Jakarta, Teritorial.Com – Untuk pertamakalinya sejak dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike R. Pompeo tiba di Indonesia Jakarta pada Sabtu (4/8/2018). Lawatan tersebut Mike Pompeo kali ini merupakan kunjungan balasan terhadap Menlu RI Retno Marsudi ke AS pada 27 April lalu.
Dari keterangan resmi kedutaan AS di Jakarta, tertulis Pompeo akan berada di Jakarta pada 4-5 Agustus. Ini merupakan ke negara ketiga di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya, ia sudah berada di Malaysia dan Singapura. “Dalam kunjungan ini, Menlu Pompeo akan kembali menegaskan kemitraan strategis AS-Indonesia. Ini dilakukan dalam hubungan bilateral diplomatik pada tahun 2019,” demikian isi situs tersebut.
Pertemuan di Jakarta tersebut juga sekaligus menandakan 70 tahun hubungan bilateral Indonesia-AS, sejumlah topik yang diperkirakan akan dikedepankan pemerintah Joko Widodo adalah masalah perdagangan. Masalah itu antara lain mencakup kepastian tindak lanjut negosiasi tambang emas tembaga di Papua, ancaman penarikan preferensi khusus AS terhadap beberapa produk Indonesia, di samping juga kepastian tetap terciptanya perdamaian di kawasan.
Kedatangan Menlu AS tersebut dikabarkan juga akan membahas kelanjutan dari Pembelian saham PT Freeport Indonesia lewat PT Inalum -sebuah perusahaan di bawah Kementerian BUMN- senilai US$3,85 miliar atau sekitar Rp55,3 triliun, maka pemerintah Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Papua itu.
Di luar divestasi saham 51%, disetujui juga perpanjangan operasi dua kali 10 tahun hingga 2041, pembangunan smelter, dan apa yang disebut sebagai stabilitas finansial. Salah satu hal yang mengemuka sejak Donald Trump dari Partai Republik menjadi presiden ke-45 AS adalah lebih ditekankannya kepentingan negaranya saat berhubungan dengan negara lain.
Indo-Pasifik
Topik lain diperkirakan juga akan dibicarakan lawatan pertama Pompeo ke Indonesia adalah terkait dengan konsep Indo-Pasifik, yang dipandang bersaingan dengan konsep Inisiatif Sabuk dan Jalan dari Cina. Indo-Pasifik AS melibatkan pesisir Barat, Asia Tenggara dan India, sementara konsep Cina merupakan koridor ekonomi dua pertiga dari penduduk dunia dan 70 negara.
Sampai sekarang Indonesia dipandang belum jelas posisinya apakah mendukung Amerika, Cina atau memiliki konsep tersendiri. Konsep AS dipandang lebih cenderung pada hubungan keamanan, sementara Cina lebih mementingkan masalah ekonomi.
“Presiden Jokowi kan pernah menyampaikan tentang Indo-Pasifik ala Indonesia ketika beliau ada di India. Tapi saya masih melihat, walaupun ada keywords yang disampaikan di situ, soal ASEAN sentralistis, stabilitas dan perdamaian, tetapi itu juga belum jelas sebenarnya konsep Indo-Pasifik kita apa, ” kata Adriana Elizabeth, seorang ahli yang menekuni masalah ASEAN.
“Yang kemudian menjadi problematik ketika Presiden Trump dan Amerika meluncurkan National Security Strategy Desember tahun lalu yang mengeluarkan semacam konsep Indo-Pasifik yang dianggap oleh banyak negara itu eksklusif, bukan inklusif. Meng-exclude Cina. Indonesia melihat hal ini justru mau mengedepankan konsep yang lebih inklusif,” kata Philips Vermonte.
Strategi ekonomi yang melibatkan uang sebesar US$113 juta atau Rp1,6 triliun ini dia paparkan di hadapan para pebisnis di Washington DC.Pemaparan soal ‘Indo-Pasifik’ yang mencakup pesisir barat AS, negara-negara Asia Tenggara, dan India dipandang sebagai cara AS mengimbangi Inisiatif Sabuk dan Jalan yang digelar Cina.
Akan tetapi, dana sebesar Rp1,6 triliun untuk ekonomi digital, energi, dan infrastruktur di Asia dipandang kalah jauh dibandingkan dengan dana raksasa yang disiapkan Cina untuk menciptakan koridor ekonomi yang menghubungkan dua-pertiga populasi dunia di 70 negara di dunia.
Namun, sejumlah analis melihat langkah AS sebagai niatan untuk merangkul negara-negara di Asia Tenggara. “Menteri akan mendiskusikan cara memajukan tujuan bersama di bidang investasi dan perdagangan bilateral serta keamanan. Menguatkan sentralitas ASEAN, serta menyoroti kepemimpinan Indonesia dalam mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” sebut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert.
Sejak Donald Trump menjabat presiden, AS telah menjalankan agenda ekonomi yang kian proteksionis dan hal itu dikuatkan oleh pengunduran dari Kemitraan Trans-Pacific Partnership (TPP) tahun lalu. AS juga mengenakan bea masuk senilai US$34 miliar terhadap produk-produk Cina.
