TERITORIAL.COM, JAKARTA – Kondisi Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, kini berada dalam situasi kritis. Ribuan kapal nelayan dilaporkan menumpuk hingga menyebabkan kemacetan parah di alur pelabuhan. Kepadatan yang tak terurai ini mengakibatkan aktivitas nelayan terganggu secara signifikan, bahkan banyak armada yang tidak bisa berangkat melaut untuk mencari nafkah.
Berdasarkan pantauan dan laporan lapangan, diperkirakan terdapat sekitar 2.500 kapal yang terparkir padat dan saling mengunci satu sama lain. Fenomena penumpukan armada ini dikonfirmasi telah berlangsung selama hampir empat bulan, terhitung sejak November 2025 lalu.
Desakan Tokoh Masyarakat Nelayan
Tokoh masyarakat nelayan Muara Angke, James Willing, mengungkapkan kekecewaannya atas lambatnya penanganan masalah ini. Menurut James, pihak nelayan sebenarnya telah menyuarakan keluhan terkait semrawutnya tata kelola parkir kapal di kawasan tersebut sejak lama, namun hingga kini belum ada solusi konkret dari pihak terkait.
“Kondisi ini sudah terjadi sejak November 2025. Sebenarnya kami sudah mengeluhkan hal ini sejak lama, namun sayangnya belum ada tindakan berarti untuk mengatasi masalah ini,” ujar James dalam keterangannya.
Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Tegaskan RS Wajib Layani Pasien Tanpa Diskriminasi Status Pembayaran
Singgung Ketahanan Pangan dan Asta Cita Presiden
Dalam keterangannya, James secara spesifik meminta perhatian Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk segera turun tangan membereskan carut-marut di Pelabuhan Muara Angke. Ia menilai, pembiaran masalah ini tidak hanya berdampak pada ekonomi nelayan lokal, tetapi juga berpotensi mengganggu pasokan pangan laut Jakarta.
James turut menyinggung relevansi masalah ini dengan program nasional. Ia mengingatkan bahwa sektor perikanan merupakan bagian vital dari ketahanan pangan yang tertuang dalam ‘Asta Cita’ Presiden Prabowo Subianto. Terhambatnya aktivitas nelayan di salah satu pelabuhan terbesar di Jakarta ini dinilai kontraproduktif dengan visi pemerintah pusat.
Hingga berita ini diturunkan, para nelayan masih menunggu langkah taktis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai kepadatan kapal agar roda ekonomi di kawasan pesisir utara Jakarta ini dapat kembali berputar normal.
