Jakarta, Teritorial.Com – Soal defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sempat ramai di publik sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebagian dari defisit BPJS Kesehatan akan ditutup dengan menggunakan APBN, namun masih menunggu hitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sadar akan urjensitas tersebut, Sri Mulyani tengah mengupayakan bahwa kucuran dana APBN untuk menopang defisit BPJS merupakan lankah yang dapat diambil. “Sebagian akan kita tutup, tapi kita lihat hitungannya,” kata Menkeu usai dipanggil Presiden Joko Widodo terkait defisit BPJS Kesehatan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/8/2018).
Menkeu dipanggil Presiden bersama dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Pembangunan Manusia dan kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris. Fahmi Idris mengatakan arahan Presiden untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan ini diserahkan kepada Menko PMK. “Kesimpulannya hari Kamis (9/8) besok rapat di Kemenko PMK untuk pendalaman,” kata Fahmi Idris.
Dia juga mengungkapkan, walaupun defisit BPJS Kesehatan masih terjadi, Presiden dalam arahannya tidak boleh menghentikan pelayanan kepada masyarakat maupun tidak boleh ada pengurangan manfaat. “Opsinya dari mana menutup pembiayaan itu. Untuk itu arah Presiden kalau itu masalah teknis diserahkan ibu menko. Hari Kamis itu akan rapat,” kata Fahmi Idris.
Merujuk dari Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan tahun 2018, pendapatan ditargetkan mencapai Rp79,77 triliun dan pembiayaan sebesar Rp87,80 triliun yang artinya defisit sekitar Rp8,03 triliun.
