Washington DC, Teritorial.com – Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) menetapkan Myanmar bertanggung jawab atas tindakan genosida terhadap etnis Rohingya. Putusan bersejarah yang dibacakan pada Kamis (19/11/2026) tersebut menjadi babak penting dalam upaya mencari keadilan bagi kelompok minoritas yang mengalami kekerasan sistematis di negara bagian Rakhine.
Putusan tersebut sekaligus mendapat perhatian internasional, termasuk dari Amerika Serikat (AS). Washington menyatakan tengah mempelajari keputusan ICJ untuk memahami implikasi hukumnya secara menyeluruh. Meski demikian, pemerintah AS mengingatkan pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan internasional dari kepentingan politik.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa interpretasi yang tepat terhadap Konvensi Genosida merupakan hal penting. AS juga menyoroti perlunya mencegah politisasi terhadap ICJ dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum internasional.
Putusan ICJ Jadi Tonggak Sejarah Penegakan HAM
Putusan terhadap Myanmar menjadi salah satu keputusan paling bersejarah dalam perjalanan ICJ yang telah berdiri selama sekitar 80 tahun. Untuk pertama kalinya, pengadilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut menetapkan suatu negara terbukti melakukan genosida.
Perkara ini bermula dari gugatan Gambia yang diajukan pada 2019. Negara di Afrika Barat tersebut membawa Myanmar ke ICJ atas dugaan pelanggaran Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida terhadap etnis Rohingya.
Dalam putusannya, ICJ menguraikan berbagai bukti kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Myanmar selama operasi militer di Rakhine pada 2017. Operasi tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar serta memaksa ratusan ribu warga Rohingya meninggalkan tempat tinggal mereka.
Bukti yang dipaparkan mencakup pembunuhan massal terhadap warga sipil, terutama laki-laki dan anak-anak. Selain itu, perempuan Rohingya mengalami kekerasan seksual secara meluas, sementara anak-anak turut menjadi korban tindakan kekerasan ekstrem.
Tidak hanya itu, ratusan desa juga dibakar atau dihancurkan dalam operasi yang oleh militer Myanmar disebut sebagai operasi pembersihan. Rangkaian kekerasan tersebut menjadi bagian penting dari pertimbangan hukum ICJ dalam perkara genosida.
AS Beri Respons Hati-hati terhadap Putusan Myanmar
Sikap Amerika Serikat terhadap putusan tersebut menjadi perhatian tersendiri. Pada 2022, pemerintah AS sebenarnya telah menyatakan bahwa militer Myanmar melakukan genosida terhadap Rohingya.
Namun, dalam menanggapi keputusan terbaru ICJ, Washington memilih untuk terlebih dahulu melakukan kajian. Pemerintah AS menyebut penilaian menyeluruh diperlukan agar implikasi putusan dapat dipahami secara tepat.
Sikap tersebut juga memunculkan sorotan terhadap konsistensi kebijakan luar negeri AS. Sebab, Washington sebelumnya menentang perkara terpisah di ICJ yang berkaitan dengan tuduhan genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza.
Perkara tersebut diajukan Afrika Selatan terhadap Israel. Perbedaan sikap AS dalam dua perkara yang melibatkan tuduhan genosida itu memperlihatkan kompleksitas hubungan antara penegakan hukum internasional dan kepentingan geopolitik.
Di sisi lain, seorang pejabat AS menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang masih dialami masyarakat Rohingya dan kelompok minoritas lainnya di Myanmar.
Myanmar Protes, ICJ Perintahkan Pemulihan Hak Rohingya
Pemerintah Myanmar menolak hasil putusan tersebut. Juru bicara kepresidenan Myanmar, Khaing Khaing Soe, menyebut keputusan ICJ tidak adil dan menyatakan negaranya mendapat tuduhan yang tidak semestinya.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Naypyitaw, ibu kota Myanmar, pada Jumat (20/11/2026). Penolakan tersebut menunjukkan bahwa putusan pengadilan internasional masih menghadapi tantangan dalam proses penerimaan dan pelaksanaannya.
Sementara itu, ICJ juga memerintahkan agar pengungsi Rohingya memperoleh akses yang aman untuk kembali ke tempat tinggal mereka. Pengadilan turut menetapkan pemberian kompensasi sebagai bagian dari upaya pemulihan hak para korban.
Keputusan tersebut diharapkan menjadi langkah penting untuk memberikan pengakuan hukum terhadap penderitaan masyarakat Rohingya. Namun, pelaksanaan putusan tetap membutuhkan komitmen dan kepatuhan Myanmar terhadap kewajiban hukum internasional.
Kasus Rohingya tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban atas kekerasan masa lalu, tetapi juga menyangkut perlindungan kelompok minoritas, pemulihan korban, dan pencegahan kejahatan serupa pada masa mendatang.
Dengan demikian, putusan ICJ menjadi pengingat bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak boleh berhenti pada pengakuan hukum. Komunitas internasional juga perlu memastikan bahwa keadilan dapat diwujudkan melalui langkah konkret, termasuk pemulihan kehidupan para korban dan jaminan keamanan bagi masyarakat Rohingya.

