Jakarta, Teritorial.com – Publik sudah muak dengan rezim Jokowi yang secara vulgar mempertontonkan aneka tindakan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya. Mereka—yang mencintai Indonesia, menjunjung demokrasi dan HAM, serta menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip dasar kebangsaan dan kenegaraan yang tertuang dalam Konstitusi Negara—memilih tidak tinggal diam melihat darurat etika, hukum, dan tata demokrasi yang diacak-acak oleh rezim demi kekuasaan ekonomi-politik pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya.
Dalam beberapa hari terakhir, elemen civitas akademika di berbagai perguruan tinggi dan elemen masyarakat sipil mengekspresikan refleksi, seruan, petisi, dan sikap mereka untuk melakukan perlawanan dan menyelamatkan demokrasi, yang pada ujungnya menyelamatkan Indonesia. Mereka mengekspresikan #kamimuak dengan keberulangan perilaku tidak etis yang dipertontonkan oleh Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya.
Para civitas akademika dan elemen masyarakat sipil menyatakan #cukupsudah bagi kecurangan Pemilu, mobilisasi dukungan dengan paksaan, penyalahgunaan fasilitas dan anggaran negara, serta intimidasi yang terus menerus dilakukan terhadap pemilih dan aparatur pemerintahan negara demi memenangkan Paslon 02 yang didukung oleh Presiden Jokowi.
Koalisi Masyarakat Sipil mengapresiasi setinggi-tingginya inisiatif, petisi, dan seruan yang dikeluarkan oleh kampus-kampus di Indonesia serta elemen-elemen gerakan masyarakat di daerah.
“Koalisi berharap agar seluruh elemen gerakan mahasiswa segera melakukan konsolidasi dan menyatakan sikap dan dukungannya untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia dari rongrongan kekuasaan otoritaritarianisme jilid dua,” kata Halili Hasan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis dalam siaran pers yang diterima Jambian.ID, Sabtu (3/2/2024).
Ia mengatakan koalisi berharap kepada media dan seluruh elemen gerakan masyarakat sipil untuk menggagalkan upaya puncak yang dilakukan oleh rezim Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara merampas instrumen demokrasi yang paling utama, yaitu Pemilu 2024.
Organisasi Elemen Koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis:
1. Imparsial
2. WALHI
3. ELSAM
4. Indonesia Corruption Watch (ICW)
5. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
6. KontraS
7. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
8. Centra Initiative
9. SETARA Institute
10. PERLUDEM
11. HRWG
12. ICJR
13. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
14. Migrant CARE
15. IKOHI
16. PIKUL
17. FRD (Forum Rakyat Demokratik) untuk Keadilan Keluarga Korban Penghilangan Paksa
18. The Institute do Ecosoc Rights
19. LBH Masyarakat
20. Forum de Facto
21. Lingkar Madani Indonesia
22. Public Virtue
23. Transparansi Internasional Indonesia (TII)
24. Social Movement Indonesia (SMI)
25. Caksana Institute
26. Medialink
27. Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan (JSKK) Malang
28. LBH Pers
29. Yayasan TIFA
30. Kajian Demokrasi dan HAM (Link-DeHAM) FISHIPOL UNY
31. Maluku Crisis Center (MCC)
32. Moluccas Democratization Watch (MDW)
33. Gerakan Lintas Budaya Foundation (GLBF)
34. Lembaga Advokasi dan pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel
35. Forum Bhinneka Tunggal Ika
36. SAJAJAR
37. KAPAL Perempuan
38. Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulsel
39. Ruang Mitra Perempuan (RUMPUN) Indonesia – Malang
40. Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPuK) – Malang
41. Yayasan Bina Swagiri Indonesia (YBSI)
42. Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)
43. YKPM Sulsel
44. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta
45. YTM Sulawesi Tengah
46. Rumpun Malang
47. Swaranusa Institut Kulonprogo
48. Cak Timur Surabaya
49. Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif (FORMASI Disabilitas)
50. Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) Sulawesi Selatan
51. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Jogjakarta.
52. Koalisi NGO HAM (Aceh)
53. Institut Dayakologi
54. Ide dan Analitika Indonesia (IDEA)
55. KontraS Aceh
56. Rumah Mama Sulawesi Selatan
57. Yayasan Cahaya Guru (YCG)
58. Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) Yogyakarta
59. SAFEnet
60. ASPPUK
61. Forum LSM DIY
62. Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta
63. Koalisi Lintas Isu DIY
64. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
65. Yayasan Satu Keadilan (YSK)
66. Bidang Keadilan dan Perdamaian
67. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN)
68. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
69. Sikola Mombine, Sulawesi Tengah
70. Dewan Pimpinan Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPN SPRI)
71. Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPW SPRI) DKI Jakarta
72. Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)
73. GeRAK ACEH
74. Komunitas Penggiat Lingkungan Untuk Perubahan
75. Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulsel
76. Sekolah Rakyat Petani PAYOPAYO Sulsel
77. Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia
78. Radar Demokrasi Indonesia (RDI)
79. Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK Indonesia)
80. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
81. Forum Cik Ditiro Yogyakarta
82. Lingkar Keadilan Ruang
83. Indonesian Parliamentary Center (IPC)
84. SGRC Indonesia
85. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta
86. Samahita Foundation
87. DROUPADI
88. Institut DIAN/Interfidei, Yogyakarta
89. Kelompok Tani Kampung Bayam MADANI
90. WALHI Maluku Utara
91. WALHI Nusa Tenggara Barat
92. Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK ORNOP) Sulawesi Selatan
93. Yayasan Masagena Center Sulawesi Selatan
94. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
95. WALHI Jawa Barat
96. Perempuan Berkisah
97. WALHI Riau
98. WALHI Yogyakarta
99. Relawan Pemuda Peduli Perempuan dan Anak
100. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)
101. WALHI Aceh
102. WALHI Kalimantan Barat
103. SOBAT KBB
104. Pelita Padang
105. Paritas Institute
106. YLBHI-LBH Yogyakarta
107. WALHI Kalimantan Selatan
108. WALHI Kepulauan Bangka Belitung
109. HMI Komisariat Hukum Universitas Brawijaya
110. WALHI Jawa Timur
111. WALHI Kalimantan Tengah
112. Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya
113. LYMI Malang
114. WALHI Sulawesi Barat
115. WALHI Sulawesi Selatan
116. Konsil LSM Indonesia
117. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI)
118. KEMITRAAN
119. WALHI Jambi
120. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
121. WALHI Sulawesi Tenggara
122. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
123. Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PUSPAHAM) Sulawesi Tenggara
124. Komunitas Desa (Komdes Sulawesi Tenggara)
125. JALA PRT
126. YAPPIKA
127. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas
128. Cahaya Perempuan WCC
129. Katahati Institute (Aceh)
130. Forum LSM Aceh
131. WALHI Jawa Tengah
132. WALHI Sumatera Barat
133. Institute Cross Cultural Studies
134. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
135. WALHI Bengkulu
136. NOMADEN
137. Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB)
138. Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) Jember
139. Yayasan Pujiono Centre Indonesia
140. WALHI Sulawesi Tengah
141. WALHI Lampung
142. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)
143. WALHI Nusa Tenggara Timur
144. WALHI Papua
145. WALHI Jakarta
