Headline Parlemen

Syarat Ijazah Capres-Cawapres Digugat ke MK, Pemohon Minta Ijazah S-1 hingga S-3 Diakui

Jakarta, TERITORIAL.COM – Ketentuan mengenai bukti kelulusan pendidikan bagi bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon bernama Farhan Hilmy meminta agar ijazah pendidikan tinggi, mulai dari sarjana (S-1), magister (S-2), hingga doktor (S-3), dapat digunakan sebagai bukti kelulusan […]

Read More
Headline Nasional

MK Tak Temukan Bukti Ijazah Setara SMA Gibran, tapi Tak Bisa Diskualifikasi

Jakarta, TERITORIAL.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Namun, temuan tersebut tidak membuat MK dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Hal itu disampaikan […]

Read More
Nasional

MK Pertegas Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri di BUMN dan Swasta

Jakarta, Teritorial.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas bahwa wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta. Penegasan tersebut tertuang dalam putusan Nomor 21/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (17/7/2025). Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara diajukan oleh Direktur […]

Read More
Foto

Bawaslu Apresiasi Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (tengah) bersama anggota KPU August Mellaz (kanan) dan anggota Komisi II DPR Giri Ramanda Kiemas menjadi pembicara dalam diskusi Publik Pemilu di Media Center Bawaslu, Jakarta, Rabu 9 Juli 2025. Diskusi yang mengangkat tema Menakar Putusan MK terhadap Kontestasi 2029 itu bertujuan untuk mendalami dampak dan implikasi putusan MK terhadap arah […]

Read More
Nasional

DPR Diminta Tak Bermanufer Atas Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold

Jakarta, Teritorial.com – DPR sebagai pembentuk undang-undang diperingatkan untuk mempedomani putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen. Peringatan itu disampaiakan oleh peneliti Pusat Studi Hukum Konsitutusi Universitas Islam Indonesia (PSHK UII), Retno Widiastuti. “Saya berharap (Pembuat undang-undang) tidak melakukan manuver-manuver yang mengingkarinya,” kata Retno keterangan tertulisnya, Jumat […]

Read More
Daerahku

Putusan Terbaru MK, PDIP Bisa Mengusung Anies-Hendrar Prihadi di Jakarta?

Jakarta, Teritorial.com – Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon (paslon) Pilkada Serentak 2024. Salah satu isinya, parpol di provinsi dengan penduduk 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, bisa mengusung calon jika memperoleh suara 7, 5 persen. Dengan begitu, PDIP bisa mengusung kandidat sendiri pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) […]

Read More
Nasional

Tok! MK Tegaskan Ambang Batas Parlemen Harus Berubah Sebelum Pemilu 2029 Dimulai

Jakarta, Teritorial.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian pengujian aturan mengenai ambang batas parlemen 4 persen. Gugatan pengujian Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu ini diajukan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, selaku pemohon. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo, dalam sidang […]

Read More
Nasional

Tok! Akhirnya Mahkamah Konstitusi Memutuskan Sistem Pemilu Tetap Terbuka

Jakarta, Teritorial.com – Sistem pemilu proporsional terbuka dipastikan tetap berlaku. Hal itu berdasarkan putusan Majelis hakim Mahkamah Konstitusi di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023). Majelis Hakim secara tegas menolak permohonan Para Pemohon pada sidang perkara gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), sehingga sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku. “Menolak […]

Read More
Nasional

Hari Ini Mahkamah Konstitusi Putuskan Gugatan Sistem Pemilu, PDI Perjuangan Ngotot Proporsional Tertutup

Jakarta, Teritorial.com – Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (15/6/2023) pagi ini akan memutus sidang perkara gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait sistem proporsional terbuka. Situs resmi MK menyebutkan, sidang pengucapan putusan ini dijadwalkan berlangsung di lantai 2 Gedung MK, Jakarta pada pukul 09.30 WIB. Sebelumnya, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, […]

Read More
Nasional

Gegara Cuitan Denny Indrayana, Bareskrim Telisik Dugaan Kebocoran Putusan Mahkamah Kontitusi Terkait Sistem Pemilu

Jakarta, Teritorial.com – Penyidik Bareskrim Polri hingga kini masih mendalami dugaan kebocoran informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi sistem pemilihan umum legislatif. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/6/2023) menyebut pendalaman itu dilakukan setelah Bareskrim menerima laporan polisi terkait dugaan kebocoran putusan MK tersebut. “Saat ini […]

Read More