Jakarta, TERITORIAL.COM – Perombakan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 membawa sejumlah pejabat baru ke posisi strategis pemerintahan. Setelah pelantikan, pengamat menyoroti sejumlah tantangan yang perlu segera dihadapi pemerintah, mulai dari kinerja industri, pertumbuhan ekonomi, hingga kepastian arah kebijakan.
Salah satu perhatian datang dari Ekonom Senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini. Ia menilai sektor industri menjadi salah satu pekerjaan rumah utama bagi Menteri Perindustrian yang baru, Muhammad Sarmuji.
Didik mencatat pertumbuhan sektor industri terus melambat dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang dikutipnya, pertumbuhan sektor industri turun dari 5,48% pada kuartal II-2025 menjadi 4,5% pada kuartal II-2026. Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ditargetkan meningkat dari baseline 18,67% menjadi 21,9% pada 2029. Menurut Didik, pencapaian target tersebut membutuhkan perubahan kebijakan yang mampu memperkuat sektor industri.
“Target ini sudah pasti mustahil bisa dicapai jika kebijakan ekonomi dan industri tidak berubah alias berjalan as usual,” kata Didik.
Didik juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi pemerintah. Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6% dalam APBN 2027. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun dengan defisit 2,4% terhadap PDB.
Menurut Didik, pencapaian pertumbuhan yang lebih tinggi akan sulit apabila sektor industri tidak mengalami penguatan. Ia menilai pemerintah perlu mendorong kebijakan yang dapat menjadikan industri kembali sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, pasar juga mencermati dampak reshuffle terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah. Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Nafan Aji Gusta mengatakan pelaku pasar masih melihat adanya ketidakpastian dalam jangka pendek terkait arah kebijakan setelah perubahan susunan kabinet.
Pernyataan tersebut muncul setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,02% atau 61,64 poin ke level 6.009,50 pada perdagangan Kamis (1/10). Nafan menyebut pelaku pasar masih perlu mencermati kesinambungan kebijakan pemerintah, terutama terkait fiskal, investasi, hilirisasi, daya beli masyarakat, serta koordinasi antar kementerian dan dengan Bank Indonesia.
Meski demikian, pergerakan IHSG pada hari tersebut tidak dapat dikaitkan hanya dengan reshuffle. Pasar juga dipengaruhi sejumlah faktor eksternal, termasuk pergerakan imbal hasil US Treasury, tekanan terhadap rupiah, serta kondisi geopolitik global.
Pertumbuhan Ekonomi Masih Terjaga
Di tengah berbagai tantangan tersebut, sejumlah indikator menunjukkan perekonomian Indonesia masih tumbuh. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tumbuh 5,29% secara tahunan. Secara kumulatif, ekonomi pada semester I-2026 tumbuh 5,45%.
Namun, pertumbuhan tersebut tetap menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. BPS mencatat angkatan kerja Indonesia pada Februari 2026 mencapai 154,91 juta orang, dengan 147,67 juta orang bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di 4,68%, sementara rata-rata upah buruh tercatat Rp3,29 juta per bulan.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi lapangan usaha dengan jumlah pekerja terbesar, yakni sekitar 42,49 juta orang atau 28,78% dari total penduduk bekerja. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja yang lebih bernilai tambah.
Dari sisi kesejahteraan, BPS mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 8,07%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang. Angka tersebut turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 8,47%.
Sementara itu, inflasi September 2026 tercatat 3,28% secara tahunan. Bank Indonesia menyatakan angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi 2,5% ± 1%. Pada September 2026, BI juga mempertahankan BI-Rate di level 5,75%.
Tantangan Kabinet Baru
Dengan kondisi tersebut, perhatian terhadap kabinet hasil reshuffle tidak hanya berkaitan dengan pergantian pejabat, tetapi juga bagaimana kebijakan ekonomi pemerintah berjalan setelah pelantikan.
Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang dipimpin Bahlil Lahadalia turut menempatkan hilirisasi dan transisi energi sebagai bagian penting dalam agenda ekonomi pemerintah. Presiden Prabowo sebelumnya menyebut percepatan hilirisasi dan transisi energi sebagai fokus kerja Bahlil setelah dilantik.
Pemerintah sendiri menempatkan hilirisasi dan industrialisasi sebagai salah satu dari delapan Program Kerja Prioritas Nasional dalam APBN 2027. Target pertumbuhan ekonomi tahun depan ditetapkan sebesar 6%, dengan belanja negara Rp4.106,3 triliun dan defisit 2,4% terhadap PDB.
Karena itu, setelah reshuffle, arah kebijakan dan kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan program menjadi perhatian. Bagi sektor usaha dan pasar, kepastian mengenai kebijakan fiskal, investasi, hilirisasi, daya beli, serta koordinasi antarinstansi menjadi sejumlah faktor yang akan menentukan respons terhadap kabinet baru.
Sementara bagi sektor industri, tantangan utamanya adalah mendorong pertumbuhan yang lebih kuat sekaligus meningkatkan kontribusi manufaktur terhadap perekonomian. Pemerintah kini perlu menerjemahkan pergantian pejabat tersebut ke dalam kebijakan dan pelaksanaan program yang konkret.
Dengan demikian, perkembangan ekonomi pasca-reshuffle akan sangat bergantung pada bagaimana para pejabat baru menjalankan mandatnya, menjaga koordinasi kebijakan, dan merespons persoalan struktural yang masih dihadapi perekonomian Indonesia.
