JAKARTA, Teritorial.com – Jumlah PHK 53 ribu pekerja tercatat sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Data Kementerian Ketenagakerjaan tersebut menunjukkan masih adanya tekanan terhadap dunia kerja. Di tengah kondisi itu, kalangan buruh dan pengusaha memberikan penjelasan mengenai sejumlah faktor yang mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja.
Dari sisi pekerja, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut penyebab PHK tidak hanya berkaitan dengan melemahnya daya beli masyarakat. Menurutnya, kondisi pasar global dan tekanan terhadap biaya produksi juga ikut memengaruhi keputusan perusahaan.
Pesanan Ekspor Menurun
Salah satu faktor yang disoroti Said adalah berkurangnya pesanan dari pembeli atau buyer internasional. Situasi tersebut terutama dirasakan industri yang memproduksi barang untuk merek global, seperti sektor garmen, tekstil, dan alas kaki.
Menurut Said, kondisi geopolitik yang tidak stabil turut berdampak pada permintaan pasar internasional. Konflik dan penurunan daya beli konsumen global membuat sejumlah pembeli mengurangi pesanan kepada perusahaan di Indonesia.
Dampaknya kemudian terasa pada kebutuhan tenaga kerja. Ketika pesanan menurun, perusahaan harus menyesuaikan kapasitas produksi. Kondisi tersebut dapat berujung pada pengurangan tenaga kerja.
PHK dilaporkan banyak terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Barat, disusul sebagian wilayah Banten. Namun, penyebabnya tidak dapat disamakan untuk seluruh perusahaan karena kondisi setiap sektor berbeda.
Biaya Produksi Ikut Menekan
Selain permintaan ekspor, kenaikan biaya produksi menjadi persoalan lain. Said menyebut harga energi dan bahan baku yang meningkat memberikan tekanan tambahan bagi perusahaan.
Pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi tantangan bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Perusahaan harus membeli bahan baku menggunakan dolar AS, sementara sebagian produknya dijual dalam rupiah di pasar domestik.
Akibatnya, biaya produksi meningkat. Perusahaan kemudian melakukan berbagai langkah efisiensi untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis, termasuk penyesuaian jumlah tenaga kerja.
Faktor lainnya adalah melemahnya daya beli masyarakat dalam negeri yang terjadi bersamaan dengan masuknya produk impor, terutama dari China. Menurut Said, kondisi tersebut membuat sejumlah produk lokal menghadapi tekanan karena harus bersaing dengan barang berharga lebih murah.
Pengusaha Sebut Masalahnya Multidimensi
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menilai persoalan PHK 53 ribu pekerja perlu dilihat dari berbagai sisi. Ia menyebut penyebab PHK bersifat multidimensional dan tidak dapat dikaitkan dengan satu faktor saja.
Menurut Shinta, industri nasional menghadapi persoalan struktural berupa penurunan daya saing yang telah berlangsung cukup lama. Dunia usaha juga masih menghadapi biaya operasional yang tinggi, termasuk ongkos produksi dan logistik.
Selain itu, kepastian regulasi, akses pembiayaan, serta dinamika pasar tenaga kerja turut menjadi tantangan bagi perusahaan. Untuk industri padat karya, tekanan juga datang dari gangguan pasokan bahan baku, kenaikan harga energi, ketidakpastian geopolitik, dan melemahnya permintaan di sejumlah pasar ekspor.
PHK Disebut sebagai Pilihan Terakhir
Shinta mengatakan perusahaan pada umumnya tidak menjadikan PHK sebagai langkah pertama ketika menghadapi tekanan bisnis. Sebelum melakukan pengurangan pekerja, perusahaan dapat menekan biaya operasional, mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak esensial, serta menunda belanja modal.
Perusahaan juga dapat mengevaluasi rencana ekspansi dan investasi, mengoptimalkan kapasitas produksi, serta meninjau kembali rantai pasok dan strategi pengadaan. Pengelolaan arus kas dan likuiditas juga menjadi bagian dari langkah penyelamatan usaha.
Apabila tekanan bisnis tetap berlanjut setelah berbagai upaya dilakukan, penyesuaian terhadap tenaga kerja baru dipertimbangkan.
Dengan demikian, angka PHK 53 ribu pekerja hingga Agustus 2026 mencerminkan tekanan yang datang dari berbagai arah. Penurunan permintaan global, biaya produksi, daya beli domestik, persaingan produk impor, hingga persoalan daya saing industri menjadi sejumlah faktor yang disebut oleh pihak buruh dan pengusaha.
