Natuna, Teritorial.Com – Ratusan warga Natuna dari sejumlah kalangan menggelar aksi unjuk rasa, Sabtu (1/2/2020). Mereka menolak Natuna dijadikan tempat , China, karena penyebaran virus corona. “Ini adalah aksi spontanitas dari warga Natuna yang menolak keras akan didatangkannya WNI dari Wuhan dikarantina di Natuna ini,” ujar seorang warga di lokasi demo, Sabtu (1/2/2020).
Tampak anggota TNI yang berjaga berusaha menenangkan warga. Sebelumnya, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengungkapkan Pemkab Natuna dan warga menolak Natuna dijadikan tempat observasi bagi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China. “Natuna mau dijadikan apa? Kenapa di Natuna dijadikan tempat evakuasi WNI dari Wuhan,” ujarnya Ngesti saat dihubungi, Sabtu (1/2/2020).
Ia mempertanyakan tidak ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah setempat perihal rencana itu. Menanggapi aksi unjuk rasa di Natuna, juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman mengatakan sudah ada jaminan dari pemerintah pusat. Selain itu, menurut dia, evakuasi itu bukan saja keinginan presiden maupun pemerintah semata, melainkan juga seluruh masyarakat Indonesia.
Di Jakarta, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan Natuna menjadi tempat observasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, karena penyebaran virus Corona. Ia menjelaskan Natuna memiliki pangkalan militer, yaitu Bandara Raden Sadjad, dengan fasilitas rumah sakit yang dikelola TNI AD, AL, dan AU. Natuna, menurut Hadi, juga memiliki landas pacu (runway) yang berdekatan dengan wilayah yang akan dijadikan kawasan isolasi alias observasi.
Tempat penampungan yang disiapkan, menurut Hadi, memiliki daya tampung 300 orang. Tempat itu juga sudah dilengkapi fasilitas penunjang kebutuhan hingga toilet dan dapur. “Sedangkan jarak dari hanggar atau kita katakan gedung sampai ke tempat penduduk kurang lebih 5-6 km. Kemudian menuju dermaga kurang-lebih 5 kilometer, sehingga dari hasil penilaian itu memenuhi syarat untuk protokol kesehatan sehingga Natuna dipilih menjadi tempat transit sementara sampai dinyatakan bebas bisa bertemu keluarga,” kata Hadi.
Warga Tuntun Sejumlah Permintaan
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna Haryadi mengatakan, ada enam tuntutan yang diminta warga Natuna untuk pemerintah pusat. Enam tuntutan tersebut yakni, masyarakat Natuna meminta pemerintah daerah dapat menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Natuna. Kedua, masyarakat Natuna meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinya di KRI milik TNI. Kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai. “Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan dan kecemasan warga, karena saat ini masyarakat Natuna sudah cemas dan resah,” kata Haryadi saat ditemui, Minggu (2/2/2020).
Ketiga, masyarakat Natuna meminta agar pemerintah daerah dan pusat memberikan kompensasi berupa jeminan kesehatan seperti posko layanan darurat dan cepat. Hal itu untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat Natuna. Kemudian, meminta pemerintah untuk mendatangkan dokter psikiater bagi masyarakat Natuna. “Saat ini tidak fisiknya saja yang kena, namun mentalnya juga kena terkait kegiatan ini,” kata Haryadi.
Selanjutnya, masyarakat Natuna meminta agar Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama proses karantina dan observasi ini dilakukan di Natuna selama 14 hari. Hal ini sebagai bentuk jaminan keamanan dan kesehatan masyarakat Natuna Kelima, masyarakat natuna berharap segala bentuk kebijakan pemerintah pusat yang akan dilakukan di Natuna harus terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat Natuna. “Contohnya apa yang terjadi saat ini, warga Natuna resah dan ketakutan, karena memang tidak tahu terkait rencana karantina ini,” kata Haryadi.
Terakhir, masyarakat Natuna menilai, apabila pemerintah daerah tidak berhasil menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, maka masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah. “Bisa saja kami, masyarakat Natuna meminta mundur dari jabatannya seluruh pejabat natuna yang kami anggap tidak mampu memperjuangkan apa yang menjadi hak warganya,” kata Haryadi.
