Jakarta, Teritorial.Com – Menindaklanjuti keterpurukan Rupiah atas Dolar Amerika, Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengurangi defisit transaksi berjalan demi menjaga rupiah. Namun di satu sisi banyak yang mempertanyakan ketika pemerintah justru membuka keran impor untuk bahan pangan seperti beras dan gula.
Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis , Denni Puspa Purbasari menjelaskan, struktur impor yang dilakukan setiap tahun terdiri dari 70% bahan baku, 18% barang modal dan 12 barang konsumsi. Sementara impor beras dan gula yang dipersoalkan merupakan masuk dalam kategori konsumsi yang memang menjadi upaya pemerintah melakukan pengereman.
Dia menekankan beras dan gula adalah bagian penting dari kebutuhan bahan pokok. Komoditas ini perlu dijaga ketersediaannya, jika tidak daya beli masyarakat yang terhantam. “Karena itu pemerintah realistis menjaga daya beli masyarakat bawah. Sebab 25% dari belanja masyarakat miskin itu untuk beras. Jadi harus stabil,” tuturnya di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (8/9/9/2018).
“Impor bahan pangan itu kecil banget loh tarik mundur sejak tahun 2000 atau 2005 berapa impor bahan pangan Indonesia. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ini berlebihan atau tidak itu statistik enggak bisa bohong bahwa impor beras di era Jokowi adalah yang terendah,” tambahnya.
Seperti diketahui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menambah izin impor beras untuk Perum Bulog sebesar 1 juta ton.
Dengan begitu, total izin telah mencapai 2 juta ton. Penambahan izin impor tersebut pada dasarnya telah diputuskan sekitar tiga bulan lalu dan berlaku hingga Agustus 2018. Kemendag juga telah mengeluarkan izin impor gula sebanyak 1,1 juta ton. Dari total tersebut, Perum Bulog hanya mendapatkan 60 ribu ton.
Kebijakan impor beras dan gula tersebut nampaknya bertolak belakang dangan apa yang disampaikan oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso yang sebelumnya memastikan tidak akan ada impor beras hingga akhir 2018. Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Buwas itu menanggapi pemberian izin impor dua juta ton beras oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).
“Insya Allah tidak ada (impor), ya karena sekarang kan saya masih berharap mudah-mudahan serapan masyarakat terhadap beras kita banyak nih. Kalau beras banyak kan kita bisa ambil lagi, kalau enggak untuk apa,” ucap dia kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Buwas mengatakan, stok beras sebanyak 2,6 juta ton yang ada di Bulog saat ini masih lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, kebutuhan untuk impor masih belum perlu dilakukan saat ini dan kemungkinan besar hingga akhir tahun.
