Jakarta, Teritorial.Com – Keseriusan pemerintah dalam memperkuat distribusi BBM dan LPG, khususnya diwilayah timur Indonesia, BUMN PT Pertamina (Persero) membangun sebanyak 29 proyek strategis khususnya wilayah Indonesia Timur yang memiliki nilai total keseluruhan sebesar Rp20 triliun. Proyek tersebut nantinya akan dibagi dalam 4 kategori.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito, empat kategori tersebut yakni pembangunan Terminal BBM serta pipanisasi, pembangunan Terminal LPG, perbaikan hingga pengembangan sarana tambat dan pembangunan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) beserta dengan sarana penunjang lainnya.
Berbagai proyek strategis tersebut untuk memperkuat distribusi BBM dan LPG, khususnya diwilayah timur Indonesia, sekaligus mendukung program-program pemerintah, seperti BBM SatuHarga dan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG di wilayah timur Indonesia, ujar Adiatma. Menurut Adiatma, dari 29 proyek strategis tersebut, sebanyak 10 proyek dengan nilai Rp4,9 triliunditujukan untuk pembangunan Terminal BBM dan pipanisasi guna mendukung pola suplai yang lebih efisien.
Sebanyak 4 proyek diantaranya berlokasi di wilayah timur Indonesia yakni Pengembangan Terminal BBM Maumere, Pengembangan Terminal BBM Bau-bau, Pengembangan Terminal BBM Biak serta penambahan Tangki Timbun di 14 lokasi lainnya di wilayah timur Indonesia. Sedangkan untuk pembangunan Terminal LPG sebanyak 12 proyek senilai Rp10 Triliun guna mendukung program Konversi Minyak Tanah ke LPG di seluruh wilayah Indonesia.
Pembangunan proyek ini juga bertujuan untuk mengefisienkan pola suplai dengan menghilangkan Floating Storage and Offloading (FSO) yang selama ini digunakan sebagai media penampungan sementara. “Khusus untuk wilayah timur Indonesia, Pertamina membangun 4 proyek Terminal LPG Pressurized di Bima, Kupang, Wayame dan Jayapura,” jelas Adiatma.
Sementara untuk meningkatkan kehandalan operasi serta konektivitas antar pulau sejalan dengan pengembangan bandara baru, Pertamina tengah melakukan pembangunan 3 DPPU beserta dengan sarana penunjang lainnya senilai Rp3,4 Triliun. Sedangkan untuk meningkatkan kehandalan pasokan via laut, Pertamina saat ini mengeksekusi 4 proyek perbaikan dan pengembangan sarana tambat kepelabuhan senilai Rp1,6 Triliun.
Proyek-proyek tersebut, lanjut Adiatma, saat ini sebagian besar telah berjalan, dan masuk pada tahap konstruksi, sedangkan sisanya pada tahap persiapan. “Khusus tahun 2018 ini, berdasarkan RKAP yang telah disahkan oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, telah disediakan anggaran sebesar Rp 6 Triliun atau setara 462 juta USD,” ucap Adiatma.
Guna mendukung investasi tersebut, pembiayaan proyek infrastruktur dilakukan oleh Pertamina dan anak perusahaannya. Sementara untuk kontraktor pelaksana, Pertamina bersinergi dengan BUMN Karya seperti Wijaya Karya, Barata Indonesia, Hutama Karya dan Rekayasa Industri (Rekin). “Dengan sinergi, pembangunan berbagai proyek tersebut diharapkan selesai lebih cepat, sekaligus juga tidak membebani arus kas Perseroan,” kata Adiatma.
