Headline Nasional

Irjen Eko Hadi Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Prabowo, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Persidangan

Irjen Eko Hadi jalani sidang etik kasus penyadapan Presiden Prabowo. (HumasPolri)

Jakarta, TERITORIAL.COM – Irjen Pol Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya, Selasa (17/11/2026).

Sidang tersebut menjadi bagian dari proses penegakan disiplin internal Polri terhadap Eko yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan dan akses ilegal terhadap sistem elektronik milik kepolisian.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang berlangsung di Ruang Sidang Biro Wabprof, lantai 2 Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, sekitar pukul 09.00 WIB.

Persidangan digelar secara tertutup dan dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi merangkap anggota.

Hendro didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan yang bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota. Sementara tiga anggota lainnya adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Trunoyudo menjelaskan, sidang tersebut merupakan bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri.

“Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudo dalam keterangannya.

Dalam persidangan, Eko dipersangkakan melakukan sejumlah pelanggaran, mulai dari penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, hingga dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal atau illegal access.

Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pemanfaatan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Akses itu diduga digunakan ketika Eko menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Atas dugaan tersebut, Eko dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Polri menyatakan proses persidangan harus mengedepankan prinsip profesionalitas, prosedural, proporsional, objektivitas, dan akuntabilitas.

Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya menyeret empat perwira tinggi Polri, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Penanganan etik terhadap para tersangka juga berjalan secara terpisah. Sebelum Eko menjalani sidang, Irjen Ahrie Sonta telah lebih dahulu menjalani sidang KKEP dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun, Ahrie mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sementara itu, proses etik terhadap Eko menjadi salah satu tahapan lanjutan dalam penanganan perkara yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Polri tersebut.

Kronologi Dugaan Penyadapan Ilegal

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026 atau sekitar satu tahun.

Menurut Asep, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Kementerian/Lembaga Penegak Hukum.

Modus yang diduga dilakukan adalah memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Nomor-nomor tersebut kemudian diduga disadap tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan.

Asep juga mengungkapkan adanya dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer yang terhubung dengan sistem LIMS pada Oktober 2026.

Kasus ini mulai terungkap setelah seorang petugas yang mengetahui dugaan praktik tersebut melaporkannya ke polisi pada 30 Oktober 2026.

Bareskrim kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi serta tiga orang ahli. Dalam perkembangannya, penyidik menetapkan beberapa perwira tinggi Polri sebagai tersangka.

Irjen Slamet Uliandi turut terseret dalam perkara ini. Ia diduga berperan memberikan izin penyadapan sekaligus penghapusan file hasil penyadapan.

Dalam proses penyidikan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti elektronik, antara lain 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Terancam Hukuman hingga 10 Tahun Penjara

Selain menghadapi proses etik di internal Polri, para tersangka juga terancam sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana yang disangkakan.

Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Salah satunya Pasal 258 KUHP yang mengatur perbuatan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ketentuan ini memiliki ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP terkait akses terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain tanpa hak untuk memperoleh informasi elektronik.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat diancam pidana maksimal enam tahun penjara.

Sementara itu, Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik tanpa hak atau secara melawan hukum. Ancaman hukumannya maksimal delapan tahun penjara.

Bareskrim menegaskan penanganan perkara tersebut masih melalui proses hukum. Penetapan tersangka dan persangkaan pidana tidak serta-merta berarti para pihak telah terbukti bersalah.

Kayla Dikta Alifia

About Author

You may also like

Nasional

Munas NU Sepakat Tingkatkan Kontribusi Memperkokoh Nilai Kebangsaan

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Musyawarah Besar NU dari waktu ke waktu selalu memberi kontribusi penting bagi bangsa Indonesia. Tema
Nasional

Kedubes AS sampaikan penolakan Panglima TNI kesalahan administratif

Jakarta, Teritorial.com- Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta menyampaikan bahwa penolakan masuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke wilayah AS