TERITORIAL.COM, JAKARTA – Pada awal Oktober 2025, Tiongkok meresmikan penerapan visa K sebagai kebijakan baru yang menyasar tenaga profesional asing di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).
Kebijakan ini memicu sorotan internasional karena muncul di tengah langkah Amerika Serikat yang semakin membatasi visa H-1B bagi pekerja terampil.
Respons Publik terhadap Visa K
Pada awal peluncurannya di bulan Agustus lalu, kebijakan visa baru Tiongkok ini nyaris tidak mendapat sorotan publik.
Namun, isu ini semakin mencuat setelah media India menjulukinya sebagai “H-1B versi Tiongkok”.
Julukan yang merujuk pada program visa kerja AS yang selama ini didominasi warga India itu dengan cepat menyebar di media sosial Tiongkok dan memicu perdebatan sengit di dalam negeri mengenai manfaat serta risiko kebijakan baru tersebut.
Di Tiongkok, banyak warganet menilai visa K berpotensi memperketat persaingan di pasar kerja domestik yang sudah jenuh.
“Kita sudah memiliki banyak lulusan sarjana, magister, bahkan doktor. Mengapa harus menambah lulusan asing?” tulis salah satu komentar di Weibo.
Kritik lainnya juga menyoroti potensi ketidakadilan bagi mahasiswa lokal yang harus bersaing dengan pekerja asing yang dianggap mendapat keistimewaan.
Dimensi Internasional
Peluncuran visa K bertepatan dengan kebijakan pemerintahan Donald Trump yang menaikkan biaya pengajuan visa H-1B secara signifikan.
Kebijakan proteksionis AS tersebut membuat negara-negara pemasok utama tenaga kerja terampil, termasuk India dan Tiongkok, merasa gelisah.
Dalam konteks ini, Beijing memanfaatkan momentum untuk mengisi kekosongan sekaligus menarik talenta global.
Secara resmi, visa K ditujukan bagi lulusan universitas terkemuka di Tiongkok maupun luar negeri, ataupun peneliti dan pengajar di bidang STEM.
Berbeda dengan sistem visa kerja konvensional, pemohon tidak memerlukan dukungan pemberi kerja lokal dan diberikan fleksibilitas lebih besar terkait lama tinggal maupun jumlah kunjungan.
Meski demikian, pemerintah belum menjelaskan secara detail apakah visa ini benar-benar memberi izin kerja penuh bagi tenaga asing.
Foreign Policy dan Tantangannya
Sebagai respons terhadap dinamika global dan meningkatnya persaingan dengan Amerika Serikat dalam perebutan tenaga kerja terampil, Tiongkok menggunakan kebijakan visa K sebagai bagian dari strategi luar negerinya untuk menarik talenta global di bidang STEM.
Melalui diplomasi talenta ini, mereka berupaya mendukung visi “Made in China 2025” dan ambisinya menjadi pusat inovasi dunia.
Saat AS di bawah Donald Trump menaikkan biaya visa H-1B, Tiongkok memanfaatkan peluang itu untuk tampil sebagai tujuan alternatif riset dan kerja sekaligus memperkuat soft power-nya.
Dari sisi geopolitik, Tiongkok juga menjadikan kebijakan ini sebagai strategi tandingan terhadap AS dalam perebutan tenaga ahli teknologi tinggi.
Dengan menarik ilmuwan dan profesional asing, mereka mempercepat kemandirian teknologi yang berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional.
Kebijakan ini juga menimbulkan implikasi global, terutama bagi negara pemasok tenaga kerja terampil seperti India, yang berisiko mengalami brain drain ketika talenta terbaiknya memilih Tiongkok.
Meski menawarkan peluang, implementasi visa K menghadapi sejumlah tantangan seperti hambatan bahasa, sistem politik yang ketat, serta sentimen publik yang menolak tenaga asing bisa menghambat tujuan kebijakan.
Selain itu, belum adanya kejelasan regulasi menimbulkan pertanyaan besar, apakah visa ini sekadar pintu masuk atau benar-benar izin untuk bekerja di Tiongkok?
