TERITORIAL.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan keinginan pemerintah untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, terutama dalam pengelolaan dan penentuan harga komoditas strategis seperti emas, nikel, serta hasil tambang lainnya. Menurutnya, Indonesia sudah seharusnya memiliki kendali lebih besar terhadap komoditas yang berasal dari sumber daya alam milik sendiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
“Harga emas, nikel, tambang, dan semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Ia menilai selama ini banyak negara penghasil sumber daya alam, termasuk Indonesia, masih terlalu bergantung pada mekanisme pasar internasional dalam menentukan nilai komoditas strategis. Padahal, Indonesia memiliki cadangan mineral dan hasil tambang yang besar sehingga dinilai layak memiliki posisi tawar lebih kuat di tingkat global.
Menurut Prabowo, langkah memperkuat kendali terhadap harga komoditas menjadi bagian penting dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih mandiri. Pemerintah ingin memastikan kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Fokus Jaga Stabilitas Rupiah
Selain membahas komoditas strategis, Prabowo juga memaparkan sejumlah target ekonomi makro pemerintah untuk tahun 2027. Salah satu fokus utama yang disorot ialah stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Pemerintah menargetkan kurs rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS pada 2027. Menurut Prabowo, menjaga kestabilan mata uang nasional menjadi hal penting di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.
“Strategi fiskal dan moneter harus mampu menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil terhadap mata uang dunia,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter agar ekonomi nasional tetap tahan terhadap berbagai tekanan eksternal. Faktor seperti fluktuasi suku bunga global, gejolak geopolitik internasional, hingga perubahan kondisi pasar dunia disebut masih menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Target Pertumbuhan Ekonomi Capai 6,5 Persen
Dalam pidatonya, Prabowo turut menyampaikan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 yang diperkirakan berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Pemerintah menilai target tersebut masih realistis seiring dorongan terhadap industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam.
Pengembangan sektor industri berbasis komoditas dinilai menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah juga ingin memperluas investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Prabowo optimistis target tersebut dapat dicapai melalui kebijakan fiskal yang disiplin dan berkelanjutan. Menurutnya, penguatan ekonomi domestik harus menjadi prioritas agar Indonesia mampu menghadapi dinamika ekonomi global dengan lebih mandiri.
Pidato tersebut sekaligus menunjukkan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo yang berfokus pada penguatan kemandirian nasional, pengelolaan sumber daya alam, serta stabilitas ekonomi jangka panjang.
