Jakarta, Teritorial.Com – Pemprov DKI Jakarta akan mengintegrasikan tiket pembayaran Jak Lingko dengan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit Sementara itu, MRT yang akan beroperasi Maret 2019 mendatang memiliki tiket sendiri lantaran kecepatan tapping dihitung perdetik. Direktur PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), Agung Wicaksono membenarkan rencana Pemprov DKI tersebut, bahwa kartu Jak Lingko nantinya akan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
Bahkan dengan MRT yang dijadwalkan akan beroperasi lebih dahulu pada Maret mendatang. Saat ini, kartu Jak Lingko memang hanya bekerja sama dengan dua perbankan, yakni BNI dan Bank DKI. Namun, saat ini kartu tersebut sedang diperluas bersama enam perbankan yang dikawal oleh Bank Indonesia. “MRT informasinya Februari ini melakukan proof of concept (POC) dari kartu bank bisa dipakai di MRT. Pada 8 Februari 2019 ini akan diuji kalau bisa dipakai di MRT, Maret saat beroperasi bisa digunakan penumpang MRT,” kata Agung di Jakarta pada Selasa (5/2/2019).
Direktur Utama PT MRT, William Syahbandar menuturkan, dalam tampilan kartu MRT yang dinamai kartu Jelajah itu sendiri terdapat logo Jak Lingko. Artinya, ke depan kartu MRT akan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.(Baca: Bantu Operasional MRT, LRT Bakal Dirancang Melingkar) “Nantinya akan terintegrasi. Tapi kan pada saat MRT beroperasi kan kita baru kartunya MRT sendiri,” ungkapnya. William menegaskan, untuk integrasi dengan sistem moda transportasi lainnya itu butuh waktu proses.
Sementara MRT sudah mau beroperasi pada Maret mendatang. Menurutnya, dengan sisa waktu yang ada, tidak mungkin kartu MRT langsung terintegrasi dengan lainnya lantaran MRT sudah memiliki kartu sejak tahun lalu.(Baca: MRT dan LRT Segera Hadir, Transjakarta Matangkan Persiapan Integrasi)
Kendati demikian, lanjut William, pada 8 Februari, pihaknya akan melakukan POC di Bank Indonesia untuk melibatkan tujuh perbankan yang lain dalam kartu tiket MRT. “Tujuh kartu bank lain yang kita seleksi ini harus cepat waktu tappingnya. Waktunya hrus satu Detik satu Detik. Kalau kartunya lama kan kasihan penumpang,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik menuturkan, pengelolaan transportasi itu harus di bawah satu Transit Oriented Development (TOD) seperti yang dilakukan oleh Hong Kong. Sehingga, selain memudahkan perjalanan masyarakat, subsidi pemerintah dapat diminimalisir. “Manajemen TOD Hongkong ternayat terbaik soal pengelolaan seluruh moda transportasi. Kalau di kita kan enggak, MRT dikelola oleh PT MRT, LRT dikelola oleh PT Jakpro dan Bus TrasnJakarta dikelola oleh PT Trasnportasi Jakarta. Saat ini saja PT Trasnportasi Jakarta terus minta kenaikan subsidi setiap tahun,” ucapnya.
