India, Teritorial.com – Pemerintah India tengah menjadi sorotan usai disebut ingin mengganti nama negaranya menjadi ‘Bharat’. Kabar perubahan nama ini mencuat setelah beredar foto undangan makan malam konferensi tingkat tinggi (KTT) G20.
Dari undangan yang dikeluarkan oleh badan konstitusi India, mereka selalu menyebutkan nama India jika teksnya dalam bahasa Inggris, dan nama Bharat jika teksnya dalam bahasa Hindi.
Penggunaan “Bharat” dalam undangan diplomatik itu telah memicu kekhawatiran bahwa pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi tengah berencana untuk menghapus penggunaan resmi nama negara itu.
Selain itu, Pemerintah India juga akan mengadakan sebuah sesi parlemen istimewa selama lima hari pada akhir bulan ini untuk mengajukan resolusi khusus yang membahas prioritas penggunaan nama Bharat.
Alasan Perubahan Nama India Menjadi Bharat
Sejarah kata India dan Bharat
Kedua nama tersebut telah ada selama lebih dari dua milenium. Meskipun beberapa pendukung nama Bharat mengatakan “India” diberikan oleh penjajah Inggris, para sejarawan mengatakan bahwa nama tersebut sudah ada sejak berabad-abad sebelum pemerintahan kolonial.
India berasal dari sungai Indus, yang dalam bahasa Sansekerta disebut Sindhu. Wisatawan dari Yunani akan mengidentifikasi wilayah tenggara Sungai Indus sebagai India bahkan sebelum kampanye Alexander Agung di India pada abad ke-3 Sebelum Masehi (SM).
Nama Bharat bahkan lebih tua lagi, muncul dalam kitab suci India kuno. Namun menurut beberapa ahli itu digunakan sebagai istilah identitas sosial budaya daripada geografi.
“Bharat” adalah kata Sanskerta kuno yang diyakini oleh para sejarawan berasal dari teks-teks Hindu awal. Kata “Bharat” itu juga berarti “India” dalam Bahasa Hindi. Selama ini negara berpenduduk lebih dari 1,4 miliar itu secara resmi memang dikenal dengan dua nama, yakni “India” dan “Bharat”. Namun, nama ”India” paling umum digunakan, baik di dalam maupun luar negeri.
Penggunaan nama ”Bharat” ini memperlihatkan upaya partai nasionalis Hindu untuk menghilangkan jejak-jejak era kolonial. Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi berpendapat, nama ”India” diperkenalkan oleh kolonial Inggris dan merupakan ”simbol perbudakan”.
Inggris menguasai India selama sekitar 200 tahun hingga India kemudian memperoleh kemerdekaan pada tahun 1947.
Menghapus nama sejarah masa lalu
Partai pimpinan Modi telah lama mencoba menghapus nama-nama yang terkait dengan sejarah masa lalu Muslim Mughal dan kolonial India. Pada tahun 2015, Jalan Aurangzeb yang terkenal di New Delhi dinamai menurut nama raja Mughal diubah menjadi Jalan Dr. APJ Abdul Kalam setelah mendapat protes dari para pemimpin partai Modi. Tahun lalu, pemerintah juga mengganti nama jalan era kolonial di jantung kota New Delhi yang digunakan untuk parade militer seremonial.
Pemerintahan Modi mengatakan, perubahan nama itu upaya untuk merebut kembali masa lalu Hindu India dan membantu India mengatasi mentalitas perbudakan. Selama ini pemerintahan Modi juga mendorong peningkatan penggunaan bahasa Hindi. Namun, upaya itu menuai kritik dari partai-partai oposisi di India.
Pergantian nama bagian dari taktik politik?
Dikutip dari laman Reuters, Selasa (12/9/2023), para analis politik mengeklaim bahwa partai BJP ingin mengotak-atik politik di India untuk memenangkan basis pemilih konservatifnya menjelang pemilihan umum 2024.
Karena ini bukan pertama kalinya BJP mengubah kententuan penggunaan nama negara. Sejak tahun 2014, partai ini telah mengubah nama-nama kota dan tempat-tempat bersejarah lainnya di India dan menulis ulang sejarah negara ini dengan merenovasi penanda-penanda bersejarah untuk mengesahkan ideologi nasionalis Hindu mereka.
Salah satu contohnya adalah renovasi terbaru dari Central Vista di jantung kota New Delhi. Pemerintah mengubah area seluas 35 hektar, yang dipenuhi dengan landmark warisan yang ikonik itu, menjadi sebuah area publik dengan museum dan gedung-gedung pemerintah.
Renovasi yang menghabiskan dana senilai 2,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 38,3 triliun) itu mengharuskan penghancuran beberapa bangunan dan mendesain ulang beberapa tempat, seperti Gedung Parlemen, Istana Kepresidenan, Gerbang India, dan Tugu Peringatan Perang.
Tindakan yang dilakukan BJP ialah tengah mencoba untuk mengubah beberapa ingatan sejarah dan menghilangkan berbagai simbol pemerintahan di masa kolonial Inggris.
Menghapus penggunaan kata India bukanlah tugas yang mudah. Para ahli hukum mengatakan bahwa hal itu membutuhkan sebuah amendemen konstitusional yang akan disahkan oleh dua pertiga mayoritas di kedua majelis parlemen, sebelum akhirnya diratifikasi oleh setidaknya setengah dari negara bagian.
