Jakarta, TERITORIAL.COM – Praktik pedagang yang mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan saat membayar menggunakan QRIS tengah menjadi perbincangan di media sosial. Sejumlah konsumen mengeluhkan adanya biaya administrasi sebesar Rp 500 hingga Rp 1.000 yang harus dibayarkan di luar harga barang atau makanan.
Keluhan tersebut ramai dibahas setelah sejumlah pengguna Threads membagikan pengalaman mereka ketika bertransaksi menggunakan QRIS. Sebagian pedagang bahkan memasang pemberitahuan mengenai biaya tambahan tersebut di dekat kode QR agar pelanggan mengetahuinya sebelum membayar.
Bagi sebagian konsumen, nominal Rp 500 mungkin terlihat kecil. Namun, biaya tersebut dianggap memberatkan jika terus dikenakan, terutama ketika membeli barang dengan harga relatif murah.
Sebagai contoh, minuman seharga Rp 5.000 bisa menjadi Rp 5.500 ketika dibayar menggunakan QRIS. Begitu pula nasi goreng seharga Rp 15.000 yang harus dibayar Rp 15.500 karena adanya tambahan biaya administrasi.
Di balik praktik tersebut, ternyata masih ada pedagang yang belum memahami aturan biaya transaksi QRIS. Sebagian mengira potongan yang dikenakan dalam transaksi merupakan pajak, sementara lainnya hanya mengikuti kebiasaan pedagang di sekitarnya.
Pedagang Mengira Potongan QRIS Merupakan Pajak
Ferry (39), pedagang nasi goreng di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mengaku baru menerapkan biaya tambahan Rp 500 bagi pelanggan yang membayar menggunakan QRIS sekitar tiga minggu terakhir.
Sebelumnya, ia tidak membedakan harga makanan berdasarkan metode pembayaran. Pelanggan bisa membayar dengan uang tunai maupun QRIS sesuai harga yang tertera.
Namun, Ferry kemudian mendengar informasi dari sesama pedagang bahwa transaksi QRIS menyebabkan uang yang diterima penjual mengalami potongan.
“Dengar-dengar kalau transaksi QRIS itu ada potongannya. Jadi uang yang masuk ke pedagang enggak utuh. Saya juga baru tahu dari teman-teman pedagang,” kata Ferry saat ditemui pada Selasa (10/11/2026).
Ferry mengaku belum memahami secara pasti jenis potongan yang dimaksud. Ia bahkan menyebutnya sebagai pajak QRIS, meskipun tidak mengetahui perbedaan antara pajak dan biaya administrasi transaksi.
“Kurang tahu juga. Orang-orang bilangnya ada pajak QRIS. Saya tahunya kalau ada transaksi, ada biaya yang dipotong,” ujarnya.
Karena khawatir pendapatannya berkurang, Ferry akhirnya memutuskan menambahkan Rp 500 untuk setiap transaksi menggunakan QRIS. Dengan kebijakan tersebut, nasi goreng yang semula dijual Rp 15.000 menjadi Rp 15.500 jika dibayar secara digital.
Beberapa pelanggan sempat mempertanyakan kebijakan itu. Ada yang tetap membayar menggunakan QRIS, tetapi tidak sedikit pula yang memilih transaksi tunai.
Ferry mengaku belum mengetahui bahwa biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebenarnya menjadi tanggungan pedagang dan tidak boleh dialihkan kepada konsumen.
“Saya pikir boleh saja selama pembeli dikasih tahu. Soalnya saya juga lihat ada pedagang lain yang begitu,” tuturnya.
Pengalaman serupa dialami Ade (30), pedagang minuman di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat. Ia baru menerapkan biaya tambahan Rp 500 untuk pembayaran QRIS sekitar satu minggu terakhir.
Ade bahkan memasang tulisan pemberitahuan biaya administrasi di dekat kode QRIS pada etalase dagangannya. Langkah tersebut dilakukan agar pelanggan mengetahui adanya tambahan biaya sebelum melakukan pembayaran.
“Biar pembeli tahu dari awal. Jadi sebelum pesan atau bayar, mereka sudah lihat kalau pakai QRIS ada tambahan. Daripada nanti pas mau bayar baru diberi tahu, takutnya mereka kaget,” kata Ade.
Sama seperti Ferry, keputusan tersebut berawal dari informasi yang diperolehnya dari pedagang lain. Ade khawatir potongan transaksi QRIS akan mengurangi pendapatan hasil jualannya.
Namun, ia juga tidak memahami secara pasti apakah potongan tersebut merupakan pajak atau biaya administrasi.
“Sejujurnya enggak tahu persis. Tahunya ada potongan saja. Orang-orang di sini bilangnya pajak QRIS. Saya juga enggak terlalu paham hitungannya,” ujarnya.
Akibat kebijakan tersebut, minuman yang semula dijual Rp 5.000 menjadi Rp 5.500 jika pelanggan membayar menggunakan QRIS.
Ade mengaku beberapa pembeli sempat mempertanyakan tambahan biaya itu karena dinilai cukup besar jika dibandingkan dengan harga minuman. Ia juga belum pernah menerima penjelasan langsung dari pihak bank mengenai aturan biaya MDR.
Konsumen Mulai Keberatan dengan Biaya Tambahan QRIS
Praktik penambahan biaya QRIS tersebut mulai menimbulkan keberatan di kalangan konsumen. Terlebih, pembayaran digital selama ini dipilih karena dianggap lebih praktis dan memudahkan transaksi tanpa harus membawa uang tunai.
Kushra (24), seorang karyawan swasta yang membeli nasi goreng di Lenteng Agung, mengaku cukup sering menggunakan QRIS karena jarang membawa uang tunai dalam jumlah banyak.
Ia baru mengetahui adanya biaya tambahan Rp 500 ketika hendak membayar pesanannya.
“Sebenarnya bukan masalah nominalnya saja. Cuma kalau beli makanan Rp 15.000 atau Rp 20.000, terus masih ditambah biaya admin, rasanya agak aneh. Kan kita pakai QRIS karena memang metode pembayaran yang disediakan pedagang,” kata Kushra.
Saat itu, ia tetap membayar menggunakan QRIS karena tidak memiliki cukup uang tunai. Namun, Kushra mengaku bisa mempertimbangkan pembayaran tunai jika kembali berbelanja di tempat yang sama.
Keluhan serupa disampaikan Yenni (22), mahasiswi yang membeli minuman di kawasan Gondangdia. Ia mengetahui adanya biaya tambahan tersebut dari tulisan yang ditempelkan pedagang di dekat kode QRIS.
Menurut Yenni, tambahan Rp 500 cukup terasa jika dibandingkan dengan harga minuman yang hanya berkisar Rp 5.000 hingga Rp 10.000.
“Kalau sekali mungkin kecil, tetapi kalau setiap hari beli minum dan selalu pakai QRIS, lama-lama terkumpul juga,” ujarnya.
Yenni tetap membeli minuman tersebut, tetapi mulai mempertimbangkan untuk membawa uang tunai ketika kembali berbelanja di tempat yang sama.
Sementara itu, Arifiansyah (35), pengemudi ojek daring, menilai biaya tambahan tersebut berpotensi menjadi beban jika semakin banyak pedagang menerapkannya.
Menurut dia, pengeluaran kecil yang dilakukan berulang kali tetap akan terasa, terutama bagi masyarakat dengan pendapatan tidak menentu.
“Kalau saya pribadi sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan Rp 500. Cuma kalau semua pedagang melakukan hal yang sama, ya lama-lama terasa juga,” katanya.
FKBI Sebut Pengawasan dan Kepatuhan Pedagang Masih Lemah
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menilai masih adanya pedagang yang membebankan biaya tambahan QRIS kepada konsumen menunjukkan lemahnya pengawasan dan kepatuhan merchant terhadap ketentuan yang berlaku.
Menurut Tulus, pedagang kemungkinan tidak ingin menanggung biaya MDR yang dikenakan dalam transaksi QRIS. Namun, alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengalihkan biaya kepada pelanggan.
“Ini menunjukkan pengawasan yang masih lemah dan kepatuhan dari merchant. Merchant tidak mau rugi jika biaya dibebankan pada merchant sebesar 0,7 persen,” kata Tulus saat dihubungi.
Ia juga menyoroti kecenderungan konsumen yang memilih menerima pungutan tambahan karena tidak ingin memperpanjang persoalan, terutama jika nominalnya relatif kecil.
Padahal, konsumen memiliki hak untuk mempertanyakan bahkan menolak biaya tambahan yang dibebankan secara sepihak.
Dari sisi perlindungan konsumen, Tulus menilai pungutan tersebut merugikan karena membuat pelanggan harus membayar lebih dari harga barang atau jasa yang dibeli.
“Ya jelas merugikan, karena ada biaya tambahan ilegal. Hal itu bisa dikategorikan pungli oleh merchant,” ujarnya.
Tulus meminta Bank Indonesia meningkatkan sosialisasi kepada pedagang dan asosiasi merchant agar ketentuan biaya transaksi QRIS dipahami secara menyeluruh.
Ia juga menilai perlu adanya sanksi yang tegas terhadap pedagang yang masih membebankan biaya MDR kepada konsumen. Menurutnya, penegakan aturan diperlukan agar pelanggaran serupa tidak terus berulang.
Konsumen yang menemukan praktik tersebut dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi Bank Indonesia, penyedia jasa pembayaran, maupun lembaga perlindungan konsumen.
Tulus mengingatkan, jika pungutan tambahan terus terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran digital bisa terganggu.
“Secara ekstrem justru menjadi kontraproduktif bagi merchant dan ekonomi. Ekonomi bisa melesu karena volume transaksi menurun. Masyarakat konsumen malas melakukan transaksi karena adanya pungli tersebut,” katanya.
Aturan BI: Biaya MDR QRIS Wajib Ditanggung Pedagang
Bank Indonesia sebenarnya telah menetapkan aturan yang jelas mengenai biaya transaksi QRIS. Melalui penjelasan resmi yang dipublikasikan pada 13 Oktober 2026, BI menegaskan bahwa Merchant Discount Rate (MDR) merupakan biaya jasa yang dikenakan penyelenggara jasa pembayaran kepada pedagang atau merchant ketika menerima pembayaran melalui QRIS.
Dengan demikian, biaya MDR sepenuhnya menjadi tanggungan merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen.
Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui kebijakan tarif MDR QRIS yang berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026.
Dalam aturan terbaru, terdapat perluasan kebijakan MDR 0 persen untuk sejumlah kategori transaksi. Berikut rinciannya:
- Usaha Mikro (UMI): MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp 500.000. Untuk transaksi di atas Rp 500.000, tarifnya sebesar 0,3 persen.
- Usaha Kecil, Menengah, dan Besar: MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp 100.000. Untuk transaksi di atas Rp 100.000, tarifnya sebesar 0,7 persen.
Artinya, transaksi pembelian nasi goreng seharga Rp 15.000 hingga Rp 20.000 maupun minuman seharga Rp 5.000 termasuk dalam kategori transaksi dengan MDR 0 persen, baik untuk merchant mikro maupun usaha kecil, menengah, dan besar.
Dengan kata lain, untuk transaksi tersebut, pedagang tidak dikenakan biaya MDR QRIS.
Bank Indonesia juga secara tegas menyebutkan bahwa konsumen tidak dikenakan biaya tambahan ketika menggunakan QRIS. Biaya transaksi merupakan kewajiban merchant sesuai kategori dan ketentuan yang berlaku.
Perluasan kebijakan MDR 0 persen tersebut diumumkan BI melalui siaran pers pada 17 Agustus 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi biaya transaksi bagi pelaku usaha sekaligus memperluas manfaat digitalisasi pembayaran.
Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS tercatat mencapai 65,77 juta orang, sedangkan jumlah merchant mencapai 44,86 juta. Sebanyak 96,68 persen merchant merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Di tengah semakin luasnya penggunaan pembayaran digital, pemahaman mengenai aturan biaya transaksi menjadi penting bagi pedagang maupun konsumen.
Pedagang perlu memahami bahwa biaya MDR bukanlah pajak yang dapat dialihkan kepada pelanggan. Sementara itu, konsumen juga berhak mengetahui ketentuan pembayaran yang berlaku.
Kemudahan QRIS semestinya membuat transaksi lebih praktis dan efisien, bukan justru menambah pungutan di luar harga yang telah ditetapkan pedagang.
