Papua Barat, Teritorial.Com – Sebelumnya tantang pemerintah Indonesia lantaran akan menerjukan pasukan keamanan tambahan ke Papua, kini pentolan Kelompok Kekerasan Sipil Bersenjata (KKSB) yang juga berafiliasi dengan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, menuduh militer Indonesia melakukan pengeboman di Nduga dalam operasi militer.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan belum ada operasi militer besar-besaran di Nduga, Papua. Pernyataan ini sebagai bantahan atas beredarnya informasi yang menyebut pasukan gabungan TNI-Polri pada Rabu 11 Juni 2018 melakukan serangan udara ke kota Kenyam dengan menggunakan dua unit helikopter milik TNI.
Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menegaskan bahwa belum ada pergerakan pasukan TNI untuk mengejar Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Nduga baik dari darat maupun lewat udara. “Hingga saat ini alutsista TNI khususnya pesawat udara baik helikopter maupun pesawat belum pernah digunakan untuk melaksanakan serbuan guna mengejar KKSB di Nduga, Papua,” katanya dalam pernyatan tertulis 12 Juli lalu.
Kapendam Cenderawasih menjelaskan, status politik dan eskalasi ancaman di Papua saat ini masih tertib atau sama dengan yang berlaku di daerah lain di seluruh wilayah Indonesia. “Sejauh ini alutsista TNI hanya digunakan untuk pendorongan logistik termasuk mendukung pemerintah daerah dan membantu masyarakat mengatasi kesulitan rakyat khususnya dalam hal sarana angkut,” lanjut Kolonel Muhammad.
Namun sebaliknya Benny Wenda pemimpin KKSB yang juga merupakan komadan kelompok saparatisme tersebut menunduh bahwa pemerintah Indonesia melalui TNI telah melakukan Pengeboman, pembakaran rumah, dan penembakan ke desa-desa dari helikopter adalah aksi teror yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap orang Melanesia di Papua Barat hingga menyebabkan bahaya dan trauma besar.
“Tindakan kekerasan mengerikan pemerintah Indonesia terhadap orang Melanesia di Papua Barat menyebabkan bahaya dan trauma besar, dan khawatir bahwa operasi militer tersebut akan menyebabkan korban dari kalangan sipil,” katanya.
KKSB Papua Tuduh TNI Lakukan Penyerangan
Benny Wenda, Pemimpin saparatisme mengungkapkan bahwa Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) untuk wilayah Papua mendesak pihak berwenang Indonesia untuk menghentikan tindakan represif dan mengadopsi strategi persuasi. Juru bicara PGI Irma Riana Simanjuntak mengatakan pemerintah Indonesia harus membentuk tim pencari fakta untuk memverifikasi serangan baru-baru ini dan menjamin keselamatan publik.
Tabuni, warga setempat, mengatakan ribuan warga Nduga telah melarikan diri dari kabupaten sejak kekerasan melonjak selama pemilihan kepala daerah (pilkada) bulan lalu. Laporan tentang masuknya militer Indonesia baru-baru ini telah membawa kembali kenangan dari tahun 1996, ketika Pasukan khusus Indonesia dibawah komando Prabowo Subianto pada saat itu ke daerah yang sama untuk menyelamatkan para sandera yang ditahan oleh Komandan Gerakan Papua Merdeka, Kelly Kwalik.
“Itulah sebabnya ketika banyak pasukan tentara dan polisi datang ke Nduga, Kenyam, sebagian besar orang kami takut, Anda tahu, bahwa hal yang sama akan terjadi,” kata Tabuni, dikutip RNZ, Senin (16/7/2018).
Dia mengkritik laporan kelompok HAM yang tak adil.
“Artinya penegakan hukum masih mengedepankan tindakan polisionir. Nyatanya, TNI-Polri jatuh korban di Kabupaten Puncak beberapa waktu yang lalu, baik korban jiwa maupun luka-luka kami berbelasungkawa tetapi tidak ada ribut-ribut, masyarakat sipil yang tak berdosa jadi korban pembantaian, pesawat angkutan masyarakat yang sangat dibutuhkan rakyat untuk memenuhi kebutuhan pokok di pedalaman mereka tembaki, kalau aparat keamanan melaksanakan penindakan hukum kok mereka langsung teriak-teriak,” ujarnya.
Menurut Kapendam, demi tegaknya hukum dan kedaulatan negara, aparat keamanan akan tetap melaksanakan pengejaran terhadap KKSB dalam rangka penegakan hukum. “Sekelompok orang mengangkat senjata secara ilegal tidak pernah dibenarkan dalam aturan hukum manapun, termasuk upaya perlawanan terhadap kedaulatan negara tidak akan pernah ditoleransi. Namun mekanismenya tentu aparat keamanan akan mematuhi dan menjunjung tinggi hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Kapendam.
Kapendam juga menyatakan bahwa KKSB kini tengah beruaya memutarbalikan fakta yang sesungguhnya untuk membenarkan tindakan mereka.”Beda dengan pihak KKSB, mereka adalah gerombolan tidak mengenal norma, hukum dan aturan. Tidak mengenal kombatan dan non-kombatan, bahkan anak kecil pun mereka bantai,” kecam Kolonel Muhammad Aidi.(SON)
