Jakarta, TERITORIAL.COM – Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta turun menjadi 3,96 persen pada Maret 2026. Angka ini menjadi yang pertama kali berada di bawah empat persen, menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.
Pramono menyampaikan capaian tersebut saat konferensi pers realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Triwulan III 2026 di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/10/2026).
“Alhamdulillah di bulan Maret kemarin baru pertama kali Jakarta itu persentase penduduk miskinnya di bawah 4 persen, yaitu 3,96 persen,” kata Pramono.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta yang dirilis pada 5 Agustus 2026, persentase penduduk miskin di ibu kota turun 0,07 poin persentase dibandingkan September 2025 yang mencapai 4,03 persen.
Jumlah penduduk miskin juga berkurang dari 439.120 orang menjadi 432.620 orang, atau turun sekitar 6.500 orang.
Meski demikian, penurunan angka kemiskinan tersebut belum berarti persoalan kesejahteraan di Jakarta telah sepenuhnya teratasi. BPS juga mencatat sejumlah indikator lain yang perlu menjadi perhatian, termasuk perkembangan ketimpangan dan daya beli masyarakat.
Pengangguran Terbuka Jakarta Turun Jadi 5,79 Persen
Selain kemiskinan, Pramono menyebut indikator ketenagakerjaan di Jakarta menunjukkan perkembangan positif.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 5,79 persen. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 66,05 persen, meningkat 0,57 poin persentase dibandingkan Februari 2026, menurut angka yang disampaikan Pramono.
TPAK menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Sementara itu, TPT menunjukkan persentase angkatan kerja yang belum bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.
Pramono menilai perkembangan tersebut perlu dijaga di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung. Ia menyebut optimisme dan upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan tenaga kerja menjadi bagian dari langkah untuk memperluas kesempatan kerja.
Pemprov DKI Gandeng 214 Perusahaan untuk Pelatihan Kerja
Untuk mendukung penyerapan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan pelatihan keterampilan melalui Mobile Training Unit (MTU).
Menurut Pramono, program tersebut menghubungkan peserta pelatihan dengan 214 perusahaan. Pelatihan yang diberikan mencakup berbagai keterampilan praktis, mulai dari tata rias, tata rambut, menjahit, hingga kemampuan berbahasa asing.
Pramono mengatakan pelatihan bahasa kini mendapat perhatian besar dari masyarakat karena kemampuan tersebut dapat membuka peluang kerja yang lebih luas, termasuk di luar negeri.
Ia menilai penguasaan bahasa menjadi salah satu bekal penting bagi calon pekerja yang ingin memasuki pasar kerja internasional. Sejumlah negara tujuan memiliki persyaratan bahasa yang perlu dipenuhi agar pekerja asing dapat berkomunikasi dan menjalankan pekerjaannya dengan baik.
Calon Pekerja ke Jerman dan Jepang Diminta Perkuat Bahasa
Pramono juga menyinggung pengiriman sejumlah tenaga kerja dari Jakarta ke luar negeri sekitar tiga bulan sebelum konferensi pers tersebut. Negara tujuan yang disebutnya antara lain Jerman, Jepang, dan salah satu negara di kawasan Timur Tengah.
Sebelum keberangkatan, Pemprov DKI meminta agar kemampuan bahasa para calon pekerja ditingkatkan.
“Ketika kita tiga bulan yang lalu kalau enggak salah, mengirim beberapa tenaga kerja dari Jakarta untuk bekerja di luar negeri, ke Jerman, ke Jepang, dan juga satu lagi ke Timur Tengah, sebelum berangkat kami minta untuk bahasanya ini diajarkan semakin baik,” ujar Pramono.
Menurut dia, persiapan bahasa perlu menjadi bagian penting dari program penempatan tenaga kerja. Dengan kemampuan komunikasi yang memadai, calon pekerja diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan memenuhi kebutuhan pemberi kerja di negara tujuan.
Upaya tersebut menjadi salah satu pendekatan Pemprov DKI untuk memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan. Namun, keberhasilannya juga bergantung pada kesesuaian keterampilan peserta dengan kebutuhan industri, pemenuhan persyaratan negara tujuan, serta ketersediaan lapangan kerja yang nyata.
Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi perkembangan positif bagi Jakarta. Tantangan berikutnya adalah memastikan kesempatan kerja tersebut dapat diakses lebih luas dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
