Jakarta, TERITORIAL.COM – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad.
Berdasarkan data pengadaan pemerintah yang ditelusuri ICW, nilai keseluruhan kontrak dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
Temuan tersebut disampaikan ICW pada Senin (9/11/2026). Data yang digunakan berasal dari realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 yang tercatat dalam portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari penelusuran tersebut, terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer yang diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia. Rinciannya, lima paket berasal dari Museum dan Cagar Budaya di bawah Kemendikbudristek pada 2024, sedangkan tiga paket lainnya berasal dari sejumlah satuan kerja KKP pada 2025 hingga 2026.
Pengadaan tersebut meliputi penayangan konten promosi melalui kanal YouTube RANS Entertainment, akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, hingga jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan pemerintah.
Rincian Anggaran Influencer Kemendikbudristek Rp3,9 Miliar
Berdasarkan data yang dipaparkan ICW, lima paket pengadaan di lingkungan Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek pada 2024 memiliki nilai kontrak keseluruhan sekitar Rp3,9 miliar.
Paket dengan nilai terbesar merupakan jasa kehadiran atau event attendance yang mencapai Rp2.521.329.200.
Selain itu, terdapat pengadaan penayangan video melalui kanal YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902.
Pengadaan konten melalui akun Instagram @raffinagita1717 juga terbagi menjadi dua paket. Penayangan Instagram Reels memiliki nilai kontrak Rp205.893.300, sedangkan Instagram Story mencapai Rp575.655.000.
Adapun penayangan konten melalui TikTok @raffinagita1717 tercatat senilai Rp144.423.600.
Jika dijumlahkan, kelima paket tersebut mencapai Rp3.900.000.002.
KKP Habiskan Rp10,79 Miliar untuk Jasa Influencer
Porsi anggaran yang lebih besar berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. ICW menemukan tiga paket pengadaan jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2025 hingga 2026.
Pada 2025, Sekretariat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan paket influencer engagement dengan nilai kontrak Rp3.596.955.000.
Masih pada tahun yang sama, Sekretariat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan paket influencer engagement untuk pembangunan BINS dengan nilai Rp3,6 miliar.
Sementara itu, pada 2026, Sekretariat Jenderal Perikanan Tangkap kembali mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, dengan nilai kontrak Rp3,6 miliar.
Dengan demikian, total nilai tiga paket pengadaan di lingkungan KKP mencapai Rp10.796.955.000 atau sekitar Rp10,79 miliar.
Angka tersebut menyumbang lebih dari 73 persen dari keseluruhan nilai kontrak pengadaan jasa influencer yang disoroti ICW.
Raffi Ahmad Disebut Memiliki Keterkaitan Kepemilikan dengan Perusahaan
Selain besarnya anggaran, ICW turut menyoroti hubungan kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia dengan Raffi Ahmad.
Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki oleh PT Rans Entertainment Indonesia.
Sementara itu, Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut. Ia juga tercatat memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia dan menjabat sebagai komisaris.
Keterkaitan tersebut menjadi perhatian karena Raffi Ahmad juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024.
ICW menilai kondisi ini perlu dicermati karena menyangkut potensi konflik kepentingan dalam penggunaan anggaran pemerintah untuk pengadaan jasa dari perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pejabat publik.
Meski demikian, keterkaitan kepemilikan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum. Aspek yang perlu diperiksa lebih lanjut adalah proses pengadaan, hubungan para pihak, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
ICW Pertanyakan Konsistensi Efisiensi Anggaran Pemerintah
Salah satu persoalan utama yang disoroti ICW adalah konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.
Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan efisiensi belanja negara sebesar Rp306,69 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Kementerian dan lembaga diminta meninjau kembali belanja operasional maupun nonoperasional. Pemerintah juga mendorong pembatasan sejumlah pengeluaran yang dinilai tidak menjadi prioritas.
Namun, ICW menilai pengadaan jasa influencer bernilai miliaran rupiah oleh KKP pada 2025 hingga 2026 perlu dipertanyakan urgensi dan kesesuaiannya dengan semangat penghematan anggaran.
Pada 2025 saja, KKP mengadakan dua paket jasa influencer dengan nilai keseluruhan sekitar Rp7,19 miliar. Kemudian, satu paket tambahan senilai Rp3,6 miliar kembali tercatat pada 2026.
Menurut ICW, pemerintah perlu menjelaskan alasan pengeluaran anggaran dalam jumlah besar untuk jasa promosi melalui figur publik, terutama ketika kementerian juga dituntut menggunakan anggaran secara lebih efisien.
Manfaat Jasa Influencer Dinilai Belum Terukur
ICW juga mempertanyakan manfaat dan dampak penggunaan jasa influencer oleh kementerian. Menurut lembaga antikorupsi tersebut, pengadaan semacam ini perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diakses publik.
Pasalnya, setiap kementerian sebenarnya sudah memiliki perangkat komunikasi publik, seperti biro hubungan masyarakat, situs resmi, dan akun media sosial yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai program pemerintah.
Karena itu, ICW mempertanyakan alasan kementerian masih membutuhkan jasa pihak ketiga dengan biaya mencapai miliaran rupiah.
Penggunaan influencer memang dapat menjadi salah satu strategi komunikasi untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Namun, efektivitasnya perlu dibuktikan melalui target audiens, jangkauan konten, tingkat keterlibatan masyarakat, serta dampak terhadap pemahaman publik mengenai program pemerintah.
Tanpa ukuran yang jelas, masyarakat akan kesulitan mengetahui apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan pengadaan.
Spesifikasi Pengadaan Diduga Berpotensi Membatasi Persaingan
Persoalan berikutnya berkaitan dengan spesifikasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
ICW menyoroti empat paket penayangan konten Kemendikbudristek yang menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik. Dalam paket tersebut, nama kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717 disebut secara spesifik.
Menurut ICW, pencantuman nama kanal dan akun tertentu dalam spesifikasi pengadaan berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk mengikuti proses pengadaan.
Kondisi tersebut dinilai perlu diperiksa karena pengadaan pemerintah semestinya memberikan ruang persaingan yang sehat dan tidak mengarah kepada penyedia tertentu sejak awal.
ICW juga mempertanyakan dasar penetapan harga dalam sejumlah paket pekerjaan. Beberapa pengadaan penayangan konten menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran, sedangkan tiga paket KKP memiliki nilai kontrak yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
Atas dasar itu, keterbukaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), rincian layanan, serta dasar penghitungan biaya dinilai penting untuk memastikan kewajaran harga.
ICW Soroti Penggunaan Uang Negara untuk Membangun Citra Pemerintah
ICW turut mempertanyakan penggunaan anggaran negara untuk membangun citra pemerintah melalui figur populer.
Menurut ICW, pengadaan jasa komunikasi dan promosi harus memiliki hubungan yang jelas dengan tugas, fungsi, serta kebutuhan strategis kementerian. Penggunaan influencer tidak seharusnya hanya menjadi sarana untuk meningkatkan popularitas pemerintah tanpa tujuan pelayanan publik yang terukur.
Dengan nilai kontrak mencapai Rp14,69 miliar, publik dinilai berhak mengetahui bagaimana proses pengadaan dilakukan dan sejauh mana hasil pekerjaan memberikan manfaat.
Keterbukaan dokumen kontrak, bukti pembayaran, spesifikasi pekerjaan, hingga laporan pelaksanaan menjadi bagian penting dalam memastikan pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
Sorotan ICW tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya tindak pidana dalam pengadaan. Namun, temuan ini membuka sejumlah pertanyaan mengenai transparansi, efektivitas belanja, persaingan usaha, dan potensi konflik kepentingan yang perlu dijelaskan oleh pihak terkait.
Penjelasan dari kementerian yang terlibat, LKPP, serta PT Rans Animasi Indonesia diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai dasar kebutuhan, mekanisme pengadaan, dan hasil dari penggunaan anggaran tersebut.
