Jakarta, TERITORIAL.COM – Pemerintah Malaysia berencana mengangkat persoalan kabut asap lintas batas atau transboundary haze dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, pada November 2026.
Langkah ini dilakukan untuk mendorong penanganan kabut asap yang lebih efektif melalui kerja sama negara-negara Asia Tenggara. Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia berdampak pada kualitas udara di negara-negara tetangga, termasuk Malaysia.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, mengatakan kabut asap perlu mendapat perhatian khusus karena persoalan tersebut belum tercakup dalam mekanisme ASEAN untuk penanganan bencana alam yang dimaksudnya.
Pernyataan itu disampaikan Mohamad kepada wartawan di Kompleks Bunga Raya, Sepang, Selangor, pada Senin (12/10/2026), setelah menghadiri keberangkatan Raja Yordania Abdullah II.
“Kita sudah memiliki mekanisme ASEAN untuk bencana alam, tetapi kabut asap tidak termasuk atau tidak diklasifikasikan sebagai bencana alam,” kata Mohamad.
Ia menegaskan akan membawa persoalan tersebut dalam pembahasan bersama para menteri luar negeri negara anggota ASEAN untuk mencari pendekatan yang lebih efektif.
Malaysia Soroti Penanganan Kabut Asap di ASEAN
Kabut asap lintas batas menjadi persoalan regional karena dampaknya tidak berhenti di wilayah tempat kebakaran terjadi. Asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat terbawa angin ke negara lain, menurunkan kualitas udara, serta mengganggu aktivitas masyarakat.
Malaysia menilai diperlukan upaya bersama untuk menghadapi persoalan tersebut. Pembahasan di tingkat ASEAN diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarpemerintah dan mendorong penanganan yang lebih efektif ketika kabut asap meluas ke wilayah negara tetangga.
Meski demikian, ASEAN sebenarnya telah memiliki Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution). Karena itu, pembahasan yang diusulkan Malaysia perlu dipahami sebagai dorongan untuk memperkuat mekanisme penanganan yang ada, bukan berarti ASEAN sama sekali belum memiliki kerangka kerja sama terkait kabut asap.
Jarak Pandang Hambat Pemadaman Karhutla di Indonesia
Di tengah upaya mendorong kerja sama regional, Malaysia juga menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi Indonesia dalam memadamkan karhutla.
Mohamad mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, untuk memperoleh penjelasan mengenai penanganan kebakaran di Indonesia.
Salah satu kendala utama adalah jarak pandang yang buruk di wilayah terdampak. Kondisi tersebut membuat operasi pemadaman dari udara atau aerial firefighting sulit dilakukan karena berisiko terhadap keselamatan penerbangan.
Menurut informasi yang diterima Mohamad, Indonesia memiliki sekitar tiga hingga empat pesawat dan 34 helikopter untuk mendukung penanganan kebakaran. Namun, armada tersebut menghadapi kendala untuk beroperasi di sejumlah wilayah karena kondisi jarak pandang yang tidak aman.
Di sisi lain, sekitar 60.000 personel telah dikerahkan untuk menangani kebakaran melalui jalur darat.
Selain faktor cuaca dan jarak pandang, petugas juga menghadapi tantangan berupa lokasi titik api yang jauh di pedalaman, keterbatasan pasokan air, serta kebakaran di lahan gambut yang dapat terus membara di bawah permukaan tanah.
Kondisi tersebut membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan yang tidak sederhana. Api di lahan gambut, misalnya, dapat bertahan di lapisan tanah dan kembali muncul apabila belum benar-benar padam.
Modifikasi Cuaca Belum Bisa Dilakukan
Upaya penanganan karhutla di Indonesia juga terkendala kondisi atmosfer yang belum mendukung operasi modifikasi cuaca atau penyemaian awan (cloud seeding).
Mohamad menjelaskan bahwa operasi tersebut belum dapat dilakukan karena belum tersedia awan kumulonimbus yang sesuai untuk mendukung pelaksanaannya.
Modifikasi cuaca merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan dalam kondisi tertentu. Namun, pelaksanaannya bergantung pada ketersediaan awan yang memenuhi persyaratan teknis, sehingga tidak dapat dilakukan setiap saat.
Ketiadaan kondisi awan yang sesuai menjadi salah satu tantangan tambahan dalam penanganan kebakaran, terutama ketika pemadaman dari udara juga terhambat oleh jarak pandang yang buruk.
Malaysia Apresiasi Upaya Indonesia, tetapi Minta Penanganan Lebih Efektif
Pemerintah Malaysia menyampaikan apresiasi terhadap upaya Indonesia dalam menangani karhutla. Mohamad mengatakan pemerintahnya memahami kesulitan yang dihadapi Indonesia dan menyampaikan simpati atas situasi tersebut.
Namun, Malaysia juga berharap Indonesia dapat mengambil langkah yang lebih efektif untuk mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat.
Persoalan ini menjadi perhatian bersama karena pencemaran udara akibat kabut asap dapat memengaruhi kesehatan, kegiatan sehari-hari, serta aktivitas ekonomi masyarakat di negara-negara terdampak.
Rencana Malaysia membawa isu tersebut ke pertemuan ASEAN menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya menjadi persoalan domestik Indonesia, tetapi juga membutuhkan koordinasi lintas negara.
Pembahasan regional diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam pencegahan kebakaran, penanganan darurat, dan pengurangan dampak kabut asap yang melintasi batas negara.
