidak tercapai dengan baik. Kondisi yang ada setelah hampir 20 tahun tak menunjukkan perubahan yang signifikan.
Berdasarkan indikator makro seperti indeks pembangunan manusia, Papua terus-terusan tertinggal dari provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Melihat hampir 20 tahun tak ada perubahan signifikan, semua pihak harus berkata jujur bukan hanya uang, melainkan ada masalah-masalah pada pemerintah daerahnya maupun pemerintah pusat.
