TERITORIAL.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti persoalan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 serta Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo mengungkapkan masih terdapat perusahaan negara yang dinilai tidak memberikan kinerja sesuai harapan.
Soroti Laporan Keuangan BUMN
Prabowo menyampaikan bahwa sejumlah BUMN masih menunjukkan kinerja yang buruk. Bahkan, ia menyinggung adanya perusahaan yang terus mengalami kerugian, tetapi laporan keuangannya justru memperlihatkan kondisi sebaliknya.
“Kalau saya laporkan semuanya saya takut rakyat kita marah. Terlalu banyak BUMN tidak produktif, rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja tuh laporannya,” kata Prabowo.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan capaian bisnis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pengelola perusahaan terhadap negara. Prabowo mempertanyakan mengapa masih ada badan usaha milik pemerintah yang seolah dapat menjalankan aktivitas tanpa memperhatikan kepentingan negara.
“BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab ke bangsa dan negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham kenapa terjadi seperti ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam pidato Prabowo. Pemerintah, kata dia, perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan negara agar BUMN dapat bekerja lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat maupun negara.
Buka Wacana Pengusutan 30 Tahun ke Belakang
Prabowo juga menyinggung kemungkinan dilakukannya pemeriksaan terhadap pengelolaan BUMN pada periode sebelumnya. Ia bahkan mengutarakan gagasan untuk membentuk mekanisme hukum khusus guna menelusuri dugaan persoalan yang melibatkan jajaran pengurus dan direksi perusahaan negara selama tiga dekade terakhir.
“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang,” kata Prabowo.
Meski menyampaikan gagasan pengusutan, Prabowo juga membuka ruang bagi pihak-pihak yang bersedia mengakui kesalahan untuk memperoleh kesempatan mendapatkan amnesti. Ia mengatakan keputusan mengenai kemungkinan tersebut dapat dibahas dan diputuskan bersama lembaga legislatif.
“Tapi saya juga akan menghadapi majelis, DPR kalau perlu kita beri peluang amnesti untuk mereka yang tobat, sadar, mengakui, nah ini saya serahkan kepada wakil rakyat untuk memutuskan,” ujarnya.
Selain persoalan internal, pemerintah juga sedang membenahi pola kerja sama antara BUMN dengan perusahaan asing. Prabowo menilai hubungan bisnis tersebut harus dijalankan secara sehat dan transparan. Praktik-praktik yang berpotensi merugikan perusahaan negara, menurutnya, perlu dihentikan.
“Kita kena masalah, banyak perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita jadi kita harus hilangkan permainan-permainan ini,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kemudian mengungkapkan langkah restrukturisasi yang telah dilakukan pemerintah. Ia menyatakan sebanyak 290 BUMN telah ditutup sebagai bagian dari upaya merapikan struktur dan meningkatkan efektivitas perusahaan milik negara.
“Tapi saya dengan bangga hari ini saya laporkan hari ini kita telah menutup 290 BUMN,” pungkasnya.
Pernyataan Prabowo itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin melakukan penataan lebih jauh terhadap sektor BUMN, mulai dari evaluasi kinerja, pengawasan pengelolaan, hingga penertiban perusahaan yang dianggap tidak lagi produktif.
