Bekasi, Teritorial.com – Terapkan ganjil genap di ruas Tol Jakarta Cikampek mulai dari Tol Bekasi dan Bekasi Timur yang tadinya untuk mengurai kemacaetan justru dipandangan negatif. Melalui Indonesia Police Watch (IPW) mengungkapkan jika kebijakan ganjil-genap telah menghina warga Bekasi.
IPC menghimbau warga beserta Pemokot Bekasi mendesak agar pemerintah kembali merevisi kebijakan tersebut lantaran dianggap sebaga bentuk kebijakan sangat diskriminatif bagi warga Bekasi. Kebijakan tersebut bukan solusi untuk mengatasi ‘neraka’ kemacetan Tol Cikampek Jakarta.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan pihaknya mengajak warga dan Pemkot Bekasi untuk melakukan pengamatan serta kajian ulang yang mana hanya merugikan warga sekitar Bekasi. Dengan itu Neta mengesakan, IPW mengecam keras sikap Menteri Perhubungan yang mengeluarkan Permen No 18/2018, yang menetapkan sistem ganjil genap di Tol Jakarta Cikampek jalur Bekasi-Jakarta mulai 12 Maret 2018 mendatang.
“Permen itu dikeluarkan tanpa dasar yang jelas, tanpa kajian matang dan tanpa mau melihat fakta di lapangan. Permen itu hanya didasarkan pada sikap sok tahu, arogan dan pragmatis,” tegas Neta dalam siaran pers Jumat (9/3/2018).
Bagi Pane warga Bekasi sebagai pemiliki tanah atas sepanjang jalon Tol tersebut dirasa memilkik hak lebih, walaupun setiap warga boleh melalui jalan Tol tersebut. Di sisi lain justru warga diluar Bekasi yang melintas dapat dengan bebas dan tanpa terkena peraturan genap ganjil.
Peraturan Menteri Perhubungan itu tidak jelas manfaatnya dan menjadi sebuah kesia-siaan. Seharusnya, lanjut Neta, Menteri Perhubungan berkordinasi dengan Polri untuk melakukan rekayasa lalu lintas Tol Cikampek Jakarta. Sebab munculnya “neraka” kemacetan jalan tol itu adalah akibat sikap seenaknya pemerintah yang menumpuk proyek infrastruktur di pinggir dan tengah jalan tol secara bersamaan.
Seharusnya pemerintah menyadari bahwa Tol Cikampek Jakarta adalah urat nadi satu satunya Trans Jawa. Sehingga sedapat mungkin dihindari untuk “mengganggunya”. Kalaupun ingin membangun jalur kereta dan lainnya seharusnya menggunakan lahan yang lain agar urat nadi Trans Jawa tidak terganggu.
Ironisnya, akibat sikap ngawur pemerintah itu menimbulkan “neraka” kemacetan, Menteri Perhubungan seolah menyalahkan warga Bekasi sebagai biang keroknya dan didiskriminasi dengan sistem genap ganjil. Padahal jika dicermati, kemacetan di Tol Jakarta Cikampek pada pagi hari justru lebih parah dari arah Jakarta hingga ke Cibitung.
Titik kemacetannya mulai dari pintu keluar JORR di Cikunir hingga pintu keluar Kawasan Industri Cibitung. Sedangkan kemacetan parah Jalur Bekasi Jakarta umumnya hanya terjadi hari Senin pagi. Itupun dari arah Bandung dan Pantura, yang umumnya orang-orang yang habis liburan. Dengan kondisi ini dipastikan sistem genap ganjil bukan solusi untuk mengatasi kemacetan Tol Cikampek. Tapi sistem itu hanya mengatasi masalah dengan masalah hingga akan menimbulkan masalah baru.
“Akibat kebijakan itu warga dan Pemko Bekasi harusnya merasa terhina. Sebab mereka seperti dianggap sebagai warga dari planet lain yang pantas didiskriminasi oleh Menteri Perhubungan,” ujarnya. IPW berharap dalam dalam mengatasi ‘neraka’ macet Tol Cikampek, Menteri Perhubungan berkordinasi dengan Polri untuk melakukan rekayasa lalulintas tanpa diskriminasi.
Selain itu mendesak pemerintah menata jalan arteri Pulogadung Bekasi dan Jalur Kalimalang sebagai alternatif yang ideal untuk mengurai ‘neraka’ kemacetan Tol Cikampek. (SON)
