JAKARTA, Teritorial.com – Pemerintah pusat terus mendorong swasembada pangan dan air melalui penerapan Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS). Program ini dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas padi sekaligus mengoptimalkan penggunaan berbagai input pertanian, termasuk air, pupuk, benih, dan mekanisasi.
PM-AAS menjadi salah satu pendekatan Kementerian Pertanian dalam mempercepat modernisasi sektor pertanian. Penerapannya menggabungkan teknologi budidaya, mekanisasi, pengelolaan air, pemupukan berimbang, serta penggunaan varietas unggul sesuai kondisi lahan.
Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat produksi pangan nasional sekaligus membuat kegiatan pertanian lebih efisien. Pemerintah menargetkan penerapan PM-AAS dapat diperluas hingga satu juta hektare lahan padi pada 2026.
PM-AAS Integrasikan Teknologi Pertanian Modern
PM-AAS merupakan model budidaya padi yang mengintegrasikan sejumlah komponen teknologi dalam satu sistem produksi. Penerapannya mencakup pengaturan jarak tanam, mekanisasi, penggunaan benih secara langsung atau tabela, pemupukan berdasarkan rekomendasi, pengendalian organisme pengganggu tanaman, serta pengelolaan air.
Selain itu, sistem tersebut menggunakan pendekatan pertanian presisi untuk mengoptimalkan penggunaan input. Pengelolaan air menjadi salah satu bagian penting karena kebutuhan air tanaman disesuaikan dengan fase pertumbuhan, sehingga penggunaan air dapat dilakukan secara lebih terukur.
Kementerian Pertanian juga menjelaskan bahwa PM-AAS memanfaatkan metode Alternate Wetting and Drying (AWD), yakni pengaturan kondisi basah dan kering pada lahan sesuai kebutuhan tanaman. Pemantauan tinggi muka air dapat dilakukan menggunakan perangkat pengendali untuk membantu menjaga efisiensi pengairan.
Dengan pendekatan tersebut, modernisasi pertanian tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan hasil panen, tetapi juga menekan penggunaan sumber daya yang diperlukan selama proses produksi.
Produktivitas Padi Jadi Fokus Utama
Peningkatan produktivitas menjadi salah satu sasaran utama penerapan PM-AAS. Berdasarkan pengujian yang dilakukan Kementerian Pertanian, produktivitas padi pada sejumlah lokasi penerapan dapat mencapai lebih dari 10 ton gabah per hektare.
Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, misalnya, hasil ubinan pada lahan PM-AAS mencapai 10,43 ton Gabah Kering Panen (GKP) per hektare pada awal Agustus 2026. Angka tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan produktivitas petani setempat yang berada pada kisaran 5–6 ton per hektare.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian juga mencatat hasil uji lapangan PM-AAS yang mencapai 12,4 ton per hektare. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut metode tersebut telah melalui penelitian dan pengujian lapangan selama hampir dua tahun sebelum diperluas penerapannya.
Capaian serupa kemudian terlihat di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Panen perdana pada kawasan PM-AAS seluas 100 hektare menghasilkan produktivitas 11,2 ton gabah per hektare berdasarkan hasil ubinan.
Perluasan Program Melibatkan Petani dan Pemerintah Daerah
Penerapan PM-AAS dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, kelompok tani, serta berbagai pemangku kepentingan pertanian.
Di sejumlah daerah, pemerintah memperkuat implementasi program melalui pelatihan, pendampingan teknis, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta penguatan infrastruktur pengairan. Langkah tersebut diperlukan agar penerapan teknologi dapat menyesuaikan kondisi lahan dan kebutuhan petani.
Kementerian Pertanian menilai keberhasilan PM-AAS tidak hanya ditentukan oleh peningkatan hasil panen. Kemampuan petani dalam menerapkan teknologi secara tepat dan berkelanjutan juga menjadi bagian penting dari modernisasi pertanian.
Dengan demikian, pengembangan PM-AAS diarahkan untuk membangun sistem pertanian yang lebih produktif sekaligus efisien dalam pemanfaatan sumber daya. Pemerintah berharap penerapan model tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung pengelolaan air yang lebih optimal di sektor pertanian.
Perluasan PM-AAS hingga satu juta hektare menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk mempercepat modernisasi pertanian dan menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
