Soal Hak Interpelasi, Haji Lulung: Pemprov DKI Patut Diapresiasi

0

Jakarta, Teritorial.com – Polemik di Tanah Abang perihal hak interpelasi yang bakal diajukan oleh Fraksi PDIP terkait penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, membuat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung angkat bicara.

Haji Lulung smengatakan, kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno, yang berpihak kepada rakyat kecil, patut diapresiasi.

“Kita harus dong mendukung. Semua harusnya mendukung program pemerintah. Kalau selalu kontroversi itu hak lah ya sebagai kontrol. Tetapi harus objektiflah, inikan tidak sepanjang masa Pemprov menempatkan PKL di Jalan Jatibaru, cuma temporer,” ujar Haji Lulung kepada sejumlah awak media, Jumat (2/3/2018).

Menurut Haji Lulung, lebih baik mencari solusi bersama daripada selalu saling menyalahkan. Ia mengambil contoh penataan Tanah Abang yang ramai dibicarakan masyarakat. Ia menegaskan, penutupan Jalan Jatibatu tujuannya demi menolong para PKL.

Dari kebijakan itu diharapkan berdampak pada penyerapan tenaga kerja alias terciptanya lapangan kerja baru. “Jadi, ayo, sama-sama cari solusi. Jangan kemudian mendeklarasikan bahwa pemerintah itu salah. Apa sih sasaran pemerintah menempatkan di situ. Satu, tidak ada kepastian hukum selama ini,” tandasnya.

Ia menyebutkan, konsep gubernur DKI sebelumnya hanya penertiban PKL, bukan penataaan. Jika bicara penertiban saja, begitu petugas datang PKL akan pergi, tapi balik lagi begitu petugas tidak ada lagi. “Karena tidak ada kepastian hukum dan sudah terlalu banyak PKL di situ, pemerintah (Anies-Sandi) mencari solusi, konsepnya jadi ganti dari penertiban jadi penataan,” tandasnya. (Baca: DKI Akan Buka Jalan Jatibaru setelah Sky Bridge Rampung)

Tokoh masyarakat Tanah Abang itu mengajak warga Jakarta agar bisa lebih bersabar dalam melihat penataan kawasan pasar grosir terbesar se Asia Tenggara itu. “Kita harus bersabar karena dampaknya belum bisa dilhat secara langsung. Apa nih langkah keduanya. Adalah mencari tempat yang represenatif untuk menampung PKL. Jadi jangan terburu-buru menyikapi dengan interpelasi. Ayo dong kita lihat dulu sambil cari solusi bersama,” pungkasnya. (SON)

Share.

Comments are closed.