Jakarta, TERITORIAL.COM – Pemerintah dan DPR resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan baru ini memuat 23 bab dan 313 pasal yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari hak pekerja, sistem pengupahan, pemagangan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
UU tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (6/10/2026). Pengesahan ini menjadi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang meminta pemerintah dan DPR menata ulang aturan ketenagakerjaan dalam undang-undang tersendiri.
Setelah disahkan DPR, UU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Berdasarkan data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aturan tersebut kini telah berstatus berlaku.
Kehadiran UU ini diharapkan dapat menyatukan berbagai ketentuan yang sebelumnya tersebar dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.
Namun, pengesahannya tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif. Sejumlah serikat buruh dan lembaga kajian menilai masih ada persoalan dalam proses pembahasan maupun substansi aturan yang perlu diperhatikan.
Apa Saja yang Diatur dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan?
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut UU Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat hak pekerja dan keseimbangan hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja.
Berikut sejumlah poin penting yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
1. Perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja
UU ini mempertegas hak setiap pekerja untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam dunia kerja.
Prinsip nondiskriminasi berlaku mulai dari proses perekrutan, pemberian upah, pengembangan karier, hingga hubungan kerja. Dengan demikian, pekerja diharapkan mendapatkan perlakuan yang adil tanpa dibedakan berdasarkan latar belakang tertentu.
2. Informasi lowongan kerja lebih transparan
Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pencari kerja melalui penyediaan informasi pasar kerja yang lebih terbuka.
Pemberi kerja juga diwajibkan melaporkan informasi lowongan pekerjaan. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja sekaligus mencegah penipuan, percaloan, dan penyebaran lowongan kerja palsu.
3. Peserta magang mendapatkan kepastian hak
Aturan baru ini memberikan kepastian mengenai status dan perlindungan peserta pemagangan.
Masa pemagangan dibatasi paling lama enam bulan. Peserta juga berhak memperoleh uang saku, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), serta sertifikat setelah menyelesaikan program.
Menaker Yassierli menegaskan pemagangan tidak boleh digunakan perusahaan untuk menggantikan pekerja dengan tenaga kerja murah.
4. Penempatan tenaga kerja harus adil
Proses penempatan tenaga kerja harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak diskriminatif.
Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal agar memiliki kesempatan kerja yang setara.
UU ini juga melarang pemberi kerja meminta atau menahan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja.
5. Hak pekerja untuk berserikat diperkuat
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dengan pemberi kerja.
Pekerja tetap memiliki hak untuk membentuk organisasi, bergabung dengan serikat pekerja, menyampaikan aspirasi, serta berpartisipasi dalam hubungan industrial.
Selain itu, aturan ini memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan antara pekerja dan perusahaan.
6. Keselamatan dan kesehatan kerja menjadi perhatian utama
Perusahaan diwajibkan menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja melalui penerapan sistem manajemen K3 secara terintegrasi.
Perlindungan tidak hanya berfokus pada penanganan kecelakaan kerja, tetapi juga pencegahan risiko dan pengendalian bahaya di lingkungan kerja.
Dengan begitu, perusahaan diharapkan mampu menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pekerjanya.
7. Pengawasan ketenagakerjaan diperkuat
Pemerintah berupaya memperkuat pengawasan terhadap perusahaan melalui peningkatan profesionalitas dan independensi pengawas ketenagakerjaan.
Jumlah pengawas juga perlu disesuaikan dengan banyaknya pekerja dan perusahaan di setiap daerah. Selain itu, akan dibentuk Komite Pengawasan Ketenagakerjaan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan.
Pengawas diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan, mengumpulkan data, hingga memberikan perintah perbaikan terhadap pelanggaran aturan ketenagakerjaan.
8. Sanksi bagi perusahaan yang melanggar
UU ini memperkuat penegakan hukum melalui pemberian sanksi administratif dan pidana kepada pemberi kerja yang melanggar ketentuan perlindungan pekerja.
Sanksi tersebut diterapkan secara bertahap dan proporsional dengan tujuan memberikan efek jera serta mencegah pelanggaran berulang.
Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hak pekerja dan keberlangsungan kegiatan usaha.
9. Perlindungan pekerja perempuan dan penyandang disabilitas
Aturan baru ini memberikan kepastian mengenai hak pekerja perempuan, termasuk cuti melahirkan dan cuti akibat keguguran beserta hak atas upahnya.
Perlindungan terhadap pekerja penyandang disabilitas juga diperkuat agar mereka memperoleh kesempatan dan perlakuan yang setara di lingkungan kerja.
10. Jaminan bagi pekerja yang terkena PHK
UU ini mengatur penguatan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
Salah satu ketentuan barunya adalah pengaturan dana cadangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK.
Selain itu, terdapat penguatan perlindungan bagi pekerja alih daya di lingkungan BUMN melalui kewajiban penyelenggaraan alih daya oleh anak perusahaan BUMN.
Aturan Baru soal Pekerja Kontrak hingga Sektor Informal
Selain sepuluh poin tersebut, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga membawa sejumlah ketentuan yang menjadi perhatian pekerja dan perusahaan.
Salah satunya mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerjaan kontrak.
Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, masa PKWT ditetapkan paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali. Setiap perpanjangan paling lama satu tahun.
Artinya, hubungan kerja berdasarkan kontrak dapat berlangsung hingga empat tahun apabila seluruh masa perpanjangan digunakan.
Aturan ini menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kepastian status pekerjaan.
UU tersebut juga mulai memberikan ruang perlindungan yang lebih jelas bagi pekerja sektor informal dan jenis pekerjaan tertentu, termasuk melalui pengaturan jaminan sosial.
Penguatan perlindungan juga diarahkan kepada pekerjaan fleksibel yang berkembang seiring perubahan dunia kerja dan transformasi digital.
Di sisi lain, pemerintah memperkuat peran Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Pengaturan lain mencakup integrasi data ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah serta pelaksanaan survei kebutuhan hidup layak oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional.
Serikat Buruh Kecewa karena Tidak Dilibatkan dalam Pembahasan
Meski pemerintah menilai UU ini sebagai langkah untuk memperkuat perlindungan pekerja, proses pembahasannya mendapat kritik dari sejumlah organisasi buruh.
Ketua Dewan Buruh Nasional Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jumisih, mengaku kecewa karena serikat buruh tidak dilibatkan secara langsung dalam pembahasan pasal demi pasal.
Padahal, menurutnya, KPBI sebelumnya sempat diundang untuk menyampaikan aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Dalam forum tersebut, mereka menyampaikan sejumlah masukan mengenai hubungan kerja, pengupahan, pesangon, dan persoalan ketenagakerjaan lainnya.
Namun, Jumisih menilai keterlibatan tersebut tidak berlanjut hingga proses pembahasan substansi rancangan undang-undang.
Ia juga mengungkapkan bahwa KPBI belum memperoleh salinan draf final RUU ketika pengesahan dilakukan. Kondisi ini membuat serikat buruh kesulitan mengetahui perubahan pasal yang telah dibahas DPR bersama pemerintah.
Selain persoalan transparansi, KPBI juga mempertanyakan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan.
Menurut Jumisih, jumlah pengawas yang terbatas selama ini membuat pengawasan terhadap pelanggaran di perusahaan belum berjalan optimal.
Ia juga menyoroti persoalan PHK sepihak dan ketentuan jam kerja yang sebelumnya sempat menjadi perdebatan antara kelompok pekerja dan pengusaha.
Celios Nilai UU Pelindungan Ketenagakerjaan Belum Menjawab Persoalan Mendasar
Kritik terhadap UU ini juga datang dari Center of Economic and Law Studies (Celios).
Peneliti Celios sekaligus Dosen Hukum Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati, menilai pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan belum sepenuhnya menjadi momentum pembaruan sistem ketenagakerjaan di Indonesia.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah keterbukaan proses legislasi. Menurutnya, publik seharusnya dapat mengakses naskah final sebelum undang-undang disahkan agar masyarakat memiliki kesempatan memberikan masukan secara bermakna.
Dari sisi substansi, Celios mengakui terdapat sejumlah ketentuan baru yang berpotensi memperkuat perlindungan pekerja. Namun, beberapa di antaranya dinilai belum memiliki standar dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.
Salah satu contohnya adalah perlindungan pekerja sektor informal. UU memang menyebut pemberi kerja wajib memberikan imbalan yang adil dan layak kepada pekerja informal.
Namun, Celios mempertanyakan standar yang digunakan untuk menentukan apakah imbalan tersebut sudah adil dan layak.
Persoalan lainnya berkaitan dengan sistem pengupahan. Celios menilai ketentuan baru belum memberikan kepastian bahwa upah minimum benar-benar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja.
Sebagai gambaran, dari 36 provinsi yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026, hanya lima provinsi yang nilai UMP-nya berada di atas kebutuhan hidup layak (KHL). Sementara itu, 31 provinsi lainnya masih berada di bawah KHL.
Celios juga menyoroti banyaknya ketentuan penting yang masih diserahkan kepada peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat pelaksanaan hak pekerja kembali bergantung pada aturan turunan.
Dengan demikian, pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan belum otomatis menyelesaikan seluruh persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.
Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Aturan Pelaksana
Setelah UU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku pada 28 Oktober 2026, perhatian berikutnya tertuju pada penyusunan aturan pelaksana.
DPR meminta pemerintah segera menyiapkan peraturan turunan agar berbagai ketentuan dalam UU tersebut dapat diterapkan secara efektif.
Hal ini penting karena sejumlah hak pekerja membutuhkan petunjuk teknis yang lebih rinci, termasuk mengenai pengawasan, perlindungan pekerja informal, dana cadangan pesangon, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026, peraturan pelaksana harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan.
Artinya, pemerintah memiliki waktu hingga 28 Oktober 2027 untuk menyelesaikan aturan pelaksana tersebut.
Pada akhirnya, keberhasilan UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pasal yang disahkan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana aturan tersebut benar-benar dijalankan dan mampu memberikan perlindungan nyata bagi pekerja, tanpa mengabaikan keberlanjutan dunia usaha.
