Jakarta, TERITORIAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya potensi pemborosan anggaran negara akibat pengelolaan belanja pemerintah yang dinilai belum efisien. Ia menyebut sekitar 30 persen kekayaan Indonesia mengalami kebocoran, sementara potensi anggaran yang terbuang dari belanja barang dan jasa pemerintah diperkirakan mencapai Rp480 triliun setiap tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri perayaan HUT ke-15 Partai Nasional Demokrat (NasDem) di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam.
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan sejumlah ahli ekonomi memperkirakan kebocoran kekayaan Indonesia mencapai sekitar 30 persen. Menurutnya, angka tersebut juga mencerminkan besarnya kebocoran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Semua angka, semua ahli ekonomi kalau bicara tentang Indonesia, ya kurang lebih kesimpulannya adalah 30% kekayaan kita bocor. 30%. Artinya 30% APBN kita bocor,” kata Prabowo.
Selain menyinggung kebocoran secara umum, Prabowo memaparkan temuan dari laporan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa, mengenai penggunaan anggaran untuk belanja barang dan jasa.
Berdasarkan laporan tersebut, sekitar sepertiga dari total APBN dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Namun, sekitar 40 persen dari anggaran tersebut dinilai berpotensi terbuang akibat pengadaan yang tidak efisien.
Prabowo kemudian menghitung besarnya potensi pemborosan tersebut. Jika sepertiga APBN setara dengan sekitar Rp1.200 triliun, maka 40 persen dari jumlah itu mencapai Rp480 triliun.
“Kalau sepertiga APBN itu kurang lebih Rp1.200 triliun, kalau 40% dari Rp1.200 triliun, itu adalah Rp480 triliun. Rp480 triliun! Itu adalah berapa? Hampir US$30 miliar hangus!” ujarnya.
Pengadaan Barang Pemerintah Dinilai Belum Efisien
Prabowo menjelaskan, salah satu persoalan yang menyebabkan pemborosan anggaran adalah pola pengadaan barang dan jasa yang masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing pemerintah daerah dan instansi.
Padahal, banyak daerah memiliki kebutuhan barang yang sama. Misalnya, pengadaan bus, mobil pemadam kebakaran, komputer, hingga obat-obatan untuk rumah sakit.
Karena setiap daerah melakukan pembelian sendiri-sendiri, pemerintah dinilai belum memiliki daya tawar yang optimal untuk mendapatkan harga terbaik. Akibatnya, barang dengan jenis dan spesifikasi serupa berpotensi dibeli dengan harga berbeda di setiap daerah.
Prabowo menilai pola pengadaan seperti ini perlu diperbaiki melalui sistem yang lebih terintegrasi. Dengan menggabungkan kebutuhan pengadaan dari berbagai daerah, pemerintah diharapkan bisa membeli barang dalam jumlah besar dengan harga yang lebih kompetitif.
Ia bahkan mengusulkan agar proses belanja barang dan jasa pemerintah dikonsolidasikan melalui satu badan sehingga tidak lagi dilakukan secara terpisah oleh 38 provinsi dan ratusan kabupaten/kota.
Menurut Prabowo, langkah tersebut berpotensi menghemat hingga 40 persen anggaran belanja barang dan jasa, sesuai perhitungan yang dilaporkan LKPP.
Pemerintah Bidik Penghematan Ratusan Triliun Rupiah
Rencana konsolidasi pengadaan barang dan jasa sebenarnya telah disinggung Prabowo dalam pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 pada Agustus 2026.
Dalam rencana tersebut, pemerintah ingin menggabungkan pengadaan barang dan jasa yang memiliki kebutuhan serupa agar proses pembelian lebih terkoordinasi dan efisien.
Data yang disampaikan Prabowo menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 25,43 persen pada 2026.
Pemerintah juga menargetkan efisiensi pengadaan bisa mencapai 30 persen apabila sistem tersebut diterapkan secara disiplin. Dengan perhitungan yang digunakan pemerintah, target itu berpotensi menghasilkan penghematan sekitar Rp360 triliun setiap tahun.
Prabowo mengakui upaya pembenahan pengadaan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Namun, menurutnya, perubahan sistem harus mulai dijalankan agar anggaran negara tidak terus terbuang akibat pengelolaan yang kurang optimal.
Ia juga menilai besarnya potensi pemborosan tersebut tidak semata-mata menjadi kabar buruk bagi pemerintah. Sebaliknya, kondisi itu dapat menjadi peluang untuk memperbaiki manajemen belanja negara.
Prabowo mengatakan persoalan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan tata kelola dan efisiensi. Jika pengeluaran pemerintah dapat dikelola dengan lebih baik, anggaran yang sebelumnya berpotensi terbuang bisa dialihkan untuk membiayai program pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
“Tapi ini bisa menjatuhkan moril kita, tapi ini bisa memberi harapan. Artinya, ini adalah masalah manajemen,” tegasnya.
Meski demikian, angka Rp480 triliun yang disampaikan Prabowo merupakan estimasi potensi pemborosan berdasarkan laporan LKPP yang dipaparkannya. Angka tersebut tidak serta-merta dapat diartikan sebagai kerugian negara yang telah dibuktikan melalui audit, melainkan menjadi gambaran besarnya peluang penghematan apabila pengadaan pemerintah dapat berjalan lebih efisien.
