Semarang, Teritorial.Com – Walikota Semarang, Hendrar Prihadi dikukuhkan sebagai warga kehormatan Akademi Kepolisian (Akpol) melalui upacara tradisi penyambutan yang berlangsung di Gerbang Tanggon Kosala Akademi Kepolisian (Akpol), Senin (28/8/2018).
Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel menjelaskan bahwa Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dipilih menjadi warga kehormatan Akpol karena dinilai sebagai pemimpin yang inovatif dan kreatif dalam menyejahterakan masyarakat, khususnya di Kota Semarang. “Yang paling luar biasa adalah Kota Semarang mampu melampaui Kota Surabaya dan Bandung dalam Indeks Pembangunan Manusia,” tuturnya
Selepas dinobatkan sebagai warga kehormatan Akpol, Hendrar memberikan kuliah umum kepada ratusan Taruna tingkat dua, tiga, dan empat di Graha Catur Prasetya. DI hadapan para Taruna Akpol, Hendrar membahas sejumlah topik mengenai upaya mensejahterakan masyarakat, salah satunya terkait upaya menurunkan Gini Ratio atau Indeks Ketimpangan Masyarakat.
Hendrar yang menjabat sebagai Wali Kota Semarang sejak 2013 menjelaskan bahwa pada tahun 2009, Gini Ratio Kota Semarang berada pada angka 0,37. Dibandingkan dengan daerah –daerah lain seperti Salatiga (0,29), Solo (0,27), Kendal (0,28) dan Demak (0,22), angka Gini Ratio pada saat itu Gini Ratio Kota Semarang termasuk yang terbesar di Jawa Tengah.
Namun, kondisi ketimpangan tersebut kemudian mampu dikendalikan pada tahun 2015 dimana angka Gini Ration kota Semarang tercatat turun di angka 0,31. Hal tersebut menjadi hal yang positif jika melihat daerah-daerah lain di Jawa Tengah justru mengalami peningkatan angka Gini Ratio seperti Salatiga (0,35), Solo (0,36), Kendal (0,34), dan Demak (0,32).
Lebih lanjut Hendrar menjelaskan bahwa kunci penurunan angka Gini Ratio tersebut merupakan hasil dari kebijakan mengubah konsentrasi kegiatan ekonomi di Kota Semarang yang semula didominasi oleh kegiatan industri menjadi perdagangan dan jasa. “Kebijakan untuk mendorong pembagian kue ekonomi menjadi lebih merata melalui pengembangan sektor pariwisata dan pemberian kredit murah menjadi faktor penting,” tegas Hendi.
Hendrar juga menyebut bahwa penurunan ketimpangan masyarakat berbanding lurus dengan penurunan angka kriminalitas di Kota Semarang. Data BPS mencatat bahwa jumlah tindak pidana yang dilaporkan juga menurun dari semula 3.550 laporan dalam setahun pada tahun 2013 menjadi 2.788 laporan pada tahun 2015.
