Tangerang, Teritorial.com – Angka backlog hunian di Indonesia yang dapat dikategorikan tinggi menjadi perhatian khusus bagi pemerintah maupun para stakeholder pengembang hunian rakyat. Data Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa backlog hunian mencapai 12,71 juta dimana 2,9 juta diantaranya tersebar di wilayah Jabodetabek. Bahkan dari masyarakat yang memiliki hunian di Jakarta, 63% persen di antaranya belum memiliki hunian layak. Adanya pasar yang besar dengan terbatasnya tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap hunian layak menjadi PR besar yang harus diatasi.
Adanya permasalahan tersebut menjadi trigger bagi Perumnas sebagai BUMN pengembang hunian masyarakat untuk membangun dan mengembangkan kawasan layak huni secara berkesinambungan. “Perumnas tidak tinggal diam terhadap permasalahan backlog hunian ini, kami akan selalu bertekad membangun hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat”, ucap Direktur Utama Perumnas, Budi Saddewa Soediro pada Kunjungan Kerja Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Samesta Mahata Serpong, Rawa Buntu (10/8).
Budi pun menambahkan bahwa Perumnas berkomitmen pada tugasnya yang sejalan dengan program Pemerintah dan PP 83 Tahun 2015, khususnya pada program Pengembangan Kawasan TOD dan Peningkatan Kualitas Perumahan, Permukiman & Rusun. Sejauh ini, Perumnas telah menginisiasi berbagai program guna peningkatan kualitas hunian layak melalui revitalisasi. Pelaksanaan revitaliasi hunian terfokus pada peningkatan fasilitas umum guna menciptakan interaksi sosial yang positif bagi penghuni dan masyarakat di sekitarnya.
Inisiasi Perumnas dalam mengembangkan kawasan hunian layak huni terwujudkan melalui revitalisasi Rusun Sukaramai Medan merupakan revitalisasi rumah susun pertama di Indonesia yang sudah sukses dilakukan mulai tahun 2017. Inisiasi tersebut akan terus dijalankan dengan adanya rencana revitalisasi pada rusun Klender dalam waktu ke depan.
“Revitalisasi kawasan hunian kami lakukan tidak hanya untuk mengatasi lingkungan yang terkesan kumuh dari kepadatan penduduk maupun masalah kepemilikan rumah, tetapi sekaligus meningkatkan kualitas bangunan dengan memberikan fasilitas untuk menunjang kehidupan sosial masyarakat melalui hunian berkualitas”, tambah Budi.
Sejalan dengan program peningkatan kualitas perumahan, Perumnas turut menghadirkan hunian subsidi berkualitas untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Pada setiap kawasan hunian yang dibangun, Perumnas berkomitmen untuk mengalokasikan setidaknya 20% unit tersedia sebagai hunian subsidi. Pengalokasian hunian subsidi juga berlaku pada hunian highrise berkonsep TOD yang telah dibangun. Tiga hunian TOD yang dibangun Perumnas masing-masing memiliki unit hunian subsidi dimana 256 unit tersedia di Samesta Mahata Tanjung Barat, 182 unit di Samesta Mahata Margonda dan 330 unit Samesta Mahata Serpong.
Kunjungan Kerja Wantimpres dan Direktur Utama Perumnas terkait Pembangunan Hunian Layak Bagi Masyakarat.
Pada kunjungan kerja Wantimpres di Samesta Mahata Serpong, Djan Faridz selaku Anggota Wantimpres menjelaskan bahwa ketersediaan hunian layak bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah menjadi salah satu concern utama penaganan backlog hunian. “Hadirnya Hunian berkonsep TOD seperti di Samesta Mahata Serpong ini harus dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi penghuninya namun juga masyarakat sekitar melalui ketersediaan unit komersial/UMKM, serta menjadi simpul perekonomian baru”, ucap Anggota Wantimpres Djan Faridz.
Samesta Mahata Serpong yang mulai dibangun pada tahun 2018 akan menyediakan total hunian sebanyak 1.816 unit yang dibagi menjadi tiga tower dan ditargetkan serah terima unit awal secara bertahap untuk Tower Cattleya akan dilakukan pada 2023 serta tower milenial yang dalam masa pembangunan. Selain terintegrasi langsung dengan stasiun Rawa Buntu, apartemen ini akan memiliki berbagai fasilitas yang dapat meningkatkan kualitas penghuninya.
“Berbagai fasilitas terbaik yang Perumnas sediakan di Samesta Mahata Serpong menjadi bukti nyata komitmen kami dalam menyediakan hunian berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam proses pengeksekusian program hunian, kami senantiasa memohon bantuan dan bimbingan Dewan Pengawas dan Watimpres agar Perumnas dapat selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia”, tutup Budi.
