Jakarta, TERITORIAL.COM – Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap seluruh fakta di balik kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelang rapat kerja bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Habiburokhman mengatakan, DPR ingin memperoleh penjelasan menyeluruh, bukan hanya mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga berbagai aktivitas lain yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
Menurutnya, terdapat dugaan tindakan lain berupa pengawasan atau surveillance ilegal, pembunuhan karakter, pengaturan opini di media sosial, hingga penggalangan massa untuk menggelar aksi.
Habiburokhman menduga rangkaian aktivitas tersebut memiliki tujuan tertentu yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan menghambat Presiden dalam menjalankan tugasnya.
“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain,” kata Habiburokhman.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, seluruh dugaan tersebut harus diperiksa secara serius. Jika terbukti memiliki unsur pidana, dia menilai rangkaian tindakan tersebut dapat mengarah pada dugaan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP.
Kapolri Ungkap Dugaan Keterlibatan Listyo Sigit
Dalam rapat kerja tersebut, Kapolri Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan empat perwira tinggi Polri.
Suyudi mengungkapkan, Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan. Perintah tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada pejabat di bagian monitoring Bareskrim Polri.
Listyo Sigit juga diduga menerima hasil penyadapan yang dilakukan oleh operator.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Masing-masing diduga memiliki peran dalam memberikan persetujuan, meneruskan perintah, hingga mengelola hasil penyadapan.
Suyudi menjelaskan, Ahrie Sonta diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator sekaligus melaporkan hasilnya kepada Listyo Sigit.
Ahrie juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan log aktivitas, serta pembubaran grup komunikasi yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Adapun Eko Hadi Santoso diduga memberikan persetujuan penyadapan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik. Sementara Slamet Uliandi diduga berperan memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil pemantauan kepada Listyo Sigit.
Polri menduga praktik penyadapan tersebut berlangsung terhadap sejumlah pihak, mulai dari Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga mahasiswa.
Polri Mulai Selidiki Dugaan Makar
Selain perkara penyadapan ilegal, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar.
Suyudi mengatakan, penyelidikan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah terdapat unsur permufakatan jahat atau keterlibatan bersama dalam upaya makar.
Menurutnya, penyidik masih perlu mendalami tujuan penyadapan, pihak yang memberikan perintah, serta keterlibatan setiap orang dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Dengan demikian, dugaan makar masih berada dalam tahap penyelidikan dan belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana yang terbukti.
Habiburokhman sendiri meminta agar penyidikan tidak berhenti pada dugaan pelanggaran penyadapan dan akses ilegal. Dia mendorong aparat penegak hukum mengembangkan perkara tersebut apabila ditemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana lain.
Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka
Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan tanpa prosedur yang dilakukan sepanjang 2025 hingga 2026.
Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik juga menduga adanya upaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.
Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit tablet iPad, dan empat USB flash drive.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan ilegal, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.
Selain itu, mereka juga dijerat ketentuan mengenai akses ilegal dan penghapusan atau perubahan informasi elektronik sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Di luar proses pidana, kasus tersebut juga berlanjut ke ranah etik kepolisian. Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Irjen Ahrie Sonta terkait perkara tersebut.
Polri menegaskan penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap peran masing-masing tersangka serta memastikan seluruh dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kasus ini dapat ditangani sesuai ketentuan hukum.
