Jakarta, TERITORIAL.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaSadar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), mulai pukul 14.00 WIB. Aksi ini membawa lima tuntutan terkait persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, serta hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, mengatakan aksi tersebut dipusatkan di Bundaran HI. Mahasiswa UI yang berpartisipasi akan berangkat bersama fakultas masing-masing dan langsung berkumpul di lokasi demonstrasi.
Menurut Namora, tuntutan yang dibawa kali ini tidak jauh berbeda dari aksi pada 20 Oktober 2026. BEM UI ingin menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian memadai dari pemerintah.
Aksi ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. BEM UI mengajak mahasiswa lintas kampus dan berbagai kelompok masyarakat untuk ikut menyampaikan aspirasi.
Lima Tuntutan BEM UI dalam Demo 28 Oktober 2026
BEM UI membagi tuntutan dalam aksi #IndonesiaSadar ke dalam lima sektor. Berikut rincian tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah.
1. Mendesak Pemerintah Menetapkan Status Bencana Nasional
Pada sektor lingkungan, BEM UI mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk berbagai bencana ekologis di Indonesia.
Tuntutan tersebut mencakup kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta bencana ekologis di sejumlah wilayah lain, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Sumatera.
BEM UI menilai penanganan bencana ekologis perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Mereka juga mempertanyakan belum ditetapkannya status bencana nasional untuk bencana yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Selain penetapan status bencana, tuntutan lingkungan yang disuarakan dalam gerakan ini juga berkaitan dengan penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan serta pembenahan tata kelola lahan.
2. Meminta APBN Lebih Berpihak kepada Rakyat
Tuntutan kedua berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BEM UI meminta pemerintah memprioritaskan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mereka juga mengkritik pengeluaran untuk program-program populis yang dinilai berisiko mengutamakan kepentingan politik dibandingkan kebutuhan publik.
Dua program yang menjadi sorotan mahasiswa adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Namora menilai perencanaan kedua program tersebut perlu dikritisi, terutama dari sisi tata kelola dan potensi penyalahgunaan anggaran.
Melalui tuntutan ini, BEM UI mendorong pemerintah memastikan setiap kebijakan belanja negara dirancang secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3. Mendesak Penurunan Biaya Pendidikan
Pada sektor pendidikan, BEM UI meminta pemerintah menurunkan biaya pendidikan agar masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengakses pendidikan.
Mahasiswa juga menuntut pemerataan layanan dasar sehingga masyarakat tidak menghadapi hambatan besar dalam memperoleh layanan yang dibutuhkan.
Bagi BEM UI, persoalan pendidikan tidak hanya menyangkut biaya kuliah, tetapi juga akses yang adil dan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas.
Tuntutan ini turut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja yang layak. BEM UI menilai kebijakan pemerintah perlu memberikan perhatian pada peningkatan kesejahteraan dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan mereka.
4. Menghentikan Penyalahgunaan Hukum dan Memberantas KKN
Tuntutan keempat berfokus pada reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan.
BEM UI mendesak pemerintah menghentikan penggunaan hukum untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan. Mereka juga meminta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Namora menilai masih terdapat persoalan dalam agenda reformasi hukum. Ia menyinggung sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang TNI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Menurut BEM UI, pembentukan dan penerapan peraturan harus menjamin keadilan serta tidak digunakan sebagai alat untuk membatasi ruang demokrasi.
Mahasiswa pun mendorong pemerintah memperkuat pengawasan dan akuntabilitas agar penyelenggaraan negara berjalan sesuai kepentingan publik.
5. Menjaga Kebebasan Berpendapat dan Menegakkan HAM
Tuntutan kelima berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
BEM UI meminta pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik. Mereka juga mendesak penghentian kriminalisasi terhadap warga yang menyuarakan kritik kepada pemerintah.
Namora menyebut persoalan lain yang menjadi perhatian mahasiswa, termasuk dugaan kriminalisasi, keberadaan tahanan politik, serta militerisasi di ruang sipil.
BEM UI menilai kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dilindungi. Karena itu, pemerintah diminta memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut terhadap ancaman atau tindakan yang tidak semestinya.
BEM UI Ajak Buruh hingga Ibu Rumah Tangga Ikut Aksi
Demonstrasi #IndonesiaSadar tidak hanya ditujukan sebagai ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan. BEM UI juga mengundang berbagai kelompok masyarakat, mulai dari buruh, petani, pekerja dari beragam profesi, ibu rumah tangga, hingga masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
Namora mengatakan aksi tersebut dirancang sebagai ruang bersama bagi masyarakat untuk menyampaikan keresahan mereka.
BEM UI ingin menghadirkan kegiatan yang tidak hanya berisi orasi, tetapi juga bersifat inklusif dan memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dari berbagai latar belakang.
Sejumlah kampus yang disebut akan berpartisipasi antara lain Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Negeri Semarang (Unnes).
BEM UI Buka Peluang Gelar Aksi Lanjutan
BEM UI juga menyiapkan strategi untuk mengawal tuntutan setelah demonstrasi berlangsung. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan pemerintah hanya memberikan tanggapan normatif tanpa menyelesaikan persoalan yang disampaikan peserta aksi.
Namora mengatakan pihaknya menyadari bahwa demonstrasi tidak otomatis membuat seluruh tuntutan terpenuhi. Karena itu, mahasiswa perlu menyepakati langkah lanjutan untuk memastikan aspirasi mereka tetap diperjuangkan.
BEM UI membuka kemungkinan menggelar demonstrasi berikutnya, termasuk melalui bentuk pembangkangan sipil atau civil disobedience, apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapatkan respons yang dianggap memadai.
Aksi ini sekaligus menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
BEM UI menilai sejumlah persoalan masih perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama terkait penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendidikan, penegakan hukum, dan perlindungan demokrasi.
Melalui aksi #IndonesiaSadar, mahasiswa berharap pemerintah memberikan jawaban konkret terhadap berbagai tuntutan tersebut, bukan sekadar pernyataan tanpa tindak lanjut.
