Jakarta, Teritorial.com – Presiden Joko Widodo menyoroti pamer harta kekayaan dan kekuasaan beberapa pegawai aparatur sipil negara (ASN) khususnya di lingkungan pajak dan bea cukai. Seharusnya ASN disebut berperilaku yang mencerminkan reformasi birokrasi yang melayani kebutuhan masyarakat secara efektif dan akuntabel.
Karena itu, kata Jokowi, seluruh kementerian dan lembaga untuk berhati-hati serta tidak melakukan hal-hal yang membuat masyarakat kecewa. Jika tidak berubah, maka dapat dimaklumi rakyat akan kecewa.
“Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jemawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3).
Karena hal tersebut, kata Jokowi, seluruh menteri dan kepala lembaga agar mendisiplinkan aparat di bawahnya, serta memberitahukan hal-hal yang tidak boleh dan bisa dilakukan. Secara khusus kepada Kepolisian RI (Polri) dan Kejaksaan Agung agar terlebih dahulu membenahi lembaganya secara internal sebelum menyelesaikan dan membersihkan kementerian atau lembaga lainnya.
“Sekali lagi, saya ingin tekankan jangan, supaya ditekankan kepada kita (dan) kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial, itu sebuah, kalau aparat birokrasi, ya sangat-sangat tidak pantas,” ujar Jokowi.
Masih kata Jokowi, kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diharapkan untuk menyelesaikan seluruh program dan pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah hingga 2024. “Yang paling penting satu saja untuk urusan ini, jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024, agar semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan,” tutur Jokowi.
