Jakarta, Teritorial.Com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) prioritaskan bidang pertahanan pada tahun 2020 diarahkan untuk peningkatan kekuatan pertahanan, penguatan kemandirian pertahanan dan penguatan kapasitas kelembagaan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji S.E., M.M., Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E, M.M, saat melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan jajaran Komisi I DPR RI, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).
Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan perlunya percepatan alat utama sistem senjata (alutsista). Percepatan alutsista itu merupakan lanjutan dari rencana kerja strategis (renstra) ketiga tahun 2019-2024. Di mana salah satu percepatan alutsista yang dibutuhkan adalah kapal selam. “Untuk program kerja ke depan sudah saya sampaikan TNI akan tetap lanjutkan program kerja dengan renstra ketiga tahun 2019-2024, dimana kita perlukan percepatan Alutsista, termasuk di antaranya kapal selam yang nanti akan saya sampaikan dalam sesi tanya jawab,” ujar Hadi Tjahjanto pascamenunaikan salat Zuhur.
Hadi Tjahjanto menuturkan telah memaparkan rencana kerjanya kepada Komisi I DPR RI dalam rapat yang berlangsung secara tertutup. Menurutnya, TNI turut membutuhkan anggaran untuk membangun markas dan memenuhi alat-alat kantor lantaran membentuk organisasi baru. Yang dimaksud organisasi baru oleh Hadi Tjahjanto yakni Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI yang diperuntukkan menangani aksi terorisme. “Misalnya Koopsus TNI untuk menangani aksi terorisme yang membutuhkan peralatan termasuk pelatihan untuk para personel yang dilibatkan dalam satu wadah Koopsus,” tandasnya.
Panglima TNI menjelaskan secara umum bahwa Rencana Kerja TNI pada tahun 2020 adalah melanjutkan pembangunan Postur TNI yang meliputi pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan dan gelar kekuatan. “Pembangunan kekuatan TNI dilaksanakan dengan melakukan validasi organisasi sesuai Perpres Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI dan Pemenuhan Personel TNI,” ujarnya.
Hadi Tjahjanto juga menambahkan bahwa untuk pemenuhan Alutsista TNI dilaksanakan dalam lima tahun tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) III periode 2020-2024. Pada tahun 2020 akan melaksanakan pembangunan fasilitas/Sarpras diantaranya meliputi pemenuhan Sarpras pengamanan perbatasan, pulau terluar dan daerah rawan; melanjutkan pembangunan kekuatan TNI di Pulau Natuna dan Pulau Yamdena/Selaru; melanjutkan pembangunan barak standby force dan Sarpras Koopssus TNI; dan melaksanakan pembangunan Sarpras Kogabwilhan I, II dan III.
