Jakarta, TERITORIAL.COM – Kemudahan layanan keuangan digital belum sepenuhnya dirasakan oleh semua kalangan. Bagi penyandang disabilitas, penggunaan aplikasi dan layanan keuangan masih dapat menghadapi berbagai kendala, mulai dari tampilan aplikasi yang sulit diakses hingga fasilitas pelayanan yang belum sesuai kebutuhan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian PT Pegadaian. Perusahaan menilai digitalisasi layanan keuangan harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitas agar penyandang disabilitas juga dapat memanfaatkan produk keuangan secara mandiri.
Kepala Divisi Pengembangan Produk PT Pegadaian, Mufri Yandi, mengatakan inklusi keuangan tidak cukup hanya dengan menyediakan produk dan layanan untuk masyarakat luas. Penyedia jasa keuangan juga harus memastikan layanan tersebut mudah dijangkau dan digunakan oleh setiap kelompok masyarakat.
Hal itu disampaikan Mufri dalam acara AKSES (Akselerasi Keuangan Setara), Literasi Keuangan Digital bagi Penyandang Disabilitas Indonesia, yang digelar Warta Ekonomi Group di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Mufri, kemudahan yang dirasakan oleh penyedia layanan belum tentu sama dengan pengalaman para penggunanya. Karena itu, pengembangan teknologi perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dengan kondisi dan kemampuan yang berbeda-beda.
“Transformasi digital harus mampu menghilangkan hambatan, bukan justru menciptakan hambatan baru,” ujarnya.
Ia menambahkan, pertumbuhan bisnis dan pengembangan teknologi di lingkungan perusahaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan aksesibilitas. Hal tersebut juga sejalan dengan arah transformasi BUMN yang didorong Danantara, yaitu menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, bukan hanya mengejar keuntungan perusahaan.
Menurutnya, keberhasilan BUMN juga perlu dilihat dari kontribusinya terhadap kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pegadaian Perluas Layanan Keuangan Digital
Sebagai bagian dari pengembangan layanan digital, Pegadaian menghadirkan aplikasi Tring! by Pegadaian. Platform tersebut mengintegrasikan sejumlah layanan keuangan, terutama produk berbasis emas.
Melalui aplikasi ini, nasabah dapat mengakses layanan Tabungan Emas, Cicil Emas, hingga Gadai Tabungan Emas. Berbagai transaksi tersebut dapat dilakukan melalui ponsel tanpa harus selalu mendatangi kantor cabang.
Meski menawarkan kemudahan transaksi, Pegadaian menyadari bahwa layanan digital tetap perlu dikembangkan agar dapat digunakan oleh masyarakat dengan kebutuhan aksesibilitas yang beragam.
Karena itu, perusahaan membuka ruang bagi komunitas penyandang disabilitas untuk menyampaikan pengalaman, kritik, dan masukan terkait pelayanan yang tersedia. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan, baik di kantor cabang maupun melalui aplikasi digital.
“Kami sangat terbuka untuk mendengar langsung kebutuhan dan masukan dari komunitas penyandang disabilitas. Bagi kami, inklusi keuangan bukan sekadar memastikan layanan tersedia untuk semua, tetapi memastikan layanan tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh semua,” kata Mufri.
Akses Keuangan bagi Penyandang Disabilitas Masih Perlu Diperkuat
Upaya memperluas akses keuangan bagi penyandang disabilitas juga menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada 2 Januari 2025, OJK meluncurkan Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya atau Pedoman SETARA.
Pedoman tersebut menjadi panduan bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk menyediakan layanan yang lebih inklusif. Cakupannya tidak hanya menyangkut fasilitas fisik, tetapi juga aksesibilitas aplikasi digital, dokumen, informasi produk, penanganan pengaduan, hingga pendampingan konsumen.
OJK juga mencatat bahwa akses pembiayaan formal masih menjadi tantangan. Berdasarkan data yang disampaikan dalam peluncuran Pedoman SETARA, hanya sekitar 14 persen rumah tangga dengan penyandang disabilitas yang memiliki akses terhadap kredit. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rumah tangga tanpa penyandang disabilitas yang mencapai 20 persen.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan. Artinya, akses keuangan yang setara bukan sekadar bentuk kepedulian perusahaan, melainkan bagian dari pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Kegiatan AKSES turut menghadirkan perwakilan OJK, komunitas penyandang disabilitas, serta praktisi industri jasa keuangan. Pertemuan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai kebutuhan penyandang disabilitas sekaligus mendorong terciptanya layanan keuangan yang lebih mudah diakses, aman, dan bertanggung jawab.
