TERITORIAL.COM, JAKARTA – Pemandangan semrawut instalasi bendera partai politik (Parpol) dan atribut kampanye di berbagai sudut ibu kota kini menjadi sorotan tajam Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Meskipun mekanisme dan aturan pemasangan atribut di ruang publik telah ditetapkan, implementasi di lapangan masih menunjukkan ketidakpatuhan masif yang mengganggu estetika dan ketertiban umum.
Menanggapi kondisi ini, Pemprov DKI Jakarta secara resmi meminta agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan jajaran wali kota di lima wilayah administratif bertindak lebih aktif, tidak hanya dalam penertiban, tetapi juga dalam sosialisasi intensif mengenai zona-zona yang diizinkan dan dilarang untuk pemasangan atribut politik.
Kesenjangan Implementasi Aturan Pemasangan Atribut
Menjelang tahun politik yang semakin memanas, Jakarta kerap dipenuhi oleh berbagai bentuk alat peraga kampanye (APK), mulai dari spanduk hingga bendera berukuran besar yang dipasang secara acak. Pemprov DKI mencatat bahwa banyak dari atribut ini dipasang di lokasi-lokasi terlarang, seperti jembatan penyeberangan orang (JPO), pohon-pohon, taman kota, hingga melintang di ruas jalan protokol.
Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kesan kumuh, tetapi juga berpotensi mengganggu keamanan pengguna jalan, terutama jika atribut tersebut dipasang tanpa standar keselamatan yang memadai.
Penekanan pada Fungsi Edukasi Ketimbang Represif
Sorotan utama Pemprov DKI tertuju pada minimnya upaya sosialisasi yang dilakukan di tingkat akar rumput. Aturan mengenai pemasangan atribut politik, yang biasanya merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, seharusnya telah dipahami oleh seluruh kontestan politik.
“Kami melihat ada kesenjangan besar antara aturan yang ditetapkan dengan praktik di lapangan. Ini mengindikasikan bahwa sosialisasi mengenai titik mana yang boleh dipasang dan mana yang dilarang belum tersampaikan secara efektif,” ujar salah satu pejabat Pemprov yang fokus pada masalah ketertiban kota.
Baca juga : Ribuan Kapal Nelayan Menumpuk di Muara Angke, Aktivitas Melaut Lumpuh Total
Pemprov menekankan bahwa penertiban yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa edukasi yang memadai seringkali menimbulkan resistensi di kalangan partai politik. Oleh karena itu, Satpol PP dan wali kota diminta untuk mengubah pendekatan, menjadikan sosialisasi sebagai langkah preventif utama sebelum tindakan penertiban yang bersifat represif (pencopotan paksa) dilakukan.
Mandat Baru bagi Satpol PP dan Wali Kota
Satpol PP, sebagai garda terdepan penegak Perda, kini menerima mandat tegas dari Pemprov untuk berkoordinasi langsung dengan pengurus partai politik di tingkat kota dan kecamatan. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami zonasi yang telah ditentukan, terutama mengenai larangan keras memasang atribut di aset-aset publik vital dan kawasan hijau.
Strategi Sosialisasi di Tingkat Wilayah
Wali kota memiliki peran krusial dalam memimpin upaya sosialisasi ini, mengingat mereka memiliki pemahaman detail mengenai karakteristik wilayah dan titik-titik rawan pemasangan atribut ilegal di lingkungannya.
Beberapa langkah yang didorong Pemprov DKI meliputi:
- Peta Zonasi Jelas: Mempercepat penyebaran peta zonasi yang menunjukkan area-area terlarang secara visual kepada semua pengurus partai politik yang berkontestasi.
- Dialog Terbuka: Mengadakan forum dialog secara rutin dengan perwakilan Parpol untuk membahas tata cara pemasangan yang aman dan legal.
- Patroli Edukatif: Satpol PP diminta tidak hanya melakukan patroli penertiban, tetapi juga patroli edukatif, memberikan peringatan lisan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan fisik.
Pemprov berharap, dengan peningkatan intensitas sosialisasi ini, kesadaran dan kepatuhan Parpol dapat meningkat, sehingga penertiban paksa dapat diminimalisir. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen Pemprov DKI untuk menjaga estetika ibu kota tetap terjaga dan kondusif selama masa tahapan politik berlangsung.
Permintaan tegas Pemprov DKI Jakarta agar Satpol PP dan jajaran wali kota mengintensifkan sosialisasi aturan pemasangan atribut politik merupakan respons konkret terhadap kekacauan visual di ruang publik. Fokus utama saat ini adalah memastikan semua pihak, terutama partai politik, memahami batasan wilayah pemasangan yang legal guna menjamin ketertiban umum dan keindahan kota. Jika upaya sosialisasi ini berhasil diimplementasikan secara efektif, diharapkan Jakarta dapat melewati masa politik tanpa mengorbankan estetika dan keselamatan warganya, mengurangi ketergantungan pada tindakan penertiban yang seringkali menimbulkan gesekan di lapangan.
